Upaya Disdik Kalteng Pastikan KIP Kuliah Tepat Sasaran bagi Siswa Kurang Mampu

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kisah perjuangan siswa dalam memperoleh akses bantuan pendidikan kembali menjadi sorotan saat jajaran Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke SMAN 2 Kuala Kapuas. Dalam kesempatan tersebut, salah satu siswi kelas XII-C, Sylvia Agustina Pratiwi, menyampaikan secara langsung kondisi keluarganya yang berharap dapat menerima bantuan KIP Kuliah.

‎‎Sylvia menjelaskan bahwa dirinya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Orang tuanya bekerja sebagai penjual jamu yang termasuk pelaku UMKM, dan ia merupakan anak tunggal di keluarganya.

‎‎“Saya berasal dari keluarga sederhana, orang tua berjualan jamu. Sejak awal kelas XII saya sudah mencoba mengurus, tetapi masih masuk desil 6 sampai 10. Padahal kondisi kami sebenarnya berharap bisa berada di desil 1 sampai 5,” tuturnya.

‎‎Ia menuturkan bahwa proses pengajuan telah dilakukan melalui pihak kecamatan sejak awal. Namun, hasil pendataan kesejahteraan dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya yang dialami keluarganya. Karena itu, ia berharap adanya evaluasi ulang agar bisa mendapatkan akses bantuan pendidikan yang lebih tepat.

‎‎Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong perbaikan data agar siswa dengan kondisi serupa dapat memperoleh haknya.

‎‎Ia menjelaskan bahwa kategori desil sangat berpengaruh terhadap peluang siswa dalam memperoleh bantuan seperti KIP Kuliah. Oleh sebab itu, penyesuaian data menjadi langkah krusial agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan.

‎‎“Agar nantinya saat kuliah bisa mendapatkan keringanan melalui KIP Kuliah, kita dorong supaya bisa masuk desil 1 sampai 5. Adik ini menjadi salah satu contoh dari banyak siswa lain yang kemungkinan memiliki kondisi serupa,” ujarnya.

‎‎Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menjalin koordinasi dengan Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial guna memastikan keakuratan data kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

‎‎Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan ketepatan data terpadu, sehingga kebijakan bantuan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan adil.

‎‎Kasus yang dialami Sylvia menjadi cerminan bahwa masih terdapat kendala dalam proses pendataan sosial di lapangan. Pemerintah diharapkan terus melakukan perbaikan agar tidak ada lagi siswa berpotensi yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan administratif.

‎‎Dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah daerah, diharapkan semakin banyak siswa dari keluarga sederhana yang dapat mengakses pendidikan tinggi melalui program bantuan seperti KIP Kuliah, sekaligus membuka peluang menuju masa depan yang lebih baik. -Red

Foto: mmc.kalteng