Aliansi Kalteng Melawan Sampaikan Sembilan Tuntutan, Soroti Karhutla dan Hak Masyarakat Adat
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Aliansi Kalteng Melawan menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalteng. Massa menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan hak masyarakat adat, serta dampak kabut asap terhadap kesehatan dan perekonomian warga.
Sekretaris Lapangan Aksi, Yuyun Sanjaya, mendesak pemerintah daerah mengevaluasi upaya mitigasi karhutla yang dinilai belum mampu mengatasi dampak bencana secara menyeluruh. Ia juga meminta pemerintah provinsi menyampaikan secara terbuka kemampuan penanganan di daerah dan mendorong agar status bencana nasional dipertimbangkan.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sikap bahwa mereka tidak mampu memitigasi bencana ini, sehingga persoalan karhutla dapat diangkat menjadi bencana nasional,” kata Yuyun.
Selain penanganan karhutla, aliansi tersebut menuntut perlindungan hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi berladang. Yuyun menilai persoalan kebakaran lahan perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak serta-merta menyalahkan masyarakat adat tanpa mempertimbangkan konteks serta faktor lain yang memengaruhi terjadinya kebakaran.
Massa juga mengangkat persoalan yang dinilai memperberat kehidupan masyarakat selama krisis asap. Beberapa di antaranya adalah antrean bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan air bersih, pemadaman listrik, dan terganggunya aktivitas ekonomi warga.
Yuyun meminta pemerintah turut memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat, selain melakukan pemadaman dan pencegahan kebakaran.
“Kami sebagai masyarakat sudah mati-matian menghirup udara kotor. Jangan sampai kami juga harus mati-matian beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang semakin menurun. Pemerintah jangan abai terhadap situasi ini,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, peserta juga menyampaikan kekecewaan karena Gubernur Kalimantan Tengah tidak menemui massa selama demonstrasi berlangsung dari siang hingga sore. Yuyun mempertanyakan tidak adanya dialog langsung dengan gubernur dan menyatakan pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan yang disampaikan.
Aliansi juga menyoroti gesekan dengan pihak lain serta perbincangan di media sosial yang dinilai mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Yuyun mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat, terlebih para peserta aksi turut menghadapi risiko paparan kabut asap.
Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari upaya masyarakat menyuarakan persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah perlu dilihat sebagai bentuk tuntutan atas penanganan dampak karhutla dan perlindungan warga.
Aliansi Kalteng Melawan turut menolak anggapan bahwa gerakan mahasiswa tidak beradab. Yuyun menilai masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah atas dampak karhutla, terutama terhadap kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, dan lanjut usia yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Melalui aksi tersebut, aliansi berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap sembilan tuntutan yang disampaikan, memperkuat penanganan karhutla, serta memastikan perlindungan kesehatan dan hak masyarakat di Kalimantan Tengah.
-red
Penulis: Angel
Editor: Wiyandri
Comments