Gubernur Kalteng Minta Kepala Desa Perkuat Akuntabilitas dan Siaga Hadapi Karhutla

Gubernur Kalimantan Tengah bersama Wakil Gubernur, jajaran Forkopimda, kepala daerah, kepala desa, lurah, dan peserta rapat koordinasi berfoto bersama usai pembukaan Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026. (Foto: MMC Kalteng)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus motor penggerak pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Serbaguna GOR Indoor Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).

Rapat koordinasi yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Tengah ini mengusung tema "Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera."

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa dan kelurahan.

"Pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Kalimantan Tengah untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agustiar.

Menurutnya, pembangunan harus dimulai dari desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah pedalaman untuk mewujudkan desa yang tangguh, aman, dan sejahtera.

Gubernur juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggaran harus dikelola secara kreatif, tepat sasaran, dan berorientasi pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, Agustiar meminta seluruh bupati dan wali kota segera mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik sosial, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Menghadapi puncak musim kemarau, Gubernur turut menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga awal Agustus 2026, Kalimantan Tengah mencatat lebih dari 3.000 hektare lahan terbakar dengan 4.645 titik panas, sementara Status Siaga Darurat Karhutla diberlakukan hingga 31 Oktober 2026.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, anggaran, serta memperkuat sistem deteksi dini. Kepala desa dan lurah juga diminta mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta memanfaatkan Dana Desa untuk memperkuat Desa Tangguh Bencana (Destana).

Selain penanganan karhutla, Gubernur mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta memastikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan secara objektif agar berbagai program bantuan sosial, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan.

"Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah," katanya.

Menurut Linae, forum tersebut juga menjadi sarana meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam berbagai aspek, mulai dari pencegahan karhutla, pemberantasan narkoba, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tata kelola pertanahan, pemutakhiran data sosial ekonomi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menambahkan, pembangunan desa di Kalimantan Tengah terus didorong berdasarkan filosofi Huma Betang dan budaya Belom Bahadat, dengan fokus pada penguatan ekonomi lokal melalui ekonomi hijau, ekonomi biru, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, penguatan BUMDes, serta peningkatan literasi digital.

Rapat koordinasi diikuti Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, pimpinan perangkat daerah, 136 camat, 1.432 kepala desa, 139 lurah, instansi vertikal, serta narasumber dari BPS, BNN, BPN, dan BIN. -red

Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie