Gubernur Kalteng Minta Kepala Daerah Sigap Tetapkan Status Siaga Karhutla
- Fransisca Fethy Angelina
- 4 days ago
- 2 min read
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Rapat dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Kepala BNPB RI Suharyanto untuk mengevaluasi kondisi terkini di lapangan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan hujan yang turun pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat kesiapan seluruh personel dan sarana penanganan karhutla.
"Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026," tegasnya.
Agustiar juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah agar tidak ragu menetapkan status siaga darurat apabila kondisi di wilayahnya membutuhkan penanganan cepat.
"Saya minta para Bupati dan Wali Kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera geser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke SKPD terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel. Duduk bersama unsur Forkopimda, ambil keputusan cepat selama akuntabilitas dan aturan hukum dipegang teguh," ujarnya.
Daerah Sampaikan Kendala di Lapangan
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan kondisi penanganan karhutla di wilayah masing-masing.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengungkapkan, penanganan kebakaran di Kelurahan Panarung masih menghadapi kendala minimnya sumber air.
Menurut Fairid, dari 126 titik api yang tercatat, sebagian besar perhatian difokuskan di kawasan tersebut karena api telah mendekati jalan raya. Sebanyak 12 regu gabungan dikerahkan, namun proses pemadaman terkendala ketersediaan air. Pemerintah Kota Palangka Raya juga akan merevisi APBD Perubahan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi operasional penanganan karhutla.
Sementara itu, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai melaporkan luas lahan gambut yang terbakar di kawasan Tumbang Nusa telah mencapai sekitar 140 hektare. Ia mengatakan sumur bor yang tersedia sudah mengalami kekeringan sehingga menghambat proses pemadaman.
Ahmad Rifai berharap BNPB dapat memberikan dukungan dalam penanganan pascabencana, khususnya pembangunan embung air dan perluasan jaringan kanal sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
Menanggapi berbagai laporan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah mengajukan sejumlah dukungan kepada BNPB, antara lain keberlanjutan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan helikopter water bombing untuk wilayah selatan, bantuan sarana dan prasarana darat, serta pencairan Dana Siap Pakai (DSP).
Selain upaya pemadaman, Agustiar menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala BNPB RI Suharyanto memastikan penanganan karhutla menjadi perhatian pemerintah pusat. BNPB, kata dia, berkomitmen mendukung kebutuhan daerah, baik dari sisi logistik maupun pendanaan operasional, guna mencegah meluasnya bencana kabut asap.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah, serta instansi vertikal terkait. -red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie
Comments