Pemprov Kalteng Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi Usai Masuk Tiga Tertinggi Nasional

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan arahan saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026). (Foto. Dok. MMC Kalteng)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah pengendalian inflasi setelah daerah ini tercatat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).

Rapat dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, dan dihadiri sejumlah instansi yang terlibat dalam pengendalian inflasi serta pengelolaan pasokan pangan di daerah.

Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa inflasi tidak hanya berdampak pada pergerakan ekonomi daerah, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok perlu menjadi perhatian bersama.

“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian bersama. Diperlukan sinergi seluruh pihak untuk memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali,” ujarnya.

Menurut Linae, pemerintah daerah perlu terus memantau perkembangan harga di lapangan dan mengidentifikasi komoditas yang menjadi penyumbang inflasi agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras. Meski demikian, berdasarkan koordinasi dengan Bulog, ketersediaan stok beras di Kalimantan Tengah saat ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga terus mendorong pengawasan distribusi agar pasokan dapat tersalurkan dengan lancar hingga ke tingkat konsumen.

Pengendalian inflasi dinilai tidak dapat dilakukan hanya di tingkat provinsi. Peran aktif pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor penting mengingat kondisi pasokan maupun harga kebutuhan pokok di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan bahwa inflasi pada Mei 2026 dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang berdampak pada biaya distribusi dan harga beberapa komoditas pangan.

Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang perlu diantisipasi dalam beberapa bulan ke depan, seperti kondisi ekonomi global, potensi gangguan produksi pangan akibat cuaca, serta meningkatnya aktivitas masyarakat selama masa libur sekolah.

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia mendorong berbagai langkah seperti pelaksanaan pasar murah, penguatan distribusi barang, dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam jangka panjang, peningkatan produksi pangan dan kerja sama perdagangan antardaerah juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi tekanan inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalimantan Tengah pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan. Kenaikan harga beras, biaya transportasi, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi faktor utama yang mendorong inflasi di provinsi ini.

Dalam kondisi ekonomi yang terus bergerak dinamis, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan instansi terkait terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.-red

Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie