Karhutla Kotim Capai 1.999 Hektare, Halikinnor Evaluasi Penanganan dan Perkuat Pemadaman
KALTENG NETWORK, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Hingga 25 September 2026, BPBD Kotim mencatat 1.132 kejadian karhutla telah ditangani dengan luas lahan terbakar mencapai 1.999 hektare.
Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Kotim Halikinnor memimpin evaluasi penanganan karhutla dan kekeringan bersama seluruh unsur yang tergabung dalam Posko Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Sabtu (26/9/2026).
Evaluasi melibatkan Pemkab Kotim, TNI, Polri, BPBD, serta berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan kebakaran di lapangan.
Halikinnor mengatakan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan penanganan sekaligus menentukan strategi berikutnya dalam menghadapi kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana upaya penanganan yang telah dilakukan, sekaligus menentukan strategi berikutnya dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah,” ujar Halikinnor.
Dalam rapat tersebut, masing-masing unsur memaparkan perkembangan penanganan di lapangan. Pembahasan meliputi upaya pemadaman dan pendinginan, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, serta kendala yang dihadapi petugas beserta langkah penyelesaiannya.
Menurut Halikinnor, evaluasi berkala diperlukan karena ancaman karhutla masih tinggi. Kondisi kemarau membuat lahan semakin kering, sementara ketersediaan sumber air di sejumlah lokasi mulai terbatas.
Berdasarkan data BPBD Kotim hingga 25 September 2026, akumulasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah tersebut juga disebut mencapai 36.519 titik.
“Saya minta seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, relawan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama memperkuat upaya pemadaman dan pengendalian karhutla,” tegasnya.
Ia menekankan, penanganan kebakaran tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan. Petugas juga harus melakukan pendinginan secara menyeluruh di lokasi bekas terbakar untuk mencegah api kembali muncul, terutama pada lahan gambut.
Untuk menunjang upaya tersebut, Pemkab Kotim terus memperkuat dukungan sarana dan prasarana. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikerahkan untuk membantu kebutuhan petugas, termasuk menyuplai air bagi proses pemadaman dan pendinginan di lapangan.
Halikinnor juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Menurutnya, pembakaran lahan untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi lahan yang sangat kering.
“Jangan hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan membuka lahan secara dibakar, tapi akibat yang ditimbulkan malah luar biasa dan berdampak pada banyak orang,” tegasnya.
Pemkab Kotim sebelumnya memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan hingga 30 September 2026. Perpanjangan dilakukan karena titik api masih bermunculan dan sejumlah lokasi bekas kebakaran masih memerlukan penanganan serta pendinginan.
-red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie
Comments