Rakor Inflasi Bersama Mendagri, Yuas Elko Soroti Harga Pangan dan Kemandirian Kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/9/2026).
Dalam rakor tersebut, Tito menegaskan pengendalian inflasi daerah ke depan tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga diarahkan untuk mengawal pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota.
“Pada pagi hari ini kita juga mulai membahas ini, mungkin sebulan sekali, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ini rapat kita mungkin yang pertama spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, dan kita akan betul-betul kawal bersama-sama,” ujar Tito.
Menurut Tito, perluasan fokus tersebut dilakukan karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas dan menghindarkan Indonesia dari jebakan kelas menengah (middle income trap).
Selain pertumbuhan ekonomi, Mendagri meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program tersebut juga diarahkan untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Pemerintah daerah didorong memperkuat pemberdayaan perempuan melalui program RBI yang dikoordinasikan kepala daerah bersama camat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Yuas Elko menyampaikan kondisi inflasi Kalteng masih menjadi perhatian karena berada di peringkat ketiga secara nasional. Namun, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), posisi Kalteng berada di peringkat ke-11 nasional dengan angka 0,9 persen.
“Walaupun secara tahunan kita berada di ranking tiga, dari data IPH kita berada di nomor sebelas. Artinya, kabupaten/kota di Kalteng tidak terlalu masuk dalam sorotan kenaikan harga secara ekstrem. Ini yang kita syukuri,” ujar Yuas.
Ia mengatakan sejumlah komoditas masih perlu mendapat perhatian, terutama beras premium, ikan, bawang putih, dan minyak goreng yang mengalami kenaikan harga di tingkat eceran. Sementara harga daging ayam ras dan telur ayam relatif stabil.
Menghadapi kebutuhan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Yuas meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat antisipasi ketersediaan pangan, termasuk daging ayam ras dan telur ayam. Kebutuhan kedua komoditas tersebut diperkirakan meningkat, salah satunya untuk mendukung kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Menjelang Nataru, kebutuhan daging ayam ras dan telur ayam tentu meningkat. Apalagi ada kebutuhan untuk SPPG. Ini perlu kita antisipasi, termasuk bagaimana distribusi dari peternak maupun korporasi peternakan yang ada di Kalteng,” jelasnya.
Yuas juga menyoroti kenaikan harga ikan, termasuk ikan lokal seperti haruan dan tapah. Menurutnya, pengembangan budidaya ikan lokal dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemandirian pangan daerah.
“Untuk ikan lokal seperti haruan dan tapah juga mengalami kenaikan. Mungkin perlu ada program budidaya ikan, karena beberapa jenis ikan lokal sebenarnya bisa dibudidayakan. Ini menjadi PR kita untuk meningkatkan kemandirian pangan di Kalteng,” katanya.
Selain perikanan, penguatan produksi pangan lokal juga dinilai perlu dilakukan pada sektor peternakan ayam. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Apakah kita kurang bisa memberdayakan potensi yang ada? Ini juga menjadi PR kita. Kemandirian pangan harus terus kita upayakan di Kalteng,” tambahnya.
Untuk komoditas beras, Yuas mengatakan kenaikan harga secara nasional perlu menjadi perhatian karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, stok beras di Kalteng tercatat sebanyak 16.004 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember 2026.
“Stok kita 16.004 ton dan cukup sampai Desember. Setelah itu kita harapkan ada produksi lagi untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan berikutnya,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi bahan pangan, terutama ke wilayah pedalaman yang menghadapi tantangan distribusi selama musim kemarau.
Rakor tersebut turut diikuti perwakilan Forkopimda Kalteng, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait. Hasil rakor diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi, pemantauan harga dan stok komoditas, serta peningkatan produksi pangan lokal di Kalimantan Tengah. -red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie





















Comments