Gubernur dan Wagub Kalteng Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
- Fransisca Fethy Angelina
- Aug 15
- 2 min read
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai III Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Jumat (14/8/2026).
Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, Wakil Ketua I Riska Agustin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III Junaidi, unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, anggota DPRD Provinsi Kalteng serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalteng.
Dalam rapat tersebut, peserta menyaksikan dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan atau 663 hari sejak dirinya menjabat sebagai Presiden. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis sekaligus membangun fondasi pembangunan jangka panjang.
“Dalam 21 bulan ini, atau 663 hari, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif. Artinya, rata-rata setiap lima hari kita melaksanakan satu kebijakan transformatif,” ujar Prabowo.
Sejumlah kebijakan tersebut disebut telah memberikan hasil di berbagai sektor. Di bidang pangan, pemerintah mengklaim berhasil mencapai swasembada delapan komoditas dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal yang diperkirakan membutuhkan empat hingga lima tahun.
Delapan komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.
Pemerintah juga melakukan penyederhanaan tata kelola penyaluran pupuk dengan menghapus 145 aturan serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
Di sektor energi, pemerintah mendorong kemandirian melalui penerapan Biodiesel B50. Presiden menyampaikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026 dan kebijakan tersebut disebut mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
“Mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar. Kita telah mencapai swasembada solar dan kita menghemat devisa kurang lebih Rp170 triliun,” kata Prabowo.
Sejumlah program peningkatan kesejahteraan masyarakat juga disampaikan dalam pidato tersebut. Pemerintah disebut telah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih dan mengoperasikan 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Di bidang pendidikan, pemerintah melakukan perbaikan terhadap 71.744 sekolah pada 2026. Sementara di sektor kesehatan, Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau sekitar 108 juta orang.
Meski menyampaikan sejumlah capaian, Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh berpuas diri. Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja hingga pemberantasan korupsi.
Pemerintah juga akan terus melakukan penertiban terhadap pertambangan ilegal dan penyelundupan yang dinilai berpotensi merugikan negara.
“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” tegasnya.
Prabowo menekankan pembangunan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha dan masyarakat perlu bekerja secara terpadu agar berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Berbagai kebijakan transformatif yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meletakkan fondasi bagi Indonesia yang lebih mandiri, kuat dan sejahtera sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. -red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments