Realisasi APBD Pemprov Kalteng Baru 30,61 Persen, Serapan Anggaran Masih Jauh dari Target
- Fransisca Fethy Angelina
- 1 hour ago
- 2 min read
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga 31 Juli 2026 baru mencapai 30,61 persen atau sebesar Rp1,66 triliun dari total pagu anggaran Rp5,45 triliun. Capaian tersebut masih jauh dari target realisasi yang ditetapkan sebesar 60 persen pada akhir Juli.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, saat memaparkan laporan dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Bajakah, Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (4/8/2026).
Selain serapan anggaran, realisasi fisik pembangunan juga tercatat masih rendah, yakni 32,51 persen atau mengalami deviasi minus 29,39 persen dibandingkan target yang telah ditetapkan.
Linae menjelaskan, terdapat tiga perangkat daerah dengan realisasi anggaran tertinggi, yakni Biro Organisasi sebesar 57,31 persen, Badan Penghubung sebesar 55,36 persen, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar 53,35 persen.
Sebaliknya, tiga perangkat daerah dengan realisasi anggaran terendah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 8,41 persen, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 8,79 persen, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 10,26 persen.
Sementara itu, realisasi APBD pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah mencapai Rp8,34 triliun atau 39,65 persen dari total pagu sebesar Rp21,05 triliun. Adapun realisasi fisik pembangunan di tingkat kabupaten/kota tercatat sebesar 44,45 persen.
Kabupaten Sukamara menjadi daerah dengan realisasi keuangan tertinggi, yakni 50,71 persen. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Gunung Mas sebesar 46,32 persen dan Kabupaten Katingan sebesar 44,98 persen.
Sebaliknya, Kabupaten Seruyan mencatat realisasi keuangan terendah sebesar 32,51 persen, disusul Kabupaten Barito Utara 33,57 persen dan Kabupaten Barito Selatan 33,90 persen.
Rapat koordinasi tersebut juga mengevaluasi perkembangan Proyek Strategis Daerah (PSD). Dari sembilan paket proyek strategis milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, baru empat paket yang telah memasuki tahap kontrak, dengan realisasi keuangan mencapai 6,93 persen dan realisasi fisik sebesar 4,91 persen.
Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota memiliki 153 paket Proyek Strategis Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 24,31 persen dan realisasi fisik sebesar 2,61 persen.
Melalui Rakor TEPRA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Percepatan tersebut diharapkan tetap mengedepankan kualitas pembangunan, ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. -red
Penulis: Angel
Editor: Wiyandri
Comments