Investor Pasar Modal Kalteng Tembus 277 Ribu, OJK Perkuat Inklusi Keuangan
KALTENG NETWORK, PANGKALAN BUN – Jumlah investor pasar modal di Kalimantan Tengah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam setahun, dari 130.330 investor pada Agustus 2025 menjadi 277.328 investor pada Agustus 2026. Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan.
Untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa (20/10/2026).
Mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”, kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, serta berbagai mitra strategis.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Masyarakat juga perlu memahami cara memanfaatkannya secara bijak sesuai kebutuhan.
“Inklusi keuangan bukan sekadar memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Primandanu.
Ia menjelaskan, rangkaian BIK 2026 yang bertepatan dengan World Investor Week (WIW) dan Bulan Dana Pensiun juga dimanfaatkan untuk mendorong kebiasaan menabung, investasi yang bijak, serta perencanaan masa pensiun sejak dini.
Menurutnya, perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi dan pelindungan konsumen. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan dapat memilih produk keuangan sesuai kebutuhan dan profil risiko, sekaligus menghindari penipuan serta aktivitas keuangan ilegal.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 32.800 investor pasar modal atau sekitar 11,83 persen dari total investor di Kalteng. Jumlah itu menempatkan Kobar di posisi ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.
Nilai transaksi saham di Kobar juga meningkat dari Rp13,29 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp20,16 miliar pada Agustus 2026.
Sementara itu, aset dana pensiun di Kalteng tumbuh 3,9 persen, dari Rp114,84 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp119,42 miliar pada Agustus 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam membangun aset keuangan dan mempersiapkan masa depan.
Bupati Kotawaringin Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Rody Iskandar mengapresiasi penyelenggaraan Puncak BIK 2026. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan untuk memperluas akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), generasi muda, penyandang disabilitas, serta masyarakat perdesaan.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha dalam meningkatkan literasi serta memperluas akses keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, generasi muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat perdesaan,” kata Rody.
Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian BIK 2026, di antaranya Lomba Inovasi Inklusi Keuangan, lomba mewarnai edukatif bagi penyandang disabilitas, serta kegiatan pasca-inkubasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Tanjung Putri.
OJK bersama Pemkab Kotawaringin Barat dan lembaga jasa keuangan juga menggelar edukasi keuangan di Sekolah Khusus Negeri 1 Pangkalan Bun. Kegiatan ini ditujukan untuk mengenalkan pengelolaan uang dan kebiasaan menabung sejak dini.
Di sisi lain, bantuan kemanusiaan diserahkan kepada Masyarakat Peduli Api Desa Tanjung Putri untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Puncak BIK 2026 turut diisi talkshow keuangan secara hibrida yang diikuti 400 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, aparatur sipil negara (ASN), dan asosiasi industri. Narasumber dari OJK, BI, BEI, dan BPJS Ketenagakerjaan membahas fungsi OJK, produk dan layanan keuangan, kejahatan keuangan digital, aktivitas keuangan ilegal, investasi, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Peserta juga dapat mengunjungi stan layanan lembaga keuangan sektor perbankan dan pasar modal untuk memperoleh informasi, berkonsultasi, serta mengenal produk keuangan formal sesuai kebutuhan.
Melalui kegiatan ini, OJK Kalteng berharap peningkatan akses keuangan diikuti pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan diharapkan turut memperkuat ekonomi daerah serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
-red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie
Comments