top of page
KN DPRD BHAYANGKARA.png

Berita Terpopuler

Tujuh Fraksi DPRD Kalteng Sampaikan Pandangan Umum RAPBD 2027

5 days ago
2 min read
Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menghadiri Rapat Paripurna Ke-6 DPRD Kalteng dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027. (Foto: MMC Kalteng).
Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menghadiri Rapat Paripurna Ke-6 DPRD Kalteng dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027. (Foto: MMC Kalteng).

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Tujuh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9/2026).


Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden yang mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.


Pandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan pembahasan RAPBD 2027. Sebelumnya, DPRD Kalteng telah menggelar Rapat Paripurna Ke-5 pada Senin (14/9/2026) dengan agenda penyampaian pidato pengantar gubernur atas Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027.


Dalam pandangan umumnya, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan terkait arah kebijakan anggaran, pendapatan, belanja, pembangunan, hingga pelayanan kepada masyarakat.


Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Yeni Maria Marselina Katha meminta APBD 2027 diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi tersebut juga menekankan agar setiap alokasi anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.


Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.


Fraksi Golkar melalui juru bicara Noor Fazariah Kamayanti menekankan pentingnya kualitas penganggaran dan belanja daerah agar program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat. Fraksi tersebut juga meminta pendapatan daerah disusun secara realistis, belanja dilakukan secara tepat, serta pelaksanaan program dipersiapkan dengan baik.


Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicara Wengga Febri Dwi Tananda mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 yang memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja, serta prioritas pembangunan. Fraksi tersebut menekankan perlunya pengelolaan fiskal yang cermat dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan ruang fiskal daerah.


Fraksi Demokrat melalui juru bicara Kasri Yani menyoroti struktur RAPBD 2027, terutama terkait pendapatan, belanja, dan defisit daerah. Fraksi tersebut meminta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai sumber pembiayaan defisit tidak menjadi kebiasaan serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dari berbagai sektor.


Fraksi NasDem melalui juru bicara Raudah menempatkan APBD sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi tersebut mendorong penguatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.


Selanjutnya, Fraksi PKB melalui juru bicara Habib Sayid Abdurrahman meminta setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi tersebut juga mendorong peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, belanja berbasis hasil, serta penguatan pendidikan dan pelayanan publik.


Adapun Fraksi PAN melalui juru bicara Armada menekankan pengelolaan fiskal yang cermat, efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Fraksi tersebut meminta target pendapatan ditetapkan secara realistis dan terukur serta belanja infrastruktur diperkuat.


Berbagai pandangan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan DPRD Kalteng dalam tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.


Pembahasan RAPBD akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan masukan dari tujuh fraksi serta prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah.


Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi, kepala OPD terkait, tenaga ahli DPRD, perwakilan instansi vertikal, perguruan tinggi, serta pimpinan perbankan dan BUMD. -red


Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana

Comments


bottom of page