Pemprov Kalteng Jajaki Kerja Sama Lintas Sektor dengan Kalimantan Selatan

Suasana rapat pembahasan peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026). (Foto. Dok. MMC Kalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan rencana kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pembahasan sejumlah sektor strategis yang berpotensi memberikan manfaat bagi kedua daerah.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Penawaran Kerja Sama Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, mengatakan kerja sama antardaerah merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, peluang kolaborasi perlu dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah dengan mengembangkan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing sektor.

“Kerja sama daerah harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap peluang yang ada perlu ditindaklanjuti secara serius dan terukur,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKD) menjadi instrumen penting dalam mengoordinasikan dan mendorong terbangunnya kemitraan yang produktif antarwilayah.

Darliansjah menegaskan bahwa nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama yang nantinya disepakati tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sejumlah bidang yang dinilai berpotensi untuk dikembangkan bersama antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan antara lain pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, sosial, serta sektor kelautan dan perikanan.

Karena itu, perangkat daerah diminta mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat dikembangkan, termasuk kesiapan regulasi dan dukungan program yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Jhon Lis Berger, menjelaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas penawaran kerja sama yang sebelumnya disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan usulan awal berfokus pada sektor pendidikan, khususnya terkait penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun, hasil pembahasan menunjukkan peluang kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor pembangunan.

“Potensi kerja sama tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga dapat mencakup penanganan kebencanaan, isu sosial kemasyarakatan, hingga pengembangan sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Melalui penjajakan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dengan Kalimantan Selatan dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi kepentingan bersama. -red

Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie

Sumber: MMC Kalteng