Pemprov Kalteng Libatkan Berbagai Pihak dalam Penyusunan RAD SDGs 2026–2030

Peserta, narasumber, dan perwakilan berbagai pemangku kepentingan berfoto bersama usai Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2026–2030 di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Kamis (4/6/2026). (Foto. Dok. Wiyandri)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2026–2030 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida, Kamis (4/6/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Kalimantan Tengah, Syahfiri, yang membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengatakan pencapaian target SDGs membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah daerah.

Menurutnya, penyusunan RAD SDGs dilakukan melalui pendekatan Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan atau Multi-Stakeholder Partnership (MSP) guna memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembangunan.

“Prinsip yang diusung adalah tidak ada pihak yang tertinggal dalam pembangunan, sehingga seluruh elemen dapat berkontribusi sesuai perannya masing-masing,” ujarnya.

Ia menjelaskan, RAD SDGs menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah. Dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam menyelaraskan berbagai perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kerja sama dengan lembaga pembangunan internasional asal Jerman, GIZ, yang selama ini mendukung peningkatan kapasitas perencanaan dan implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 di daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalimantan Tengah, Chandra F. Asmara, menilai keterlibatan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Untuk mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menyediakan Platform SDGs Kalteng yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memantau perkembangan pelaksanaan serta capaian program pembangunan berkelanjutan di daerah.

Melalui kolaborasi yang lebih luas dan terintegrasi, Pemprov Kalimantan Tengah berharap penyusunan RAD SDGs 2026–2030 dapat menghasilkan arah pembangunan yang lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. -red

Penulis: Angel

Editor: Wiyandri