Wagub Edy Pratowo Paparkan Upaya Pemprov Kalteng Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

KALTENG NETWORK, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memaparkan sejumlah langkah untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo hadir mewakili pemerintah provinsi sekaligus menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan Kalteng Satu Data, yakni sistem integrasi data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap OPD memiliki admin yang bertugas mengelola dan memperbarui data agar informasi dapat diakses masyarakat secara daring.
Selain itu, Pemprov Kalteng menyediakan kanal LaporGub sebagai sarana penyampaian aspirasi, keluhan, dan kritik masyarakat. Setiap laporan yang masuk akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sesuai bidang permasalahannya.
Untuk memperluas akses informasi hingga wilayah pedalaman, pemerintah provinsi juga telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi keterbatasan jaringan internet, khususnya di wilayah yang masih mengalami blank spot.
Edy juga memaparkan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai salah satu program pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Program tersebut mencakup sejumlah bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, dan bantuan sosial.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui program pemerintah sekaligus mengikuti perkembangan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, Edy didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari.
Tim panelis terdiri atas Ketua Bidang Regulasi Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rini Purwandari, Executive Director of The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, serta Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Desiana Samosir.
-red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie





















Comments