Pemprov Kalteng Siapkan Langkah Cepat Jaga Stabilitas Harga dan Distribusi BBM

PALANGKA RAYA, KALTENG NETWORK - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).

Rapat ini diharapkan mampu memperkuat sinergi, meningkatkan koordinasi, serta mengantisipasi berbagai potensi persoalan ke depan. Mengingat, isu BBM memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan.

Gubernur menyampaikan bahwa berdasarkan data yang tersedia, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong besar, dengan dukungan sejumlah depot di wilayah Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Oleh sebab itu, distribusi perlu dikelola secara optimal, baik dari sisi volume maupun pemerataannya.

“Kami mengharapkan adanya penyesuaian distribusi, terutama di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar penyaluran BBM dan LPG lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa distribusi BBM memiliki dampak luas, termasuk terhadap harga kebutuhan pokok dan tingkat inflasi daerah. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat dari seluruh pihak terkait.

“Kami melihat persoalan BBM ini berpotensi menjadi masalah serius jika tidak segera diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG. “Pengawasan harus diperkuat, termasuk dengan pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, hingga pengawasan langsung sampai ke SPBU,” ungkapnya.

Selain itu, ia menilai bahwa pengaturan pola distribusi juga perlu dikaji, misalnya melalui pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi guna menghindari penumpukan serta antrean panjang di lapangan.

“Sekali lagi, mari kita tingkatkan kolaborasi dan semangat gotong royong untuk mengantisipasi potensi kelangkaan BBM dan LPG. Pastikan subsidi tepat sasaran dan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan,” tandasnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM serta LPG melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap distribusi subsidi, baik BBM maupun LPG 3 kg, perlu diperketat agar tepat sasaran serta mencegah penyimpangan. Penertiban dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan kecurangan juga harus dilakukan secara tegas.

Pengendalian inflasi daerah, lanjutnya, menjadi fokus utama melalui pemantauan harga, inspeksi mendadak ke pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan harga. Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, serta penyediaan layanan pengaduan.

“Komunikasi publik yang terbuka dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kepanikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, antara lain dengan memperkuat stok, melakukan pemantauan distribusi secara real time, serta mengoptimalkan sistem logistik. Upaya ini tentu perlu didukung dengan sinergi di tingkat daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansyah Andrias, Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Hendri Hanafi, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran Pertamina. -red