Digitalisasi Transaksi Pemda di Kalteng Terus Diperkuat, Seluruh Daerah Dinilai Sudah Digital

Perwakilan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah mengikuti pendampingan pengisian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2026 di Yogyakarta. (Foto: MMC Kalteng)

KALTENG NETWORK, YOGYAKARTA – Percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalimantan Tengah terus diperkuat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pendampingan pengisian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2026 di Yogyakarta, 21–22 Juli 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Amartha Ballroom, Melia Purosani Hotel tersebut diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta 13 kabupaten dan satu kota se-Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwakili PIC ETPD dari Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, mengatakan kondisi dan karakteristik setiap daerah berbeda sehingga capaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tidak dapat disamaratakan.

Menurutnya, penyamaan persepsi mengenai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) perlu terus dilakukan agar implementasi digitalisasi dapat berkembang secara merata.

“Kita tidak bisa menyamaratakan keadaan setiap daerah karena masing-masing memiliki perbedaan. Hal itu menyebabkan perbedaan skor hasil penilaian yang diperoleh. Oleh sebab itu, secara perlahan kita perlu menyamakan persepsi terkait TP2DD itu sendiri. Namun kita tetap harus semangat dan optimistis karena secara keseluruhan Kalteng sudah digital,” ujarnya.

Pendampingan tidak hanya difokuskan pada pengisian IETPD, tetapi juga menjadi ruang berbagi strategi dalam memperluas transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Rr. Andarini, memaparkan pengalaman dan strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperluas implementasi ETPD.

Sementara itu, Analis Kebijakan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Junior Aulia Arga, menyampaikan perkembangan implementasi ETPD Semester II Tahun 2025 untuk TP2DD se-Kalimantan Tengah sekaligus rencana penerapan indeks ETPD yang baru.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan evaluasi terhadap pengisian IETPD Semester II Tahun 2025 serta pendampingan untuk pengisian Semester I Tahun 2026.

Dalam pemaparan hasil sementara, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah disebut telah berada dalam kategori digital. Meski demikian, penguatan implementasi tetap diperlukan agar digitalisasi tidak berhenti pada capaian indeks, tetapi semakin luas diterapkan dalam transaksi dan pelayanan pemerintah daerah.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Administrasi Umum, Sunarti, saat menutup kegiatan menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk mempercepat digitalisasi di daerah.

“Agar seluruh jajaran bersinergi dan menjalin kerja sama yang baik demi mendukung terlaksananya program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di wilayah Kalimantan Tengah,” pesannya.

Melalui pendampingan tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin siap mengoptimalkan elektronifikasi transaksi sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berbasis digital. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana