Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Inflasi Nasional, Inflasi Daerah Tercatat 4,47 Persen

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. (Foto: Biro Adpim Kalteng)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/7/2026).

Rakor yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia itu juga membahas perkembangan harga ikan segar, progres Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti rapat tersebut bersama jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan tren inflasi nasional secara tahunan (year-on-year) terus meningkat dalam tiga bulan terakhir. Inflasi tercatat sebesar 2,42 persen pada April, naik menjadi 3,08 persen pada Mei, dan mencapai 3,34 persen pada Juni 2026.

"Kita harus berusaha agar inflasi tidak menyentuh batas atas 3,5 persen agar tidak memberatkan masyarakat. Penyumbang utama inflasi adalah kelompok makanan, minuman, tembakau, sektor transportasi, dan peralatan pribadi seperti emas yang fluktuatif," ujar Tito.

Ia juga menyebut inflasi bulanan (month-to-month) pada Juni 2026 mencapai 0,44 persen, meningkat dibandingkan Mei yang sebesar 0,28 persen.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan sejumlah komoditas pangan masih mengalami kenaikan harga, di antaranya bawang merah, bawang putih, beras, wortel, dan ikan segar. Selain itu, harga minyak goreng juga mulai menunjukkan tren peningkatan.

Menurut Amalia, kenaikan harga ikan segar dipengaruhi meningkatnya harga solar serta kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan.

"Ikan segar mengalami inflasi year-on-year sebesar 8,87 persen di 36 provinsi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Amalia juga menyampaikan bahwa BPS telah menyelesaikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 pada 10 Juli 2026. Data tersebut mencakup sebanyak 290.125.073 individu dan 95.980.577 keluarga dengan tingkat pemutakhiran mencapai 33,13 persen.

"DTSEN adalah data yang dinamis sehingga pemutakhiran menjadi keharusan," tegasnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memperbarui DTSEN agar kebijakan sosial yang diambil benar-benar berdasarkan data yang akurat.

"Kita harus konsolidasi untuk pemutakhiran data yang dinamis ini. Dengan konsolidasi data, kita bisa membaca kondisi di lapangan sebelum membuat kebijakan," ujarnya.

Menurutnya, Presiden RI memberikan tiga mandat utama kepada Kementerian Sosial, yakni memastikan DTSEN selalu mutakhir, bantuan sosial tepat sasaran, dan mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang seluruhnya bergantung pada kualitas data.

"Tanpa pemerintah daerah, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak akan maksimal. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran DTSEN, dan digitalisasi sistem pelaporan," katanya.

Mendagri Tito Karnavian juga meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan di daerah masing-masing serta mendukung Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu rumah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,61. Inflasi bulanan mencapai 0,23 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 2,39 persen.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi di Kalimantan Tengah antara lain beras, bensin, minyak goreng, ikan nila dan patin, serta cabai rawit.

Rakor tersebut juga diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Anang Dirjo, perwakilan BPS Kalimantan Tengah, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana