top of page
KN DPRD BHAYANGKARA.png

Berita Terpopuler

DPRD dan Pemkab Katingan Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna

Wakil Bupati Katingan Firdaus menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Katingan yang membahas laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Rabu (15/7/2026). (Foto: Portal Kab Katingan)
Wakil Bupati Katingan Firdaus menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Katingan yang membahas laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Rabu (15/7/2026). (Foto: Portal Kab Katingan)

KALTENG NETWORK, KASONGAN – Wakil Bupati Katingan Firdaus menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Katingan yang membahas hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Rabu (15/7/2026).


Agenda tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam rapat paripurna, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama TAPD yang memuat sejumlah masukan, saran, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.


Laporan tersebut menjadi dasar bagi tahapan pembahasan selanjutnya sekaligus bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.


Kehadiran Wakil Bupati Firdaus mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah.


Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus terjaga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Melalui proses tersebut, pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dievaluasi dari sisi administrasi, pengelolaan keuangan, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.


Pemerintah Kabupaten Katingan berharap seluruh tahapan pembahasan Raperda dapat berjalan lancar melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Katingan.


Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, serta tamu undangan lainnya. -red


Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana

Comments


bottom of page