Wali Kota Palangka Raya Pastikan Kebutuhan Korban Kebakaran Terpenuhi, Siapkan Bantuan Stimulan

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin berdialog dengan warga saat meninjau lokasi kebakaran di Jalan Murjani, Palangka Raya, Selasa (14/7/2026). (Foto: MC Kota Palangka Raya)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meninjau sekaligus mengunjungi korban kebakaran permukiman di Jalan Murjani, Selasa (14/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Fairid memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas pemerintah, mulai dari bantuan logistik, layanan kesehatan hingga pengurusan administrasi kependudukan.

Menurut Fairid, Pemerintah Kota Palangka Raya bergerak cepat memberikan pelayanan kepada warga yang kehilangan dokumen penting akibat kebakaran, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen administrasi lainnya.

"Prioritas kami saat ini adalah mencukupi kebutuhan harian warga terdampak, mulai dari makanan, layanan kesehatan, hingga pelayanan administrasi kependudukan melalui Dukcapil. Jadi, warga yang kehilangan KTP, KK dan dokumen lainnya langsung kita bantu," ujar Fairid.

Selain memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, Pemkot Palangka Raya juga menyiapkan bantuan stimulan bagi warga yang rumahnya terdampak kebakaran. Bantuan tersebut akan disalurkan sesuai tingkat kerusakan bangunan agar tepat sasaran.

Fairid menjelaskan, bantuan sebesar Rp12 juta diberikan kepada pemilik rumah yang mengalami kerusakan berat, Rp7,5 juta untuk rumah dengan kerusakan sedang, dan Rp5 juta bagi rumah yang mengalami kerusakan ringan.

Dalam kesempatan itu, Fairid juga berdialog dengan warga untuk menyerap berbagai masukan terkait upaya pencegahan kebakaran di masa mendatang. Salah satu usulan yang disampaikan masyarakat adalah penyediaan sumber air agar proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi kebakaran.

Menanggapi usulan tersebut, Fairid mengatakan pemerintah berencana membangun sumur bor sebagai sumber air cadangan. Namun, realisasi program tersebut masih memerlukan ketersediaan lahan yang akan dikoordinasikan bersama pemerintah kelurahan dan unsur masyarakat.

"Usulan warga terkait penyediaan sumber air, kemungkinan akan kita akomodasi dengan membangun sumur bor. Namun, itu membutuhkan lahan. Nanti lurah, camat, RT dan RW akan berkoordinasi menyiapkan lokasinya. Kalau lahannya sudah siap, pemerintah pasti akan menindaklanjutinya," katanya.

Fairid juga menyinggung bangunan madrasah yang turut terbakar dalam musibah tersebut. Ia mengatakan Pemkot Palangka Raya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama karena bangunan itu baru selesai direhabilitasi sekitar dua bulan lalu sehingga masih berada dalam proses administrasi dan audit.

Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan agar langkah penanganan yang diambil tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

Kebakaran yang terjadi pada 12 Juli 2026 sekitar pukul 13.10 WIB itu menghanguskan puluhan bangunan berbahan kayu, termasuk sebuah madrasah. Peristiwa tersebut menyebabkan 46 kepala keluarga (KK) atau 132 jiwa terdampak dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan penanganan terhadap korban akan terus dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan stimulan, serta pemulihan administrasi kependudukan agar masyarakat dapat segera kembali menjalankan aktivitasnya. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana