Pemprov Kalteng Matangkan Rakor Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Libatkan 3.000 Peserta

Foto bersama bersama tim melakukan pengecekan lokasi saat pelaksanaan Risk Assessment sebagai bagian dari persiapan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor Palangka Raya. (Foto: MMC Kalteng)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 dengan menggelar Risk Assessment atau penilaian risiko di GOR Indoor Km 5, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya, Selasa (4/8/2026).

Penilaian risiko dilakukan melalui tahapan wawancara, pemeriksaan dokumen, hingga pengecekan langsung di lokasi kegiatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan rakor yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6/8/2026) malam.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Kalteng, Polres, serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah, Aryawan, mengatakan rakor yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Tengah tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan sekaligus menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai isu strategis daerah.

Menurutnya, sejumlah materi yang akan dibahas meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencegahan penyalahgunaan narkoba, hingga percepatan penyatuan data sosial ekonomi masyarakat.

"Rakor ini akan dihadiri kurang lebih 3.000 orang. Peserta utama meliputi bupati dan wali kota, 136 camat, 139 lurah, serta 1.432 kepala desa se-Kalimantan Tengah. Selain itu, juga diikuti unsur perangkat daerah, sekitar 600 pejabat administrator dan pengawas, serta 1.000 mahasiswa," ujar Aryawan.

Ia menjelaskan, kepanitiaan kegiatan melibatkan 23 organisasi perangkat daerah (OPD). Hingga Selasa, progres persiapan telah mencapai sekitar 20 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 50 persen pada Rabu serta 90 persen saat hari pelaksanaan.

Untuk mengantisipasi kendala teknis, panitia telah berkoordinasi dengan PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik selama kegiatan berlangsung. Selain itu, genset cadangan juga disiapkan sebagai sumber listrik alternatif.

Aryawan juga mengimbau seluruh peserta menjaga ketertiban, termasuk tidak membuang puntung rokok sembarangan di area parkir karena kondisi rumput yang mengering berpotensi memicu kebakaran pada musim kemarau.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, menegaskan kepala desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, melalui rakor tersebut para kepala desa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan pemerintah, termasuk langkah penanganan karhutla, pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS), pencegahan narkoba bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga isu tata ruang.

"Aparatur desa dituntut mengetahui tindakan konkret penanganan karhutla, pemanfaatan data dari BPS, pencegahan narkoba bersama BNN, serta isu terkait tata ruang wilayah. Forum tatap muka berskala besar ini menjadi solusi untuk menyampaikan arah kebijakan secara langsung kepada seluruh desa," tegas Lisda.

Dalam rakor tersebut, peserta juga akan memperoleh materi dari tujuh narasumber, yakni Kapolda Kalimantan Tengah, Pangdam XII/Tanjungpura, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kepala BPS, Kepala BNN, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN, dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda). Pemprov Kalteng berharap hasil rakor dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintahan desa dalam menjalankan program prioritas pembangunan. -red

Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie