Wali Kota Palangka Raya Ajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. (Foto. Dok. MC Palangka Raya)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, diharapkan dapat menerima dengan baik kehadiran petugas sensus yang melakukan pendataan langsung di rumah maupun tempat usaha.

Menurutnya, data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi memiliki peran penting dalam memberikan gambaran kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh, mulai dari usaha mikro hingga skala besar.

“Jangan ragu memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas BPS. Data yang disampaikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang,” ujar Fairid, Jumat (5/6/2026).

Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali untuk memetakan perkembangan dunia usaha di berbagai sektor. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai potensi ekonomi, pertumbuhan usaha, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Keakuratan data yang dihimpun menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program pembangunan, pemberdayaan usaha, serta berbagai bentuk dukungan bagi pelaku ekonomi di daerah.

Selain mengajak masyarakat berpartisipasi, Fairid juga meminta aparatur pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW untuk membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada warga.

Menurutnya, dukungan dari aparatur wilayah akan membantu kelancaran proses pendataan sekaligus memudahkan petugas BPS dalam menjangkau masyarakat di lapangan.

Dalam pelaksanaan sensus, seluruh informasi yang diberikan responden akan digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak berkaitan dengan penegakan hukum maupun penarikan pajak. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan data yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya basis data yang lebih akurat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana