Pemkab Kotim Evaluasi Kelembagaan untuk Tingkatkan Efektivitas Organisasi
- Fransisca Fethy Angelina
- Jun 4
- 2 min read
KALTENG NETWORK, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagai upaya mengevaluasi struktur organisasi pemerintahan agar lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Anggrek Tewu, Gedung A Sekretariat Daerah Kotim, Rabu (3/6/2026).
FGD dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, mewakili Bupati Kotawaringin Timur. Kegiatan tersebut diikuti unsur perangkat daerah, pejabat struktural, tenaga ahli, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Umar Kaderi menegaskan bahwa penataan kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tetapi juga memastikan setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Menurutnya, forum diskusi tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai masukan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Masukan yang disampaikan peserta diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun organisasi pemerintah yang lebih adaptif, profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Ia mengatakan tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang, termasuk kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan penyesuaian terhadap tata kelola organisasi.
Karena itu, evaluasi kelembagaan dinilai penting untuk memastikan pembagian tugas dan kewenangan berjalan efektif sekaligus menghindari tumpang tindih fungsi antarperangkat daerah.
Penataan kelembagaan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi agar organisasi pemerintahan mampu bekerja lebih responsif dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Berdasarkan pantauan selama kegiatan berlangsung, peserta membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan tugas perangkat daerah, kesesuaian beban kerja organisasi, optimalisasi sumber daya aparatur, hingga penguatan koordinasi antarinstansi.
FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi kelembagaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam penyempurnaan struktur organisasi pemerintahan daerah.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupaya membangun tata kelola organisasi yang lebih efektif, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. -red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Sumber: Diskominfo Kab Kotim
Comments