Pemprov Kalteng Bahas Pengendalian Inflasi, Soroti Harga Pangan dan Distribusi LPG 3 Kg
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual, Senin (26/10/2026), untuk membahas stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan pangan, dan pengawasan distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung dari Ruang Rapat Bajakah Lantai I, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, diikuti Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah instansi vertikal. Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok secara langsung. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan dan menentukan upaya pengendalian inflasi sesuai kondisi masing-masing daerah.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal dan libur akhir tahun pada Desember mendatang. Salah satu langkah yang didorong ialah pelaksanaan operasi pasar bersama Perum Bulog untuk menjaga keterjangkauan harga pangan.
Menanggapi arahan tersebut, Yuas Elko mengatakan pengendalian inflasi perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari serta daya beli masyarakat.
Dalam pemaparannya, Yuas menyebutkan stok beras di Kalimantan Tengah berada pada kisaran 12 ribu ton berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat. Ia juga menyoroti angka inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 5,02 persen yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain itu, Yuas menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalimantan Tengah menunjukkan perbaikan berdasarkan pemantauan yang dipaparkannya.
Ia turut menyinggung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di sejumlah kabupaten dan kota sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Menurut Yuas, intervensi pasar perlu terus dilakukan dengan memperhatikan kondisi harga dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, termasuk daerah yang menghadapi kendala akibat kabut asap.
Selain pangan, distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Yuas mengatakan pengawasan tetap diperlukan meskipun antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai berkurang.
Ia meminta instansi terkait mengawasi distribusi LPG dari agen hingga pangkalan agar penyalurannya sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah praktik penjualan yang tidak sesuai aturan, termasuk penyaluran kepada pengecer yang tidak semestinya.
Satgas Pangan Polda Kalimantan Tengah diharapkan turut berperan dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai kewenangannya.
Yuas menegaskan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar persoalan yang memengaruhi harga maupun ketersediaan barang kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani.
Melalui rakor tersebut, Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan harga, menjaga pasokan pangan, melaksanakan intervensi pasar, dan mengawasi distribusi LPG bersubsidi, terutama menjelang peningkatan kebutuhan masyarakat pada akhir tahun.
-red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie
Comments