Teras Narang Soroti Pemadaman Listrik Bergilir, Desak Pembenahan Tata Kelola Energi Nasional

Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menyoroti pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan meminta pemerintah serta PLN memperkuat tata kelola energi nasional demi menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. (Foto: Istimewa)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menyoroti kebijakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Palangka Raya dan sejumlah wilayah Kalimantan dalam beberapa hari terakhir.

Menanggapi kondisi tersebut, Teras Narang meminta pemerintah pusat bersama PT PLN (Persero) segera melakukan pembenahan serius terhadap tata kelola energi nasional menyusul gangguan pasokan listrik yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (24/6/2026), setelah PLN memberlakukan pemadaman bergilir akibat berkurangnya pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan yang berdampak pada sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Menurut Teras Narang, penjelasan PLN terkait gangguan pasokan listrik dapat dipahami. Namun, transparansi informasi kepada masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama agar publik mengetahui kondisi yang sedang terjadi.

Ia menilai PLN perlu menyampaikan jadwal pemadaman secara terbuka dan terstruktur sehingga masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pelayanan publik dapat melakukan langkah antisipasi.

“Transparansi informasi sangat penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik bergilir,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih sigap dan bijak dalam menyesuaikan aktivitas selama kebijakan pemadaman berlangsung agar dampak sosial maupun ekonomi dapat diminimalkan.

Teras Narang turut menyoroti persoalan mendasar yang diduga berkaitan dengan terganggunya sistem kelistrikan nasional, yakni pemenuhan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dan PLN dalam mengantisipasi kebutuhan energi nasional, terutama ketika gangguan pasokan justru terjadi di wilayah yang dikenal sebagai daerah penghasil batu bara.

Ia menilai persoalan pasokan energi harus menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk dalam memastikan kebutuhan batu bara bagi pembangkit listrik dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Selain itu, Teras Narang juga mendorong evaluasi terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri agar ketahanan energi nasional tetap terjaga.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kepentingan energi nasional tidak kalah oleh kepentingan bisnis, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap terjamin.

“Kita harus mulai melakukan transformasi besar terhadap kedaulatan energi nasional. Kepentingan negara, PLN, dan pelaku usaha harus ditata bersama demi melayani kepentingan rakyat, bukan justru membebani masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tegas Teras Narang.

Ia berharap pemerintah pusat bersama PLN dapat segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem ketahanan energi nasional agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat berjalan lebih andal di masa mendatang. -red

Penulis: Angel

Editor: Wiyandri