Pemprov Kalteng Bahas Penanganan Karhutla Bersama Komnas HAM, Perlindungan Warga Jadi Prioritas
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (11/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menekankan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.
Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran diwakili Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, yang membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, dan masyarakat melalui upaya edukasi, mitigasi, pencegahan, hingga pemadaman.
Selain penanganan di lapangan, perhatian juga diarahkan pada keselamatan warga. Sejumlah langkah perlindungan dilakukan melalui penyediaan rumah oksigen, pembagian masker dan vitamin, bantuan air bersih serta pangan, hingga penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi pelajar yang terdampak kabut asap.
Pemerintah menilai keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan atau luas lahan yang terbakar. Upaya tersebut juga harus memastikan masyarakat terlindungi dan lingkungan tetap terjaga.
Sementara itu, Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan bahwa kunjungan pihaknya bertujuan memperoleh informasi mengenai langkah pemerintah dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
Komnas HAM turut memberikan perhatian pada pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan pendidikan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga yang kehilangan kesempatan bekerja akibat karhutla.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penegakan hukum, penanganan korban, serta perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik terkait penanganan karhutla.
Pemprov Kalteng menyambut masukan dan rekomendasi Komnas HAM sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan serta pelaksanaan penanganan karhutla ke depan.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalteng, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal.
-red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments