top of page
KN DPRD BHAYANGKARA.png

Berita Terpopuler

Evaluasi APBD 2025 Jadi Dasar Pemkot Palangka Raya Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Jumat malam (10/7/2026). (Foto. Dok. Wiyandri)
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Jumat malam (10/7/2026). (Foto. Dok. Wiyandri)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun langkah dan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.


Hal itu disampaikan Fairid kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kota Palangka Raya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Jumat malam (10/7/2026).


Menurut Fairid, setiap pelaksanaan anggaran selalu diikuti proses evaluasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.


"Kita jadikan catatan untuk menentukan langkah selanjutnya. Tadi juga sudah saya sampaikan dalam sambutan, setiap tahun anggaran pasti ada evaluasi," ujarnya.

Ia menekankan bahwa tujuan utama dari evaluasi adalah memastikan kinerja pemerintah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran daerah.


"Yang kita harapkan adalah semakin baik, baik, baik. Secara kinerja grafiknya harus meningkat. Jadi evaluasi itu terus ada," katanya.

Fairid menjelaskan, pembahasan dalam rapat paripurna kali ini difokuskan pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila ditemukan permasalahan yang terus berulang dalam proses evaluasi, hal tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kebijakan selanjutnya.


"Kalau memang ada yang berulang-ulang kali, tentu itu menjadi catatan dalam pengambilan keputusan," tegasnya.

Menanggapi sejumlah catatan yang disampaikan DPRD terkait pelaksanaan APBD, Fairid mengatakan pemerintah telah menerima penjelasan dari perangkat daerah teknis yang membidangi masing-masing persoalan.


"Sudah ada jawabannya. Untuk penjelasan teknis, silakan ditanyakan kepada dinas teknis," ucapnya.

Ia berharap hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi pijakan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. -red


Penulis: Angel

Editor: Wiyandri

Comments


bottom of page