Dadang Siswanto KALTENG NETWORK, SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto kembali menyoroti persoalan armada angkutan milik PT Mitra Dinamik Perkasa (MDP) yang beroperasi di wilayah Kotim. Pasalnya, dari sekitar 200 unit kendaraan pengangkut CPO yang digunakan perusahaan tersebut, sekitar 150 unit memang berpelat KH namun belum mencerminkan domisili Kotim. Dadang yang merupakan legislator dari Fraksi PAN menjelaskan, pelat KH memang menunjukkan kendaraan terdaft

penandatangan naskah komitmen memerangi narkoba dengan sejumlah elemen di aula pertemuan DPRD Kotim, oleh ketua DPRD dan pemangku kepentingan di daerah KALTENG NETWORK, SAMPIT - DPRD Kotim memfasilitasi digelarnya sosialisasi bahaya narkoba dengan mengundang seluruh aparatur sipil dari tingkat SKPD hingga aparatur desa. Acara berlangsung di aula DPRD setempat, Senin (17/11), dengan menghadirkan Nara sumber dari BNNK, Sat narkoba polres Kotim, ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba

Edi Mashami KALTENG NETWORK, SAMPIT – Anggota DPRD Kotim dapil 3, Edi Masami mengingatkan agar warga bantaran sungai yang ada di wilayah Selatan Kotim untuk mewaspadai potensi banjir yang melanda daerah tersebut. Pasalnya selain banjir itu sendiri dikhawatirkan ada efek lain dari kondisi banjir bagi warga yang bermukim di dekat sungai di perairan setempat. “Saat ini curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir yang cukup merepotkan di wilayah Selatan Kotim, jadi kami m

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Abadi, menekankan pentingnya ketelitian administrasi dalam pengelolaan dana desa agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya persoalan terkait pengelolaan keuangan di Desa Tumbang Tawan tahun anggaran 2024. Abadi meminta pemerintah Desa Tumbang Tawan segera menindaklanjuti saran Inspektorat dengan menyelesaikan persoalan

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, St KALTENG NETWORK, SAMPIT - Ketua DPRD Kotim, Rimbun, ST, menekankan pentingnya sikap patuh perusahaan dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap daerah, terutama dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Kalteng yang menggandeng pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta melalui penandatanganan Pakta Integritas bersama untuk optimalisasi PAD. Menurut Rimbun, inisiatif yang di

Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M. Abadi KALTENG NETWORK, SAMPIT - Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M. Abadi, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah solutif dalam menangani aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Mentaya Hulu. Ia menilai, penanganan tidak cukup hanya dengan penertiban, tetapi juga harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. “Kalau terkait aktivitas tambang emas ilegal di Mentaya Hulu, saran kami sebaiknya pe

wahito fajrianur bersama sejumlah anggota DPRD Kotim lain saat pertemuan dengan PLN di Pangkalan Bun beberap waktu lalu KALTENG NETWORK, SAMPIT - Anggota Komisi I DPRD Kotim, Wahito Fajriannor, meminta agar Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun agar segera menindaklanjuti pelaksanaan pendistribusian listrik ke Kecamatan Pulau Hanaut. Hal ini disampaikannya usai kunjungan kerja Komisi I DPRD Kotim ke PLN UP3 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, beb