DPRD Kotim Dorong Penindakan Tegas Pencurian Sawit Hingga ke Penadah

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, meminta aparat penegak hukum agar tidak bersikap setengah-setengah dalam menangani maraknya kasus pencurian buah kelapa sawit di wilayah Kotim, termasuk menelusuri hingga ke pihak penadah.

Ia menilai, aksi pencurian sawit saat ini tidak hanya terjadi di perkebunan besar milik perusahaan, tetapi juga telah merambah ke kebun milik masyarakat dan koperasi. Kondisi tersebut dinilai merugikan banyak pihak serta berpotensi menimbulkan konflik di tingkat masyarakat bawah.

“Kasus pencurian buah sawit terjadi baik di perusahaan besar, kebun masyarakat, maupun koperasi. Kami meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa tebang pilih,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Politisi DPRD Kotim dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum harus diproses secara pidana tanpa mempertimbangkan besar kecilnya kerugian. Menurutnya, ketegasan penegakan hukum penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

“Tidak perlu melihat sedikit atau banyaknya hasil curian. Jika sudah melanggar hukum, maka harus diproses pidana. Tidak boleh ada toleransi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas, sembari memberikan apresiasi atas langkah penindakan yang selama ini telah dilakukan.

Selain pelaku utama di lapangan, Rimbun turut mendorong aparat untuk menelusuri seluruh rantai distribusi hasil curian, termasuk lokasi penampungan dan pihak pembeli.

“Jika ada indikasi, tempat penampungan sawit juga harus diperiksa. Penadah maupun pembeli barang hasil curian harus ikut ditindak. Jangan hanya berhenti pada pelaku pencurian saja,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa upaya penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk turut berperan dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Kami berharap penegakan hukum mendapat dukungan hingga ke tingkat desa. Semua pihak harus terlibat agar Kotim tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. -red