Pemprov Kalteng Perkuat Ketangguhan Daerah Lewat Kajian Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah
- Fransisca Fethy Angelina
- 1 day ago
- 2 min read
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terarah dan berbasis data.
Komitmen itu diwujudkan melalui Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakannya, Yuas Elko menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dukungan dan fasilitasi sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana.
"Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah," ujarnya.
Menurutnya, penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota agar upaya mitigasi maupun penanganan bencana dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, penyusunan Kajian Risiko Bencana dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, hingga ketahanan masing-masing wilayah. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi acuan dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang lebih tepat sasaran.
"Hasil kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan ketahanan daerah sehingga menjadi acuan dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membangun ketangguhan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi berbagai potensi bencana," katanya.
Yuas juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana berbagi pengalaman dan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
"Melalui kolaborasi dan sinergi yang semakin baik, kita optimistis dapat mewujudkan Kalimantan Tengah yang tangguh terhadap bencana sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin Berkah, Maju, dan Sejahtera," pungkasnya.
Sementara itu, sosialisasi yang berlangsung pada 1–2 Juli 2026 ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut juga menjadi forum penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana serta Indeks Ketahanan Daerah.
Sebanyak 66 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari unsur BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, BPBD kabupaten/kota, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Turut hadir secara virtual melalui Zoom Meeting Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh, narasumber dari Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Franta Eveline, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib.
Melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah yang komprehensif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kualitas perencanaan penanggulangan bencana semakin meningkat sehingga daerah memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengantisipasi, menghadapi, dan memulihkan dampak bencana. -red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments