Kemendagri Siapkan Lima Tim Pantau Harga Cabai, Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Inflasi
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan lima tim untuk turun langsung ke daerah guna memantau kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit sekaligus mengevaluasi upaya pengendalian harga yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, secara virtual pada Senin (19/10/2026). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti rapat dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, melalui Staf Ahli Gubernur, Yuas Elko.
Selain membahas perkembangan inflasi dan pengendalian harga pangan, rakor tersebut turut membicarakan rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian terkait penyuluh pertanian. Pertemuan juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam rapat tersebut, Tomsi menyoroti kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit di sejumlah kabupaten dan kota berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS).
Lima tim yang disiapkan Kemendagri akan memantau daerah yang mengalami kenaikan harga cabai, terutama wilayah yang telah menerima bantuan dari Kementerian Pertanian berupa bibit, pupuk, sarana produksi pertanian, dan dukungan lainnya.
Tim tersebut akan berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah untuk menilai perkembangan hasil bantuan, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan mengevaluasi langkah yang telah ditempuh untuk mengendalikan harga.
Tomsi menegaskan, pemantauan langsung diperlukan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki gambaran mengenai kondisi harga di pasar dan dapat menentukan langkah penanganan yang sesuai.
“Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita,” tegasnya.
Sementara itu, Yuas Elko mengatakan rakor pengendalian inflasi menjadi agenda rutin yang diikuti pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut arahan Kemendagri.
Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memperoleh informasi dan arahan sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
“Rapat inflasi ini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan mengarahkan setiap daerah agar melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara maksimal, sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujar Yuas.
Ia menyebutkan, pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan asap, musim kemarau, serta fenomena El Niño yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Yuas turut menyoroti pergerakan harga cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras sebagai komoditas yang perlu dipantau. Pemantauan secara berkala dinilai penting agar pemerintah dapat merespons perubahan harga berdasarkan kondisi aktual.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, upaya pengendalian inflasi diharapkan semakin terarah. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat pun diharapkan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kondisi cuaca.
-red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie
Comments