DPRD dan Pemkab Katingan Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 serta Lima Raperda Strategis

Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan dengan agenda penetapan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta lima Raperda strategis di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Kamis (16/7/2026). (Foto: Portal Kab Katingan)

KALTENG NETWORK, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan bersama DPRD Kabupaten Katingan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta lima Raperda strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Kamis (16/7/2026).

Penetapan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Bupati Katingan, Firdaus, mengatakan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian pembangunan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat.

"Penetapan Raperda ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, akuntabel, dan bertanggung jawab," ujarnya.

Firdaus juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Katingan atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan hingga penetapan Raperda. Berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan legislatif, menurutnya, akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Katingan menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Upaya tersebut akan diiringi dengan optimalisasi pendapatan daerah, penataan administrasi aset, serta inventarisasi aset secara berkala.

Pada rapat yang sama, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Katingan juga menetapkan lima Raperda yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kelima Raperda tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya daerah, memperkuat ketahanan daerah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Katingan menyatakan seluruh Raperda telah melalui tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan, termasuk proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Firdaus menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, tim penyusun, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan hingga penetapan Raperda tersebut.

Pemerintah Kabupaten Katingan berharap berbagai regulasi yang telah ditetapkan dapat memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai semangat Penyang Hinje Simpei. -red

Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie