Pendinginan Karhutla di Pulang Pisau Dipercepat, Pemerintah Fokus Hilangkan Bara Gambut

Menko Polkam RI Djamari Chaniago, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, serta jajaran Satgas Karhutla meninjau kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau. (Foto: PPID BPBPK Kalteng)

KALTENG NETWORK, PULANG PISAU – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, memasuki tahap pendinginan setelah kobaran api di permukaan berhasil dikendalikan. Tim gabungan kini memfokuskan upaya menghilangkan asap pekat yang masih muncul akibat bara api yang tersimpan di bawah lapisan lahan gambut, Jumat (31/7/2026).

Kondisi tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di lokasi kebakaran.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus mengevaluasi koordinasi lintas instansi dalam menghadapi puncak musim kemarau.

Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, BPBD, serta seluruh unsur terkait dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla sehingga risiko kebakaran maupun dampak kabut asap di Kalimantan Tengah dapat ditekan.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan respons cepat menjadi faktor utama dalam mengendalikan karhutla. Menurutnya, setiap titik api harus segera dipadamkan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

"Kalau bisa cepat kita padamkan karena ada bantuan hujan, pantau terus dan jangan sampai timbul titik api lagi. Lebih baik kita menyelesaikannya pada saat api masih kecil-kecil. Kalau sudah terlanjur besar, dengan cara apa pun akan sangat sulit," ujarnya.

Ia juga meminta Satgas Karhutla memanfaatkan seluruh sumber air yang tersedia di sekitar lokasi, termasuk mengoptimalkan peralatan pendukung dari BNPB seperti selang penyalur air jarak jauh dan flexible tank sebagai penampungan air portabel.

Menurut Djamari, prioritas utama pemerintah adalah melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

"Fokus saya bukan pada apakah asap ini mau keluar negeri atau ke mana, tetapi dampak besarnya bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat kita sendiri," katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengorganisasian personel agar seluruh petugas dapat bekerja secara aman dan efektif selama proses pemadaman maupun pendinginan berlangsung.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sekitar 500 personel Satgas Darat Gabungan telah diterjunkan untuk menangani karhutla di Pulang Pisau. Personel berasal dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, BNPB, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).

Menurutnya, karakteristik lahan gambut menjadi tantangan terbesar karena bara api masih tersimpan di bawah permukaan tanah meski kobaran api sudah tidak terlihat.

"Apinya sudah tidak ada, tetapi asapnya ini yang masih tebal. Karena lahan gambut, di bawah permukaan itu masih ada bara sehingga tidak bisa ditinggal dan harus disemprot terus sampai asapnya betul-betul hilang," jelas Suharyanto.

Untuk mempercepat pendinginan, BNPB mengombinasikan operasi darat dan udara. Helikopter water bombing tidak hanya melakukan penyiraman dari udara, tetapi juga mengisi flexible tank berkapasitas sekitar 6.000 liter melalui metode heli waterpool. Air dari tangki tersebut kemudian digunakan personel darat dengan pompa portabel untuk menyiram titik-titik yang masih mengeluarkan asap.

Selain itu, BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan penyemaian awan guna memicu hujan buatan. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu metode paling efektif untuk memadamkan bara api yang berada jauh di bawah permukaan lahan gambut.

Di tingkat daerah, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan seluruh instansi harus bergerak cepat dan menjaga koordinasi dalam penanganan karhutla.

"Penanganan karhutla di Kabupaten Pulang Pisau ini harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi tanpa ada toleransi keterlambatan. Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, sehingga begitu ada titik api terdeteksi, respons harus segera dilakukan agar kebakaran tidak semakin meluas," tegasnya.

Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menambahkan pihaknya terus memperkuat patroli terpadu, penyekatan, dan pemadaman di kawasan rawan guna mencegah api meluas.

"Kami mengoptimalkan patroli, penyekatan, dan pemadaman terpadu untuk mencegah penyebaran api yang lebih luas di lahan gambut. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api sekecil apa pun," katanya.

Selain fokus pada pemadaman, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi bagi masyarakat terdampak. BNPB bersama kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau membangun sumur bor serta sumur temporer untuk mendukung kebutuhan air pemadaman sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih warga.

BNPB juga menyiagakan armada truk tangki air bersih untuk mendistribusikan pasokan air kepada masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah berharap kolaborasi seluruh pihak mampu mempercepat proses pendinginan lahan gambut sehingga kebakaran benar-benar padam dan tidak kembali meluas selama puncak musim kemarau. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana