Pemprov Kalteng Ungkap Penanganan Karhutla, Fokus Perkuat Pengendalian Lahan Gambut
- Fransisca Fethy Angelina
- 4 days ago
- 3 min read
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya ancaman kebakaran di sejumlah wilayah. Salah satu fokus utama pemerintah adalah pengendalian kebakaran di kawasan gambut yang membutuhkan penanganan berbeda karena api dapat menjalar hingga ke bagian dalam lahan.
Perkembangan penanganan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam konferensi pers di Media Center Posko Pusat Karhutla, halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Agustiar mengatakan penanganan karhutla di lahan gambut menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan sumber air. Api yang berada di bagian dalam gambut juga membutuhkan waktu lebih lama untuk dijangkau dan dipadamkan.
“Penanganan kebakaran di lahan gambut membutuhkan waktu untuk menjangkau titik api di bagian terdalam. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan air,” ujar Agustiar.
Menurutnya, bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan sumur bor mulai dilaksanakan. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan sumber air di wilayah rawan sekaligus mendukung proses pemadaman dan pembasahan lahan.
Agustiar menekankan bahwa pencegahan seharusnya dilakukan sebelum musim kemarau tiba. Pembasahan lahan gambut, termasuk melalui sekat kanal dan tabat, dinilai penting untuk menjaga kelembapan lahan sehingga potensi kebakaran dapat ditekan.
“Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit, terutama untuk menjangkau titik api yang berada di bagian dalam,” jelasnya.
Status Tanggap Darurat Berlaku hingga 29 September
Pemprov Kalteng menetapkan status tanggap darurat karhutla mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026. Penetapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan di tengah meningkatnya potensi dan dampak kebakaran di sejumlah wilayah.
Dengan status tersebut, koordinasi antarlembaga, pengerahan personel dan peralatan, serta mobilisasi sumber daya dapat diperkuat untuk mendukung operasi di lapangan.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” ungkap Agustiar.
Penanganan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BPBD, BNPB, serta berbagai unsur terkait. Pemerintah juga terus berkoordinasi untuk mendapatkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat maupun pihak lainnya.
Sejumlah peralatan telah diterima untuk mendukung operasi, di antaranya 10 unit ekskavator, sekitar 100 unit pemadam kebakaran, selang air, serta perlengkapan pendukung lainnya.
Agustiar mengatakan data perkembangan karhutla yang disampaikan pemerintah diperbarui berdasarkan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).
“Data ini kita update berdasarkan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusdalops kita,” katanya.
Siapkan Anggaran Rp72 Miliar
Dari sisi dukungan anggaran, Pemprov Kalteng memastikan kebutuhan penanganan bencana tetap dapat dipenuhi. Pemerintah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp72 miliar.
“Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan 72 miliar rupiah melalui BTT,” kata Agustiar.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam penanganan bencana, termasuk pengerahan sumber daya dan operasional di lapangan.
Selain penanganan kebakaran, pemerintah juga memperhatikan dampak kabut asap terhadap masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB di wilayah terdampak, dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara masing-masing daerah.
Pemprov Kalteng juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan masyarakat. Langkah tersebut diarahkan agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, pengendalian dampak asap, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Pemerintah berharap penguatan koordinasi dan dukungan sumber daya selama masa tanggap darurat dapat mempercepat pengendalian karhutla sekaligus mencegah munculnya kembali titik api di wilayah yang telah ditangani. -red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments