Karhutla Masih Ditangani, Fairid Sebut Kekeringan Palangka Raya Tahun Ini Cukup Ekstrem
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus berjalan setelah wilayah tersebut menghadapi kondisi kekeringan selama hampir tiga bulan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah pusat, Forkopimda, serta seluruh unsur terkait.
Hal tersebut disampaikannya kepada awak media usai mengikuti rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Menurut Fairid, kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang sebenarnya telah diprediksi sebelumnya. Karena itu, berbagai langkah mitigasi dan penanganan terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
“Setelah tiga bulan terus menangani, saya rasa semua sudah bekerja secara maksimal. Kondisi kekeringan ini memang sudah diprediksi cukup panjang,” kata Fairid.
Ia menegaskan, upaya penanganan tidak berhenti meskipun karhutla telah berlangsung selama beberapa bulan. Pemerintah bersama unsur terkait tetap melakukan mitigasi dan penanganan sesuai kondisi di lapangan.
“Kalau saya, kita tetap berusaha. Mitigasi, penanganan dan lain-lain terus dilakukan. Sampai dengan hari ini masih dilakukan,” ujarnya.
Fairid juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menghadapi karhutla. Menurutnya, penanganan dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga unsur Forkopimda.
Di sisi lain, ia mengakui kondisi kekeringan yang terjadi tahun ini cukup ekstrem. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Palangka Raya karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan dan lahan gambut.
“Memang kekeringannya cukup luar biasa. Ditambah lagi, khususnya Kota Palangka Raya ini rata-rata lahan gambut,” jelasnya.
Fairid menyebut sekitar 21 persen wilayah Palangka Raya merupakan area penggunaan lain (APL), sedangkan hampir 80 persen lainnya merupakan kawasan hutan. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan upaya yang berkelanjutan.
Meski penanganan telah berlangsung selama berbulan-bulan, Fairid menegaskan pemerintah tidak menganggap kondisi tersebut sebagai alasan untuk berhenti bekerja.
“Tidak ada berbicara kewalahan. Apa pun situasi yang terjadi, kita hadapi, kita tangani,” pungkasnya.
-red
Penulis: Angel
Editor: Wiyandri
Comments