RPJMD 2025–2029 Disampaikan, Wagub Edy Tekankan Pentingnya Sinergi Pembangunan Menuju Kalteng Bermartabat

Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat menyerahkan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Prov. Kalteng tentang RPJMD Prov. Kalteng Tahun 2025-2029 kepada Ketua DPRD Prov. Kalteng Arton S. Dohong

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (11/06/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, dan membahas dua agenda utama: penyampaian pidato pengantar Gubernur Kalteng mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2025–2029, serta penyerahan naskah dokumen tersebut.

Dalam pidato yang dibacakan oleh Wagub Edy, disampaikan bahwa RPJMD menjadi pijakan awal dari RPJPD 2025–2045 dan sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan daerah ini mengangkat harkat masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalimantan Tengah dengan semangat lokal dalam kerangka NKRI, demi mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat.

Lima misi strategis RPJMD mencakup penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, peningkatan kualitas pendidikan inklusif yang beretika, pemerataan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, serta penguatan kearifan lokal dalam kebijakan publik. Semua misi tersebut terangkum dalam program prioritas bertajuk Huma Betang, meliputi: Betang Bermartabat, Maju, Makmur, Cerdas, Sehat, dan Harmoni.

Wagub menegaskan, program ini dipersiapkan secara matang agar bisa diterapkan efektif mulai tahun 2026. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, mulai dari pusat hingga ke desa, guna mendukung pembangunan yang cepat dan merata serta selaras dengan ASTA CITA Presiden dan program strategis nasional seperti food estate, MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Dalam wawancara setelah rapat, Edy menyampaikan bahwa RPJMD adalah dokumen krusial yang harus mendapat persetujuan DPRD sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang.

Rapat dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, staf ahli, hingga tokoh masyarakat, adat, dan pemuda. -red

Foto:MMC.KALTENG