Gubernur Kalteng Evaluasi Penanganan Karhutla, 20.699 Hektare Lahan Tercatat Terbakar
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran meminta penguatan koordinasi dan langkah konkret dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari evaluasi penanganan di lapangan, pencegahan kebakaran berulang, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (29/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Agustiar menekankan bahwa karakteristik wilayah Kalteng yang luas dan memiliki kawasan gambut membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Upaya pemadaman, menurutnya, harus disertai pencegahan, pengawasan, penegakan aturan, serta evaluasi pemanfaatan lahan.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berulang kali terbakar. Pengelolaan lahan tidak produktif perlu menjadi perhatian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan ekosistem gambut.
Selain itu, pengawasan perizinan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan terkait karhutla perlu diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret dan sesuai kebutuhan di lapangan.
20.699 Hektare Lahan Terbakar Sepanjang 2026
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, melaporkan bahwa hingga 28 Oktober 2026 tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 43,93 hektare.
Sementara itu, secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla. Total luas lahan terbakar mencapai 20.699 hektare berdasarkan data yang dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota.
Penanganan karhutla melibatkan 16.478 personel dari berbagai unsur, antara lain BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan elemen masyarakat lainnya.
Seiring menurunnya eskalasi kejadian dalam beberapa hari terakhir, jumlah personel di lapangan dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhan. Meski demikian, patroli dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan titik api yang tersisa dapat segera ditangani.
Bantuan Air Bersih dan Pangan untuk Warga Terdampak
Selain penanganan kebakaran, Pemprov Kalteng juga memperkuat dukungan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan dan kabut asap.
Berdasarkan laporan BPBD, lebih dari 600 sumur bor telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih. Distribusi air bersih ke sejumlah kabupaten dan kota juga telah mencapai lebih dari 14 juta liter.
Pemerintah turut menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Dukungan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker juga disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.
Perhatian diberikan pula kepada petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan di lapangan. Dukungan mencakup kebutuhan operasional, konsumsi, dan perlengkapan keselamatan. Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga mendapatkan honorarium harian sebesar Rp150.000, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.
BMKG Ingatkan Kewaspadaan Tetap Diperlukan
Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, Agung Sudiono Abadi, menjelaskan bahwa awal musim hujan berlangsung secara bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap karhutla masih diperlukan, terutama karena kebakaran di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah padam.
BMKG memprakirakan curah hujan meningkat pada November, dengan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari. Namun, peningkatan curah hujan tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran.
Kesiapsiagaan juga perlu diarahkan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan kesiapan personel tetap diperlukan dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir beserta rombongan.
-red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments