Diskominfo Palangka Raya Dorong Pengaduan SP4N-LAPOR Jadi Bahan Evaluasi Pelayanan
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mendorong pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) tidak hanya berfokus pada penyelesaian laporan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya, Dody Irawan, menyampaikan hal tersebut saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan SP4N-LAPOR secara daring, Kamis (8/10/2026).
Dody mengatakan, setiap pengaduan merupakan gambaran pengalaman, kebutuhan, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Karena itu, laporan yang masuk perlu dipahami sebagai sumber informasi untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan langkah perbaikan.
“Setiap laporan yang masuk bukan sekadar angka dalam sebuah aplikasi. Di balik laporan tersebut terdapat masyarakat yang menyampaikan pengalaman, kebutuhan, maupun harapan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujar Dody.
Ia menjelaskan, pejabat penghubung dan operator SP4N-LAPOR memiliki peran penting dalam memastikan setiap laporan diterima, diteruskan, dan ditindaklanjuti dengan baik.
Selain menangani laporan, pengelola juga diharapkan mampu mengidentifikasi pola pengaduan, termasuk persoalan yang berulang, jenis layanan yang paling banyak dikeluhkan, serta perubahan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu.
Menurut Dody, informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menilai kualitas pelayanan secara objektif dan menentukan aspek yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan.
Melalui Bimtek tersebut, Pemko Palangka Raya berupaya memperkuat kemampuan pengelola SP4N-LAPOR agar tidak hanya responsif dalam memproses laporan, tetapi juga mampu mengolah data pengaduan menjadi rekomendasi perbaikan kebijakan.
Dengan begitu, SP4N-LAPOR dapat dimanfaatkan lebih optimal sebagai saluran aspirasi sekaligus sumber informasi strategis bagi pemerintah untuk memahami persoalan pelayanan dari sudut pandang masyarakat.
Dody menegaskan, keberhasilan pengelolaan pengaduan tidak cukup diukur dari jumlah laporan yang dijawab atau diselesaikan. Hal yang lebih penting adalah dampak tindak lanjut terhadap perbaikan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan pengelolaan pengaduan tidak semata-mata diukur dari jumlah laporan yang telah dijawab atau diselesaikan. Lebih dari itu, keberhasilan tercermin dari sejauh mana laporan masyarakat mampu mendorong perubahan nyata, seperti pelayanan yang makin mudah diakses, respons yang lebih cepat, serta berkurangnya persoalan serupa di lapangan,” pungkasnya.
-red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments