Wabup Katingan Perkuat Koordinasi Hadapi Puncak Karhutla 2026

Wakil Bupati Katingan Firdaus mengikuti Rakor Pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan PBPH terkait penanggulangan Karhutla secara virtual dari Aula Media Center Diskominfostandi Katingan. (Foto: Portal Kab Katingan)

KALTENG NETWORK, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus melindungi masyarakat dari dampak karhutla, terutama terhadap kesehatan dan kualitas udara.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Katingan Firdaus saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam penanggulangan dan penanganan puncak karhutla 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (7/9/2026).

Firdaus mengikuti rakor dari Aula Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan bersama menghadapi potensi peningkatan karhutla selama periode puncak musim kemarau.

Menurut Firdaus, karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan, serta berpotensi menghambat aktivitas pendidikan, transportasi dan perekonomian apabila kebakaran meluas.

Karena itu, pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Pemerintah daerah mendorong perusahaan pemegang HGU dan PBPH meningkatkan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di wilayah kerja masing-masing.

Perusahaan juga diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait apabila ditemukan kebakaran agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah terjadinya Karhutla dan melindungi masyarakat dari dampaknya. Jangan sampai kebakaran meluas dan menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi harus terus diperkuat,” tegas Firdaus.

Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran. Semakin dini titik api diketahui dan ditangani, semakin besar peluang kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Selain pemerintah dan perusahaan, masyarakat juga memiliki peran dalam mencegah karhutla. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran yang berpotensi menyebabkan api merembet, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca kering.

Pemkab Katingan akan terus membangun sinergi dengan Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat, BPBD, TNI/Polri, perusahaan pemegang HGU dan PBPH, pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat.

Koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Dengan upaya bersama, potensi karhutla di Katingan diharapkan dapat ditekan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan terhindar dari dampak buruk kebakaran serta kabut asap. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana