Bupati Katingan Minta OPD Jaga Akuntabilitas Anggaran dan Perkuat Pengawasan Pembanguna
KALTENG NETWORK, KASONGAN – Bupati Katingan Saiful meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Saiful saat membuka Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Katingan Triwulan III Tahun 2026 di Aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Kasongan, Kamis (8/10/2026).
Saiful mengatakan, rapat tersebut bukan sekadar agenda rutin pemerintahan, melainkan forum untuk menilai perkembangan pelaksanaan program dan realisasi anggaran hingga triwulan ketiga. Melalui evaluasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kendala sekaligus menentukan langkah perbaikan terhadap kegiatan yang belum berjalan optimal.
“Laksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya bagaimana kegiatan berjalan dengan baik, tetapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap. Kepatuhan terhadap peraturan, ketepatan penggunaan anggaran, serta manfaat yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi perhatian setiap perangkat daerah.
Karena itu, seluruh pejabat yang diberi kewenangan mengelola program dan keuangan daerah diminta menjaga integritas serta menghindari penyimpangan. Jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Data evaluasi harus sesuai kondisi lapangan
Selain menyoroti pengelolaan keuangan, Saiful menekankan pentingnya keakuratan data dalam pelaksanaan TEPRA dan Rakordal. Data realisasi anggaran maupun capaian pembangunan yang dipaparkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Data-data yang ditampilkan nanti dalam presentasi harus merupakan data yang sesungguhnya, bukan data yang manipulatif,” pesannya.
Data yang valid diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui program yang telah berjalan sesuai target, kegiatan yang masih menghadapi kendala, serta langkah yang perlu diambil untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Saiful juga meminta kepala OPD memperkuat pembinaan terhadap pejabat dan staf di lingkungan kerja masing-masing. Setiap aparatur harus memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan tetap sesuai ketentuan.
Ia berharap evaluasi tidak berhenti pada penyampaian laporan administratif, tetapi menghasilkan tindak lanjut konkret untuk meningkatkan efektivitas program, memperbaiki pengelolaan anggaran, dan memperkuat pelayanan publik.
Camat diminta aktif menyerap persoalan masyarakat
Dalam rapat tersebut, Saiful turut menekankan peran camat sebagai penghubung pemerintah kabupaten dengan masyarakat. Ia meminta para camat memperkuat komunikasi dengan kepala desa dan memantau berbagai persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.
Kabupaten Katingan memiliki wilayah sekitar 20.340 kilometer persegi yang terdiri atas 13 kecamatan, 154 desa, dan tujuh kelurahan. Luas wilayah tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat agar pembangunan dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara merata, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Menurut Saiful, informasi dari kepala desa dan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Persoalan-persoalan yang ada di masyarakat tidak boleh kita abaikan. Berikan perhatian yang terbaik kepada masyarakat dan berupayalah meringankan beban yang mereka hadapi,” pesannya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan capaian fisik dan administrasi anggaran, tetapi juga tentang sejauh mana pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di akhir arahannya, Saiful mengajak seluruh jajaran Pemkab Katingan menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ia berharap evaluasi TEPRA dan Rakordal Triwulan III menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program dan memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran.
Saiful juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran yang dapat memperburuk kabut asap di wilayah Katingan. Upaya menjaga lingkungan, menurutnya, menjadi tanggung jawab bersama karena dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan dan aktivitas masyarakat.
-red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments