Harga Pertalite Eceran di Sampit Tembus Rp15 Ribu, Warga Keluhkan Selisih Harga

Ilustrasi pertalite eceran. (Foto: AI Generated)

KALTENG NETWORK, SAMPIT – Harga Pertalite eceran di sejumlah titik di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), melonjak hingga Rp14 ribu sampai Rp15 ribu per liter. Kenaikan harga tersebut terjadi di tengah antrean panjang yang masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena harga Pertalite di SPBU masih berada di kisaran Rp10 ribu per liter. Selisih harga yang mencapai Rp4 ribu hingga Rp5 ribu membuat sebagian masyarakat menilai penjualan BBM secara eceran semakin menguntungkan di tengah sulitnya warga memperoleh BBM di SPBU.

Arya, warga Sampit, mengaku terkejut ketika hendak membeli Pertalite di salah satu penjual eceran di Jalan Tjilik Riwut, Senin (31/8/2026).

Ia awalnya memilih membeli BBM eceran karena tidak ingin menghabiskan waktu mengantre di SPBU. Namun, harga yang ditawarkan ternyata mencapai Rp15 ribu per liter.

“Saya mau beli ternyata harganya Rp15 ribu per liter. Saya kira Rp13 ribu atau Rp14 ribu, sudah sangat tinggi mereka ambil untung,” ujarnya.

Pengalaman serupa disampaikan Toni. Ia mengaku pernah membeli bensin eceran di sebuah warung yang lokasinya tidak jauh dari salah satu SPBU di Sampit. Saat mengetahui harga mencapai Rp15 ribu per liter, ia sempat mempertanyakan harga tersebut kepada penjual.

“Katanya, kalau tidak mau beli antre saja di SPBU. Kebetulan warungnya memang dekat dengan SPBU,” katanya.

Sejumlah warga menduga kenaikan harga BBM eceran terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat akibat antrean panjang di SPBU. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi pelangsir maupun penjual eceran untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Informasi yang beredar di masyarakat bahkan menyebut terdapat penjual eceran yang mampu menjual ratusan botol BBM dalam sehari ketika pasokan dari SPBU sedang banyak diburu warga. Namun, informasi tersebut masih berupa keterangan yang beredar di masyarakat dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Warga berharap pemerintah dan aparat terkait memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Toni menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena masyarakat berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, warga membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari, sementara di sisi lain mereka harus menghadapi antrean panjang atau membeli dengan harga eceran yang jauh lebih mahal.

“Kalau selisihnya sampai Rp4 ribu atau Rp5 ribu per liter, tentu lebih baik antre di SPBU. Ini juga yang membuat antrean makin panjang. Apalagi sekarang kondisi ekonomi juga sulit,” ujar Amat, warga Sampit.

Ia berharap persoalan antrean BBM segera terurai sehingga masyarakat tidak lagi terpaksa membeli BBM eceran dengan harga tinggi.

Sementara itu, Anggota Komunitas Peduli Kotim (KPK), Riduan Kesuma, mendesak Pemerintah Kabupaten Kotim menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kotim, Pertamina, Hiswana Migas, organisasi masyarakat, dan pihak terkait mengenai persoalan antrean BBM.

Riduan berharap pemerintah daerah segera membentuk Satgas Anti Mafia dan Penertiban BBM Bersubsidi di seluruh SPBU di Kotim.

“Menindaklanjuti hasil pertemuan antara Pertamina, Hiswana Migas Kotim dan masyarakat yang diwakili organisasi kemasyarakatan termasuk KPK Kotim serta rekomendasi DPRD Kotim, kami berharap dalam waktu dekat Pemda Kotim dapat membentuk Satgas Anti Mafia dan Penertiban BBM Bersubsidi di seluruh SPBU di Kotim,” katanya.

Menurut Riduan, yang juga pengamat kebijakan publik, satgas tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memutus mata rantai antrean yang tidak terkendali di sejumlah SPBU.

“Tujuannya agar dapat memutus mata rantai antrean yang tidak terkendali di seluruh SPBU yang selama ini disinyalir dilakukan oleh oknum dan pelangsir. Akibatnya masyarakat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,” tegasnya.

Riduan juga menyinggung penjelasan Pertamina dalam forum RDP yang menyebut pasokan BBM masih tersedia dan mencukupi. Menurutnya, masyarakat juga dapat didorong untuk menggunakan BBM nonsubsidi sebagai alternatif, terutama bagi kebutuhan di wilayah pedalaman.

“Masih banyak peluang usaha minyak non-subsidi seperti Pertamax melalui badan usaha Pertashop di daerah pedalaman. Ini bisa menjadi solusi ketimbang bergantung pada BBM subsidi,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi BBM, Riduan meminta Dinas Perhubungan Kotim ikut menertibkan aktivitas parkir kendaraan di sekitar SPBU yang dinilai berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

“Jangan sampai ada dugaan parkir berbayar yang dinikmati oknum tertentu,” pungkasnya.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Penyelesaian antrean juga dinilai penting untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus menekan peluang penjualan BBM eceran dengan harga yang semakin tinggi. -red

Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie