top of page
KN DPRD BHAYANGKARA.png

Berita Terpopuler

Wabup Katingan Ikuti Evaluasi Penanganan Karhutla, Kesiapan Daerah Diperkuat

Wakil Bupati Katingan Firdaus mengikuti Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Tingkat Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kamis (3/9/2026). (Foto: Portal Kab Katingan)
Wakil Bupati Katingan Firdaus mengikuti Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Tingkat Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kamis (3/9/2026). (Foto: Portal Kab Katingan)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengikuti Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (3/9/2026).


Rapat berlangsung di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng dan dipimpin langsung Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.


Wakil Bupati Katingan Firdaus hadir bersama Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto. Keduanya didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mozard D. Staing, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yobie Sandra, serta Kepala Pelaksana BPBD Katingan Markus.


Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi bersama antara Pemprov Kalteng, pemerintah kabupaten dan kota, TNI-Polri, lembaga kebencanaan, instansi vertikal, serta unsur masyarakat untuk melihat perkembangan penanganan karhutla di Kalteng.


Dalam laporan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas langkah pencegahan dan penanganan yang telah berjalan sekaligus memperkuat kesiapan seluruh pihak menghadapi musim kemarau.


Provinsi Kalteng telah menetapkan status siaga darurat karhutla hingga akhir September 2026. Sejumlah kabupaten, termasuk Katingan, juga telah menetapkan status siaga darurat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kebakaran.


Gubernur Agustiar mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam pencegahan dan penanganan karhutla, mulai dari TNI dan Polri, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, hingga relawan dan masyarakat.


“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja siang dan malam dalam menghadapi Karhutla. Ini adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen dan ketahanan dari semua pihak,” tegas Agustiar.


Menurutnya, tantangan penanganan karhutla masih cukup besar karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September dan berpotensi berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2026.


Dalam sepekan terakhir, kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah Kalteng juga mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan, ketersediaan air bersih, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi.


Agustiar mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melihat penanganan karhutla sebagai pekerjaan jangka pendek. Kesiapan personel, sarana prasarana, logistik, anggaran, serta koordinasi harus dipertahankan selama periode siaga.


“Penanganan Karhutla ini harus dipandang seperti maraton, bukan lari jarak pendek. Jangan hanya kuat di awal. Personel, sarana dan prasarana, logistik, anggaran serta koordinasi harus terus dijaga,” pesannya.


Selain pemadaman, pemerintah daerah diminta memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap. Kesiapan layanan kesehatan, termasuk dukungan bagi bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, relawan, dan kelompok rentan lainnya menjadi perhatian.


Kesiapan rumah oksigen dan ketersediaan vitamin juga perlu dipastikan sebagai bagian dari antisipasi terhadap gangguan kualitas udara. Pemerintah daerah juga diminta memetakan wilayah yang mengalami keterbatasan air bersih serta menyiapkan langkah penanganan sesuai kebutuhan.


Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk sektor pekerjaan umum dan penyedia layanan air bersih, perlu diperkuat untuk menyiapkan tandon maupun sumur bor di wilayah yang membutuhkan.


Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapan anggaran dalam mendukung penanganan karhutla dan dampaknya. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga keterbatasan anggaran tidak menghambat langkah penanganan kondisi darurat.


Bagi Pemkab Katingan, rapat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla selama puncak musim kemarau.


Kehadiran unsur pemerintah daerah, DPRD, dan perangkat teknis di tingkat provinsi diharapkan dapat memperkuat kesiapan personel, peralatan, logistik, layanan kesehatan, ketersediaan air bersih, serta dukungan anggaran.


Dengan kesiapsiagaan yang diperkuat sejak dini, upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Katingan diharapkan dapat berjalan lebih terpadu sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila kondisi kabut asap kembali memburuk. -red


Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie

Comments


bottom of page