Pemkab Katingan Bahas Kelayakan Perumahan dan Penyerahan Aset Fasos-Fasum

Bupati Katingan Saiful memimpin rapat koordinasi pembahasan kelayakan pembangunan perumahan serta penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum di Rumah Jabatan Bupati Katingan, Senin (3/8/2026). (Foto: Portal Kab Katingan)

KALTENG NETWORK, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan mulai memperkuat tata kelola pembangunan kawasan perumahan melalui pembahasan kelayakan pembangunan serta mekanisme penyerahan aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kawasan permukiman memiliki fasilitas pendukung yang memadai dan dapat dikelola secara optimal.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kelayakan Pembangunan Perumahan dan Penyerahan Aset Fasos serta Fasum yang dipimpin Bupati Katingan, Saiful, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Katingan, Senin (3/8/2026).

Rapat dihadiri jajaran perangkat daerah terkait untuk menyamakan persepsi mengenai proses pembangunan kawasan perumahan sesuai ketentuan sekaligus membahas mekanisme penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dalam arahannya, Bupati Saiful menegaskan pembangunan kawasan perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga harus memperhatikan ketersediaan fasilitas pendukung yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan permukiman yang layak, aman, nyaman, serta memiliki kepastian pengelolaan di masa mendatang.

"Koordinasi ini penting agar seluruh proses pembangunan perumahan berjalan sesuai aturan, mulai dari aspek kelayakan hingga penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan menikmati fasilitas yang telah dibangun secara optimal," ujar Saiful.

Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap proses penyerahan aset fasos dan fasum dapat berlangsung tertib sesuai regulasi sehingga pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas publik dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, koordinasi ini diharapkan menjadi langkah memperkuat tata kelola pembangunan perumahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap kawasan permukiman mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Katingan. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana