Pemkab Murung Raya Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersama KPK
- Fransisca Fethy Angelina
- 3 hours ago
- 2 min read
KALTENG NETWORK, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas melalui sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Murung Raya, Heriyus, dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah bersama KPK RI, Kamis (13/8/2026).
Heriyus mengatakan, rakor tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Rakor ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Pencegahan korupsi harus dimulai dari bagaimana kita membangun sistem pemerintahan yang baik,” ujar Heriyus.
Menurutnya, penguatan integritas perlu diterapkan dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset hingga pelayanan publik.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Integritas bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Heriyus memastikan Pemkab Murung Raya akan terus melakukan pembenahan tata kelola melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyambut baik penguatan koordinasi antara KPK dan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah. Menurutnya, pencegahan korupsi akan lebih optimal apabila dilakukan secara bersama, terukur dan berkesinambungan.
“Masukan dan arahan dari KPK tentu menjadi bagian penting bagi kami untuk terus melakukan pembenahan. Pemerintah daerah harus terbuka terhadap evaluasi dan terus memperbaiki sistem agar potensi terjadinya penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Murung Raya, H. Rumiadi, menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat untuk memastikan kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Rumiadi, rakor bersama KPK juga menjadi momentum bagi DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Rakor bersama KPK ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan korupsi. Bagi kami di DPRD, ini juga menjadi bagian penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya membangun pemerintahan yang bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk DPRD. Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting. Kita harus memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Rumiadi juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi sejak tahap awal, mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset hingga pelaksanaan program di lapangan.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kalau ada ruang yang masih perlu diperbaiki, tentu harus kita perbaiki bersama,” tegasnya.
Ia berharap arahan dan penguatan dari KPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab dan DPRD Murung Raya untuk terus memperbaiki sistem pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset.
Melalui sinergi eksekutif dan legislatif serta penguatan koordinasi dengan KPK, tata kelola pemerintahan di Murung Raya diharapkan semakin transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. -red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments