Search Results

Mahyono, Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Murung Raya. Foto: RAKYATKALTENG.com KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Dalam rangka peringatan ke-80 tahun Republik Indonesia, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura) mengimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tidak hanya memperingatinya sebagai kegiatan formalitas semata. Namun, peringatan kemerdekaan ini hendaknya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi diri dan membangkitkan kembali semangat dalam upaya memajukan bangsa dan daerah. Dewan juga berharap kemerdekaan menjadi pendorong semangat baru dalam pembangunan. Melalui persatuan dan kerja keras bersama, diharapkan Murung Raya dapat mencapai kesejahteraan, dan Indonesia semakin berjaya. Mahyono, anggota DPRD Mura, menyampaikan harapannya agar semangat kemerdekaan terus membangkitkan rasa cinta tanah air, mempererat persatuan bangsa, serta mendorong masyarakat untuk menghasilkan kontribusi positif di berbagai sektor. Ia menjelaskan bahwa usia 80 tahun Indonesia sebagai negara merdeka bukanlah waktu yang sebentar. Perjalanan panjang tersebut telah diwarnai dengan perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras para pahlawan serta generasi pendahulu. “Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk membangkitkan semangat baru dalam membangun bangsa dan daerah. Mari kita bersama-sama menyegarkan semangat tersebut,” ujar Mahyono, yang juga menjabat sebagai Ketua II Komisi DPRD, pada hari Minggu (17/8/2025). Lebih lanjut, politisi PKB Mura ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, tokoh adat, pemuda, dan perempuan. Kolaborasi dan kebersamaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. “Pembangunan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Setiap lapisan masyarakat memiliki peran penting. Dengan semangat gotong royong, Murung Raya akan semakin berkembang dan mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan Indonesia,” pungkasnya. -red

Susilo, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mura. Foto: RAKYATKALTENG.com KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 disambut dengan ucapan selamat dari Susilo SE, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) dari Fraksi Demokrat. Susilo menyampaikan ucapan selamat atas kemerdekaan yang telah diraih melalui perjuangan para pahlawan.Ia mengajak seluruh warga masyarakat untuk mengingat jasa para pahlawan dan meningkatkan semangat dalam pembangunan daerah melalui momentum HUT RI ke-80. Susilo berharap kemerdekaan ini dapat menjadi pendorong kemajuan bangsa. “Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperkuat rasa cinta terhadap Indonesia dan berkontribusi dalam pembangunannya. Dirgahayu Indonesiaku,” ujarnya pada hari Minggu (17/08/2025). Lebih lanjut, Susilo menambahkan bahwa peringatan HUT RI ke-80 mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Menurutnya, tema ini menekankan pentingnya persatuan sebagai kunci untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan Indonesia, demikian pungkasnya. -red

Foto: tentangkalteng.id KALTENGNETWORK, KASONGAN - Bupati Katingan, Saiful, sangat berharap agar Kabupaten Katingan terpilih sebagai tempat pembangunan SMA Unggul Garuda Baru. “Kami, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Katingan, berharap penawaran kami menjadi pertimbangan yang baik bagi Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Tujuan kami adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Katingan, dan kami sangat menghargai perhatian yang telah diberikan,” kata Bupati Saiful pada Sabtu (8/11/2025). Beliau menambahkan bahwa program SMA Unggul Garuda Baru akan memberikan kesempatan besar bagi Kabupaten Katingan untuk mempercepat kemajuan pendidikan, khususnya melalui kebijakan afirmasi yang mengalokasikan 30% kuota untuk siswa dari daerah tersebut. “Kami yakin, dengan kesempatan ini, peningkatan kualitas SDM di daerah kami akan lebih terfokus dan sesuai dengan harapan. Kami juga siap menyediakan segala kebutuhan untuk mendukung pembangunan ini, termasuk fasilitas, infrastruktur, dan lingkungan pendukung lainnya,” jelasnya. Lebih lanjut, Bupati Saiful menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan siap bekerja sama dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan berbagai aspek yang dapat memperkuat nilai sejarah, budaya, dan lingkungan di wilayah tersebut. “Kami siap memberikan kontribusi, termasuk menyediakan informasi mengenai potensi nasional, pusat-pusat karbon, serta situs bersejarah dan budaya yang mencerminkan kekayaan identitas Kabupaten Katingan,” tambahnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Ahmad Najib Burhani, saat meninjau lokasi pembangunan sekolah, menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Katingan. “Semoga lokasi ini dapat mulai dibangun pada tahun 2026. Kami melihat nilai sejarah dan keberagaman etnis di Katingan mencerminkan semangat kebhinekaan Indonesia, yang sangat sesuai dengan visi pendidikan unggul nasional,” ujarnya. Kunjungan kerja Dirjen Saintek ini menjadi momen penting bagi Kabupaten Katingan dalam upaya mewujudkan sekolah unggulan nasional di wilayahnya. Pemerintah daerah optimis bahwa SMA Unggul Garuda Baru akan menjadi simbol kemajuan pendidikan di Kalimantan Tengah, serta langkah konkret dalam mencetak generasi penerus bangsa yang kompetitif dan berkarakter kebangsaan. -red

Rumiadi, Ketua DPRD Mura, Berinteraksi dengan Masyarakat. Foto: RAKYATKALTENG.com KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, bersama anggota dewan lainnya, Sutrisno, melakukan kunjungan ramah tamah ke warga RT 03 Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, pada Sabtu, 8 November 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari program DPRD untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat serta menampung aspirasi mereka di tingkat desa. Rumiadi menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari warga Desa Danau Usung, menekankan pentingnya kegiatan semacam ini agar anggota dewan dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat. “Kunjungan kami bertujuan tidak hanya untuk mempererat tali silaturahmi, tetapi juga untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat. Aspirasi warga menjadi landasan utama bagi kami dalam memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak,” tutur Rumiadi. Sutrisno menambahkan bahwa kunjungan ini juga berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat. “Pertemuan langsung ini memungkinkan kami untuk memahami kondisi riil di lapangan dan menemukan solusi terbaik untuk setiap masalah yang dihadapi,” jelasnya. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, aparat desa, dan perwakilan pemuda setempat, serta berjalan dalam suasana yang akrab dan bersahabat. Warga berharap agar komunikasi yang baik antara DPRD dan masyarakat dapat terus terjalin demi kemajuan daerah. -red

KALTENGNETWORK, KASONGAN - Penjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Katingan, Ny. Kamala Christian Rain, turut hadir dalam Pertemuan Rutin Bulanan DWP Kabupaten Katingan yang diselenggarakan di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Katingan pada hari Jumat, 7 November 2025. Acara ini dihadiri oleh anggota DWP yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Katingan. Pertemuan bulanan DWP ini berfungsi sebagai wadah penting untuk mempererat hubungan antar anggota, menambah pengetahuan, dan membahas berbagai isu terkait peran perempuan dalam organisasi dan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, kegiatan dirancang dengan menghadirkan seorang narasumber profesional untuk memberikan materi dan kemudian membuka ruang diskusi interaktif bersama para peserta. Diahkomalasari dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan dihadirkan sebagai narasumber dengan tema “Batasan Bercerita di Media Sosial?”. Dalam penyampaiannya, Diahkomalasari menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial, menjaga reputasi diri sendiri dan organisasi, serta mematuhi etika digital yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan media sosial sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, profesional, maupun sosial, sehingga informasi yang dibagikan tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan, baik bagi individu maupun lembaga. "Materi ini disambut dengan antusias oleh para peserta, yang banyak mengajukan pertanyaan seputar penggunaan media sosial yang aman di lingkungan kerja dan kegiatan sosial," ungkap Diah. Dalam sambutannya, Ny. Kamala Christian Rain menyampaikan bahwa pertemuan rutin ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, namun juga sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan anggota, terutama dalam bidang literasi digital. "Seluruh anggota DWP harus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara positif untuk mendukung aktivitas organisasi, pembangunan sosial, serta program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Katingan," tambahnya. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi dan sesi tanya jawab yang mendorong interaksi antara anggota, di mana mereka dapat saling berbagi pengalaman, kendala, dan praktik terbaik dalam pemanfaatan media sosial. Diskominfostandi Kabupaten Katingan juga secara aktif terlibat dalam pendampingan acara, termasuk membantu dokumentasi serta memberikan informasi mengenai literasi digital dan komunikasi publik. Acara rutin DWP Kabupaten Katingan ini diakhiri dengan harapan agar semua anggota dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh, menjaga etika komunikasi di dunia digital, dan memperkuat kontribusi perempuan dalam berbagai program sosial dan pembangunan daerah. Diharapkan pula, kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme, kreativitas, dan kemampuan anggota DWP dalam memanfaatkan media sosial secara cerdas dan produktif. -red

Pengaranan oleh Bapak Arie Wibowo, selaku perwakilan dari BKN Regional VIII Banjarmasin KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dalam rangka mendukung program prioritas nasional terkait Penguatan ASN berbasis Merit sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Profiling ASN (ProASN) bagi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang digelar di Aula CAT BKD Provinsi Kalimantan Tengah ini diikuti oleh 191 peserta dan dilaksanakan dalam dua sesi pada Jumat (7/11/2025). Pelaksanaan Profiling ASN menjadi bagian penting dari penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN, terutama untuk menilai potensi dan kompetensi pejabat sebagai dasar objektif dalam proses mutasi maupun promosi jabatan. Sebelum kegiatan dimulai, peserta menerima arahan dari Arie Wibowo, perwakilan BKN Regional VIII Banjarmasin, yang menegaskan pentingnya Profiling ASN sebagai bagian dari transformasi menuju sistem manajemen ASN yang objektif dan berbasis data. “Profiling ini merupakan langkah nyata untuk memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai dengan potensi dan kompetensinya, sehingga proses mutasi dan promosi jabatan dapat berjalan lebih akurat, adil, dan profesional,” ujar Arie. Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, menyampaikan bahwa kegiatan ini mencerminkan komitmen BKD dalam membangun birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pada kinerja. “Melalui ProASN, kita ingin memastikan pengelolaan SDM aparatur di Kalteng berjalan sesuai prinsip meritokrasi. ASN dengan potensi dan kompetensi yang tepat akan memberikan kontribusi optimal bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tutur Lisda. Kegiatan Profiling ASN ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat penerapan Sistem Merit ASN di Kalimantan Tengah, serta mendukung terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil kerja (result-oriented government). -red Foto: mmc.kalteng

Staf Ahli Gubernur Yuas Elko bersama Joni Harta Kadis LH Prov Kalteng saat foto bersama KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mempercepat perubahan sistem pengelolaan sampah menuju target Zero Waste 2030. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemprov Kalteng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lingkungan Hidup 2025 di Ballroom Palace Aquarius Boutique Hotel, Kamis (6/11/2025). Kegiatan bertema “Menuju Zero Waste Kalteng 2030: Transformasi Pengelolaan Sampah, Ekonomi Sirkular, dan Inovasi Teknologi” ini menjadi forum strategis bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyatukan langkah dalam menekan volume sampah sekaligus mengubahnya menjadi sumber nilai ekonomi baru. Dalam sambutan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, disebutkan bahwa persoalan sampah kini menjadi isu lingkungan yang mendesak. “Setiap hari, timbulan sampah di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 1.259 ton atau 459 ribu ton per tahun, dan jumlahnya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi,” ujar Yuas Elko. Sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kalteng masih menggunakan sistem open dumping, yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta berinovasi, mengingat pemerintah pusat tidak lagi membangun TPA baru. Gubernur Agustiar Sabran menilai bahwa permasalahan sampah tidak hanya menjadi beban, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekitar 35,5 persen dari total sampah di Kalteng merupakan sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau biogas, sementara sampah plastik dapat dimanfaatkan melalui bank sampah, program daur ulang, dan ekowirausaha berbasis komunitas. Berbagai inovasi lokal seperti Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling (BASMI) dan Program Kampung Iklim (Proklim) di Palangka Raya telah terbukti efektif dalam membangun kesadaran masyarakat dan menekan volume sampah rumah tangga. “Saya mengajak seluruh Kepala DLH di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta menyusun roadmap pengelolaan sampah Kalteng. Sinergi dengan dunia usaha dan komunitas masyarakat sangat penting,” tegas Yuas Elko. Pemprov Kalteng kini menargetkan modernisasi sistem pengelolaan sampah dengan menutup lokasi open dumping, mengembangkan sanitary landfill, dan menyiapkan TPA regional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain itu, penguatan ekonomi sirkular dan penggunaan teknologi tepat guna juga menjadi fokus utama. Salah satunya melalui rencana proyek percontohan Waste to Energy (WTE) untuk mengubah sebagian sampah menjadi sumber energi alternatif. “Langkah ini mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat transisi energi bersih di Kalimantan Tengah,” lanjut Yuas Elko. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov akan meluncurkan kampanye edukasi lingkungan secara serentak di sekolah, komunitas, dan media lokal. “Masyarakat adalah mitra utama dalam mewujudkan Kalteng bersih dan hijau. Kesadaran terhadap pengurangan dan pemilahan sampah harus dibangun sejak dini,” katanya. Sementara itu, Kepala DLH Provinsi Kalteng Joni Harta menegaskan bahwa Rakorda Lingkungan Hidup 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarinstansi. “Sebagian besar sampah di Kalteng masih didominasi sampah rumah tangga dan plastik, sementara kemampuan pengelolaan masih terbatas. Karena itu, forum ini kami gunakan untuk mengevaluasi capaian dan menggali inovasi baru berbasis teknologi dan ekonomi sirkular,” ujarnya. Menurut Joni Harta, keberhasilan mewujudkan Kalteng Zero Waste 2030 memerlukan kerja sama semua pihak — pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat. “Kami ingin Kalteng menjadi daerah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan, di mana sampah bukan lagi beban, tetapi menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” tutupnya. -red Foto: mmc.kalteng

Peserta Bimtek SIG Dasar 2025 mengikuti kegiatan dengan didampingi narasumber dari BRIN KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor. Salah satu sektor yang turut menjadi perhatian adalah kelautan dan perikanan, di mana pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dinilai sangat penting. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (6/11/2025). “Dalam rangka mengasah kemampuan dalam bidang teknologi informasi dengan memanfaatkan sistem informasi geografis atau SIG dasar agar pekerjaan semakin efektif dan berkualitas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar Tahun 2025,” ungkapnya. Lebih lanjut, Sri Widanarni menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek SIG Dasar Tahun 2025 bagi ASN di lingkungan Dislutkan Prov. Kalteng, yang digelar di Aula Dislutkan pada tanggal 3–5 November 2025, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik, khususnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara dalam memanfaatkan teknologi spasial guna mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih akurat dan berkelanjutan,” tegasnya. Ia juga berharap kegiatan ini mampu mendorong percepatan peningkatan keahlian ASN dalam menyajikan data spasial, baik terkait kegiatan di bidang teknis masing-masing maupun di unit pelaksana teknis (UPT). Sebagai informasi, kegiatan Bimtek SIG Dasar Tahun 2025 ini diikuti oleh perwakilan dari bidang teknis dan UPT lingkup Dislutkan Prov. Kalteng. Narasumber berasal dari Pusat Riset dan Geospasial Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yaitu Udhi Catur Nugroho dan Silvan Anggia Bayu Setia Permana. -red Foto: mmc.kalteng

Plt. Kadis Ketahanan Pangan Prov.Kalteng Agus Candra Sidak Beras, Pastikan Harga Tetap Terkendali KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Prov. Kalteng serta Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng, tim gabungan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor dan pengecer besar beras di Kota Palangka Raya, Rabu (5/11/2025). Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalteng Agus Candra menjelaskan bahwa kegiatan sidak ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Tim Satgas Pangan Kalteng pada 23 Oktober 2025. Langkah tersebut juga menindaklanjuti surat teguran terkait harga eceran tertinggi (HET) beras yang telah disampaikan oleh Disdagperin kepada pelaku usaha. Ia menuturkan bahwa dalam sidak ini, tim tidak hanya memeriksa harga jual di pasaran, tetapi juga menghimpun data harga perolehan beras dari produsen serta menelusuri kendala dalam rantai distribusi. Tujuannya agar pemerintah memahami penyebab fluktuasi harga dan menemukan solusi yang tepat untuk menekan gejolak harga di masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa harga beras di pasaran tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan berlebih dengan menaikkan harga di luar batas HET,” ungkapnya. Lebih lanjut, Agus Candra menegaskan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah pelanggaran harga serta menjaga ketersediaan bahan pangan strategis. “Kami juga terus memantau distribusi dan stok di lapangan. Kalau ada indikasi penimbunan atau permainan harga, kami akan tindak bersama aparat penegak hukum,” tegasnya. Sidak gabungan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga beras, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan meningkat. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor ini mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa kebutuhan pangan tetap aman dan terkendali. -red Foto: mmc.kalteng

Linae Victoria Aden saat membuka acara kegiatan KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Forum Data Peningkatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, bertempat di Aula Bawi Bahalap DP3APPKB, pada Rabu (5/11/2025). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya data dan informasi sebagai unsur utama dalam setiap tahapan pembangunan — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Penyediaan data yang akurat dan terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi dasar dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dan ramah anak,” ujar Linae. Beliau juga menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, antara lain pencegahan perkawinan usia anak, percepatan penurunan stunting, serta meningkatnya kasus perundungan di kalangan remaja. Berdasarkan data Simfoni PPA tahun 2023, tercatat 126 kasus kekerasan, dengan korban perempuan mencapai 122 orang, dan bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual sebesar 36 persen. “Sebagai upaya menekan angka kekerasan seksual, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan serta penanganan korban TPKS. Dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan agar implementasinya optimal,” tambahnya. Sebelumnya, laporan kegiatan disampaikan oleh Sylvana Anneth, yang menjelaskan bahwa Rakor Forum Data Tahun 2025 bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan data gender dan anak. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas sektor dalam penyediaan data terpilah yang akurat dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan. Melalui Rakor ini, diharapkan terbangun jejaring dan komunikasi antarperangkat daerah guna menghasilkan data berkualitas yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan, khususnya pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam penutupan sambutannya, Kepala Dinas P3APPKB menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berharap kegiatan ini dapat mendorong terwujudnya Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Peserta Rakor terdiri dari Kepala Bidang dan operator SIGA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, serta perwakilan OPD Provinsi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, dan DP3APPKB. Adapun narasumber berasal dari DP3APPKB Provinsi Kalteng, BPS Provinsi Kalteng, dan Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng. -red Foto: mmc.kalteng

Proses Sertifikasi Mutu Benih Kakao milik CV. Surya Mitra Perkasa, Kabupaten Murung Raya KALTENG NETWORK, PURUK CAHU – Dalam upaya memperkuat pondasi perkebunan berkelanjutan melalui pemanfaatan benih unggul, bersertifikat, dan berlabel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawas Benih (BP3B) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan bibit kakao di Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, pada Rabu (5/11/2025). Kegiatan sertifikasi terhadap bibit kakao varietas Hibrida F1 ICCRI 06 H dan ICCRI 08 H yang dilaksanakan pada 3–4 November 2025 tersebut dilakukan oleh Tim Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan disaksikan langsung oleh Kepala UPT BP3B Disbun Kalteng David Hariyanto, Kabid Perbenihan dan Budidaya Disbun Kalteng Jayan Wahyudi, serta perwakilan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, H. Rizky Ramadhana Badjuri, melalui Kepala UPT BP3B David Hariyanto, menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam menjaga mutu bibit perkebunan yang disalurkan kepada masyarakat. “Bibit kakao yang telah lulus sertifikasi oleh Tim PBT akan diberi Sertifikat Mutu Benih beserta label biru dari UPT BP3B Disbun Kalteng sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa bibit tersebut merupakan bibit unggul berkualitas dan layak edar,” tandasnya. Proses sertifikasi bibit kakao tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 49/Kpts/KB.020/E/06/2025, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 25/Kpts/KB.020/5/2017 mengenai Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen asal-usul benih oleh Tim PBT, bibit kakao milik CV. Surya Mitra Perkasa tersebut berasal dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao PT. Perkebunan Hasfarm Sukokulon, Provinsi Jawa Timur, yang telah ditetapkan sebagai sumber benih unggul oleh Kementerian Pertanian RI. Hasil pemeriksaan lapangan juga menunjukkan bahwa bibit kakao telah memenuhi kriteria siap salur, meliputi: umur tanaman minimal 3 bulan, tinggi tanaman minimal 30 cm, diameter batang minimal 0,5 cm, jumlah daun minimal 6 helai, daun berwarna hijau, dan bebas dari hama serta penyakit tanaman. Dari hasil keseluruhan pemeriksaan tersebut, sebanyak 95.000 batang bibit kakao milik CV. Surya Mitra Perkasa dinyatakan lolos sertifikasi dan layak edar, serta akan diberikan Sertifikat Mutu Benih dengan label biru dari UPT BP3B Disbun Prov. Kalteng. “Realisasi untuk Program Bibit Unggul Tanaman Kakao berasal dari sumber dana APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, yang rencananya akan disalurkan ke empat kelompok tani kakao di Kabupaten Murung Raya,” pungkas David. -red Foto: mmc.kalteng

Forum PUSPA melakukan foto bersama siswa dan guru di tengah kegiatan sosialisasi di aula SMAN 1 Murung pada Jumat (19/7/2025) KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Murung Raya kembali menunjukkan perhatiannya pada perlindungan anak dan perempuan dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang “Stop Bullying” di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Murung pada hari Jumat, 19 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai bahaya perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Menurut Ketua Forum PUSPA Murung Raya, Dina Maulidah, perundungan tidak hanya berdampak negatif terhadap kondisi mental korban, tetapi juga dapat menghambat proses belajar dan perkembangan anak. “Perundungan seringkali diremehkan, padahal akibatnya bisa berlangsung lama. Oleh karena itu, kami mengimbau generasi muda untuk lebih sensitif dan peduli terhadap sesama. Lingkungan sekolah harus bebas dari perundungan, dan setiap anak berhak merasa aman serta dihargai,” tutur Dina Maulidah dalam sambutannya. Sosialisasi ini diselenggarakan secara interaktif melalui diskusi yang melibatkan siswa untuk mengidentifikasi berbagai jenis perundungan dan cara mengatasinya. Dina Maulidah, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, menjelaskan lima jenis perundungan, yaitu perundungan fisik (kekerasan langsung seperti memukul atau merusak barang), perundungan verbal (menggunakan kata-kata menyakitkan atau merendahkan), perundungan sosial/relasional (menyerang hubungan sosial dan reputasi korban secara terselubung), cyberbullying (perundungan melalui media digital), dan perundungan psikologis/emosional (menyerang emosi dan mental korban secara halus namun berkelanjutan). “Perundungan dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan diri, gangguan kecemasan dan depresi, prestasi akademik yang buruk, isolasi sosial, bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain,” jelasnya. Oleh karena itu, Dina Maulidah mengajak seluruh siswa untuk tidak mengabaikan perundungan, baik sebagai korban maupun saksi. Ia menyampaikan beberapa langkah penting, antara lain: Pertama, berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya dan melaporkan kejadian tersebut kepada guru, orang tua, atau pihak sekolah. Kedua, berani mengatakan “tidak” ketika merasa terintimidasi dan menjaga batasan pribadi. Ketiga, bersikap tegas namun tenang dalam menghadapi pelaku, tanpa melakukan kekerasan. Keempat, membangun hubungan pertemanan yang positif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Kelima, tidak menjadi penonton pasif, melainkan mendampingi, membantu, dan melaporkan perundungan yang terjadi pada teman. Ke enam, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dengan menghindari penyebaran konten negatif dan melaporkan akun yang melakukan perundungan. Ia menekankan bahwa sekolah merupakan lingkungan penting bagi tumbuh kembang anak, sehingga penting untuk menciptakan suasana belajar yang sehat secara emosional dan sosial. “Forum PUSPA menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik, empati, dan keberanian untuk melaporkan tindakan perundungan,” pungkas Dina Maulidah. -red Foto: RAKYATKALTENG.com