top of page

Petani Kotim Keluhkan Sulitnya Solar Subsidi, DPRD Dorong Solusi Distribusi

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kotawaringin Timur dan para petani dari wilayah selatan terkait kelangkaan solar subsidi untuk kebutuhan operasional pertanian, Selasa (26/5/2026). (Foto. Dok. Nafiri)
Suasana rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kotawaringin Timur dan para petani dari wilayah selatan terkait kelangkaan solar subsidi untuk kebutuhan operasional pertanian, Selasa (26/5/2026). (Foto. Dok. Nafiri)

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Puluhan petani dari Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit mendatangi DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa (26/5/2026), untuk menyampaikan keluhan terkait sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi untuk kebutuhan operasional pertanian.


Kedatangan para petani tersebut sekaligus menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD dan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM di wilayah selatan Kotim.


Salah seorang petani asal Teluk Sampit, M. Rifai, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir petani semakin kesulitan mendapatkan solar, baik subsidi maupun nonsubsidi. Selain stok yang terbatas, harga BBM juga terus mengalami kenaikan.


“Kami membutuhkan solar untuk operasional alat dan mesin pertanian. Selama ini banyak petani membeli dari pelansir, tetapi sekarang harganya semakin tinggi dan jumlahnya terbatas,” ujarnya.


Menurut Rifai, petani juga kerap mengalami kendala saat membeli BBM menggunakan jeriken karena dianggap mencurigakan, padahal bahan bakar tersebut digunakan untuk kebutuhan pertanian.


Ia menyebut harga solar yang diperoleh dari pelansir bisa mencapai Rp25 ribu per liter, jauh di atas harga subsidi yang berkisar Rp6 ribu per liter.


Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor, berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi konkret terkait distribusi BBM bagi petani.


“Kami ingin ada perbaikan regulasi penyaluran solar untuk petani agar akses terhadap BBM lebih mudah dan kebutuhan operasional pertanian tetap terpenuhi,” katanya di hadapan perwakilan SPBU dan pihak terkait.


Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kotim, Hendrasia, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena para petani merupakan bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.


“Bagaimana petani bisa mencapai target produksi jika operasional mereka terkendala BBM,” ujarnya.


Ia mengusulkan penambahan kuota BBM khusus untuk petani sebagai solusi jangka pendek, serta pembangunan SPBU khusus pertanian di wilayah selatan Kotim sebagai langkah jangka panjang. -red


Penulis: Angel

Editor: Nafiri

Comments


bottom of page