Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi, Stok Beras Tercatat 12.212 Ton
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama terhadap kenaikan harga beras yang menjadi salah satu komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan pemaparan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, stok beras di Kalteng tercatat sekitar 12.212 ton.
Perkembangan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat mengikuti rakor secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/11/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk meningkatkan operasi pasar menyusul kenaikan harga beras secara tahunan yang disebut telah melampaui 17 persen.
Ia menilai pengendalian harga beras perlu menjadi perhatian bersama karena komoditas tersebut dikonsumsi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap inflasi.
Dalam pemaparannya, Yuas menyebut lima komoditas yang menjadi perhatian dalam perkembangan inflasi Kalteng, yakni beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila.
Khusus beras, kenaikan harga terutama terjadi pada jenis beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Kondisi tersebut dipengaruhi penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya. Sementara itu, harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta beras bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil.
Meski stok beras daerah dinilai relatif aman, Yuas menegaskan pengendalian harga tetap diperlukan agar daya beli masyarakat tidak terganggu.
Pemprov Kalteng telah menjalankan sejumlah langkah intervensi, antara lain pasar murah, Gerakan Pangan Murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bulog juga diperkuat untuk mendukung distribusi beras ke seluruh kabupaten.
Menurut Yuas, kondisi geografis Kalteng menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan pangan. Distribusi antarkabupaten dapat membutuhkan waktu hingga delapan jam, sedangkan pengiriman ke sejumlah wilayah pedalaman bahkan mencapai dua hari menggunakan kapal atau klotok.
Karena itu, kerja sama pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan pangan.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemprov Kalteng berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat.
-red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments