Pemprov Kalteng Evaluasi Penanganan Karhutla, Satgas Diminta Tetap Siaga
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait tetap terjaga. Meski sejumlah wilayah mulai memasuki musim hujan, satuan tugas (Satgas) diminta tetap siaga dan menjalankan penanganan secara maksimal.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat tanggap darurat karhutla di Ruang Bajakah Lantai II, Rabu (21/10/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.
Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala BMKG Kalteng, serta sejumlah unsur terkait.
Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa perubahan cuaca tidak boleh membuat kewaspadaan terhadap karhutla menurun. Menurutnya, kesiapan personel, koordinasi lintas instansi, dan respons cepat tetap diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.
“Karhutla masih perlu diwaspadai meskipun sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan. Saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Satgas agar tidak mengendurkan kesiapsiagaan serta tetap melaksanakan penanganan secara maksimal,” tegasnya.
Linae juga menyampaikan hasil kunjungan kerja Kepala BNPB bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla, termasuk kesiapan personel dan operasi di daerah.
Dalam kunjungan itu, Kepala BNPB menekankan pentingnya komando terpadu, pelaksanaan operasi berdasarkan kondisi aktual, serta keberlanjutan dukungan penanganan darurat, termasuk operasional satuan tugas udara.
Sementara itu, KSAD menyatakan kesiapan TNI AD untuk mendukung penanganan karhutla melalui penguatan personel dan sarana prasarana.
Selain kesiapan operasional, Linae menyoroti pentingnya koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menentukan kebijakan serta status keadaan darurat. Penetapan status di tingkat provinsi perlu mempertimbangkan kondisi dan status di daerah, disertai kajian serta rekomendasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita perlu mengambil keputusan bersama berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi nyata di lapangan, dan regulasi yang berlaku. Saya meminta pemerintah kabupaten/kota menyampaikan kondisi terkini dan hasil evaluasi status keadaan darurat secara objektif,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, Pemprov Kalteng berharap koordinasi lintas sektor semakin efektif dan penanganan karhutla dapat dilakukan secara terukur serta tepat sasaran.
Kesiapan personel, ketersediaan sarana prasarana, dukungan lintas instansi, dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi bagian penting dalam mengantisipasi potensi kebakaran lanjutan di Kalimantan Tengah.
-red
Penulis: Angel
Editor: Wiyandri
Comments