Empat Desa di Kotim Alami Krisis Air Bersih, BPBD Siapkan Distribusi Berkala Selama Kemarau
- Fransisca Fethy Angelina
- 2 hours ago
- 2 min read
KALTENG NETWORK, SAMPIT – Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Sedikitnya empat desa mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim setelah sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat mulai menyusut akibat minimnya curah hujan.
Empat desa tersebut yakni Desa Kuin Permai, Lampuyang, Regei Lestari, dan Jaya Karet. Berbeda dengan penyaluran bantuan darurat pada umumnya, keempat desa tersebut meminta distribusi air bersih dilakukan secara berkala selama musim kemarau masih berlangsung.
Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, mengatakan kebutuhan air bersih di masing-masing desa diperkirakan mencapai 15 ribu hingga 20 ribu liter setiap kali penyaluran.
"Empat desa tersebut meminta bantuan secara periodik, bukan sekali kirim. Ini menunjukkan kebutuhan air bersih masyarakat cukup tinggi selama musim kemarau," ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, untuk mengangkut sekitar 20 ribu liter air dibutuhkan sedikitnya empat hingga lima unit truk tangki. BPBD Kotim pun telah berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mentaya agar distribusi air bersih dapat dilakukan secara berkesinambungan.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Direktur Perumdam Tirta Mentaya. Mudah-mudahan dalam minggu ini pengiriman air bersih sudah mulai berjalan secara periodik," katanya.
Multazam menjelaskan, bantuan yang disalurkan hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam jangka waktu terbatas. Dengan alokasi sekitar 200 liter untuk setiap kepala keluarga, persediaan air diperkirakan hanya cukup digunakan selama sekitar satu pekan.
"Kalau satu keluarga menerima sekitar 200 liter, untuk kebutuhan makan dan minum diperkirakan habis dalam tujuh hari," jelasnya.
Selain itu, BPBD juga mengantisipasi potensi meluasnya krisis air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Wilayah pesisir seperti Kecamatan Pulau Hanaut dan Seranau dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi karena berpotensi mengalami intrusi air laut yang dapat menyebabkan sumber air tawar menjadi tidak layak dikonsumsi.
"Jika kondisi tersebut terjadi, distribusi air harus dilakukan melalui jalur sungai menggunakan perahu, sebagaimana pernah dilakukan saat kemarau panjang pada 2015 dan 2019," ungkapnya.
Meski hingga kini belum ada permohonan bantuan dari wilayah pesisir, BPBD berharap sumber-sumber air alami di kawasan tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga distribusi air bersih dalam skala besar belum diperlukan.
"Kami berharap sumber air dari kawasan hutan di wilayah seberang masih tetap layak digunakan sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan air bersih," pungkasnya. -red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments