Search Results

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan usai kebakaran yang menghanguskan kandang babi di Gang Embang 3, Jalan Menteng XII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Senin (22/6/2026) malam. (Foto: Istimewa) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Kebakaran melanda sebuah kandang babi yang berada di belakang rumah warga di Gang Embang 3, Jalan Menteng XII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Senin (22/6/2026) sekitar pukul 19.30 WIB. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran obat nyamuk bakar di sekitar lokasi kejadian. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan kandang yang berada di area belakang rumah warga. Padatnya permukiman di sekitar lokasi sempat menimbulkan kekhawatiran karena api berpotensi merembet ke bangunan lain yang jaraknya berdekatan. Kobaran api bahkan sempat menjalar hingga membakar sebagian bangunan kos-kosan di Gang Embang 4 yang berada tidak jauh dari titik awal kebakaran. Peristiwa tersebut membuat warga panik. Sejumlah warga berhamburan keluar rumah dan berupaya melakukan pemadaman awal sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Belasan unit pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Armada pemadam tampak berjajar mulai dari mulut gang hingga mendekati titik kebakaran guna mempercepat proses pemadaman. Pemilik rumah sekaligus penghuni, Desni (18), mengaku mengetahui kejadian tersebut saat mendengar suara keributan dari arah belakang rumah ketika hendak keluar rumah. “Saya lagi mau keluar, terus dengar suara ribut dari belakang. Pas saya cek, apinya sudah besar,” ujarnya. Menurut Desni, sebelum kebakaran terjadi, adiknya sempat menyalakan obat nyamuk bakar di area belakang rumah. Di lokasi tersebut juga terdapat karton bekas wadah telur dan sejumlah barang yang mudah terbakar. Selain itu, beberapa peralatan elektronik seperti kulkas juga berada di sekitar area kandang sehingga mempercepat penyebaran api. Melihat kobaran api semakin membesar, Desni segera meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan upaya pemadaman darurat agar api tidak menjalar ke bangunan utama maupun rumah warga lainnya. “Saya langsung minta tolong ke tetangga. Untung cepat dibantu, jadi api tidak sampai masuk ke rumah karena ada tembok pemisah,” katanya. Berkat respons cepat warga dan petugas pemadam kebakaran, api akhirnya berhasil dikendalikan sebelum meluas ke permukiman yang lebih padat. Meski sempat membakar bagian atas kandang dan sebagian bangunan di sekitarnya, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Namun dugaan sementara mengarah pada percikan api dari obat nyamuk bakar yang berada di sekitar material mudah terbakar. -red Penulis: Angel Editor: Wiyandri

Proses pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di salah satu sekolah di Kalimantan Tengah, Senin (22/6/2026). Hari pertama pelaksanaan SPMB berlangsung lancar dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. (Foto. Dok. MMC Kalteng) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di sejumlah SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) di Kalimantan Tengah mendapat sambutan antusias dari masyarakat pada hari pertama pendaftaran, Senin (22/6/2026). Sejak pagi, calon peserta didik bersama orang tua memadati sekolah tujuan untuk mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi berkas. Meski jumlah pendaftar cukup tinggi, seluruh tahapan berjalan tertib dengan pendampingan panitia yang membantu peserta selama proses berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengapresiasi kesiapan sekolah dalam melaksanakan SPMB sehingga proses penerimaan peserta didik baru pada hari pertama dapat berjalan lancar. “Alhamdulillah, hari pertama pelaksanaan SPMB di Kalimantan Tengah berjalan dengan baik. Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi, baik dari siswa maupun orang tua. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan kita terus meningkat,” ujarnya. Menurut Reza, SPMB tidak hanya menjadi proses penerimaan peserta didik baru, tetapi juga bagian penting dalam memastikan seluruh anak di Kalimantan Tengah memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan penerimaan dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel tanpa membedakan latar belakang calon peserta didik. “Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Tidak ada yang dibedakan, semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan terbaik sesuai minat, bakat, dan kompetensinya,” tegasnya. Lebih lanjut, Reza menyampaikan bahwa pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah. Menurutnya, generasi muda Kalimantan Tengah merupakan aset daerah yang harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan. “Generasi muda Kalimantan Tengah adalah aset yang sangat berharga. Mereka harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berdaya saing, serta mampu menjadi tuan di daerahnya sendiri,” katanya. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik agar tidak terburu-buru melakukan pendaftaran pada hari pertama karena proses pendaftaran masih berlangsung hingga 25 Juni 2026. Masyarakat diminta mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta selalu memantau informasi resmi dari sekolah untuk menghindari kesalahan administrasi. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat menjadi langkah awal dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, menjunjung nilai toleransi, nasionalisme, serta semangat Huma Betang. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah akan terus melakukan pemantauan selama pelaksanaan SPMB guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. -red Penulis: Angel Editor: Emuna Asie

Peserta kaji banding Kabupaten Katingan mengunjungi UMKM penghasil Teh Gobo dan minyak kelapa di Desa Bongan, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (22/6/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari strategi pengembangan produk lokal bernilai ekonomi tinggi untuk mendukung penguatan UMKM dan ketahanan pangan di Kabupaten Katingan. (Foto. Dok. Portal Kab Katingan) KALTENG NETWORK, TABANAN – Peserta kaji banding peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dari Kabupaten Katingan mengunjungi sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bongan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Senin (22/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempelajari strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Katingan sekaligus Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) Kabupaten Katingan, Winda Natalia, bersama Kepala DP3AP2KB Kabupaten Katingan, Henni, Forum PUSPA, Forum Anak, serta para pelaku UMKM Kabupaten Katingan. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan kunjungan adalah UMKM penghasil Teh Gobo dan minyak kelapa yang telah berhasil mengembangkan produk lokal menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Dalam kesempatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai proses produksi, pengemasan, pemasaran, hingga strategi pengembangan usaha yang dijalankan pelaku UMKM setempat. Kunjungan lapangan ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana potensi lokal dapat diolah menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Katingan, Winda Natalia, mengatakan pengalaman tersebut menjadi referensi penting dalam mendorong pengembangan UMKM di Kabupaten Katingan. “Banyak potensi lokal yang sebenarnya bisa dikembangkan menjadi produk bernilai jual tinggi. Melalui kunjungan ini, kami melihat bagaimana kreativitas, inovasi, dan pengelolaan yang baik mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menciptakan lapangan usaha baru,” ujarnya. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Katingan, Henni, menilai pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat. “Ketika masyarakat mampu mengolah potensi yang ada di sekitarnya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh keluarga. Pendapatan meningkat, usaha berkembang, dan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat,” katanya. Menurut Henni, Kabupaten Katingan memiliki beragam potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah apabila didukung inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi pemasaran yang tepat. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, pengembangan UMKM juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru, memperkuat daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Melalui kegiatan kaji banding tersebut, peserta diharapkan dapat membawa berbagai pengalaman dan praktik baik yang diperoleh selama kunjungan untuk diterapkan dan dikembangkan di Kabupaten Katingan, sehingga mampu menciptakan lebih banyak usaha produktif berbasis potensi lokal yang memberikan manfaat bagi masyarakat. -red Penulis: Angel Editor: Ivonne Hana

Bupati Katingan Saiful menandatangani komitmen bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 usai membuka kegiatan sosialisasi di Aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Senin (22/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung penyediaan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. (Foto. Dok. Portal Kab Katingan) KALTENG NETWORK, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama yang digelar di Aula Lantai II Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Senin (22/6/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut dibuka langsung oleh Bupati Katingan, Saiful, serta dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat, lurah, dan perwakilan perusahaan menengah maupun besar di Kabupaten Katingan. Dalam sambutannya, Saiful menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Menurutnya, perkembangan teknologi dan transformasi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk meningkatnya transaksi dan kegiatan usaha berbasis digital yang perlu didata secara menyeluruh. “Model usaha masyarakat saat ini telah banyak berubah. Aktivitas perdagangan tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga semakin berkembang melalui teknologi digital. Fenomena ini harus dicermati dan didata dengan baik agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh tentang dinamika perekonomian yang sedang berkembang di masyarakat,” ujar Saiful. Ia menjelaskan, data hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menentukan arah program pemerintah, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan alokasi anggaran dan dukungan pembangunan bagi daerah. Karena itu, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, aparat kewilayahan, hingga pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang valid kepada Badan Pusat Statistik (BPS). “Dokumen maupun data yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan aktivitas perekonomian yang ada di Kabupaten Katingan harus dapat dikompilasikan, dikoordinasikan, dan disinkronkan dengan baik bersama Badan Pusat Statistik. Dari sanalah nantinya akan lahir potret ekonomi Kabupaten Katingan yang sesungguhnya,” katanya. Saiful menilai Kabupaten Katingan memiliki beragam sektor ekonomi yang perlu terdata secara akurat, mulai dari pertambangan, perkebunan, pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan, hingga sektor jasa dan usaha lainnya yang berkembang di daerah. Menurutnya, data yang berkualitas akan membantu pemerintah memahami kondisi riil perekonomian masyarakat sehingga program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran. “Kegiatan usaha di Kabupaten Katingan sangat banyak dan beragam. Semua itu perlu terdata dengan baik agar informasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kekuatan ekonomi daerah kita,” tuturnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPS atas pelaksanaan sosialisasi yang dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan mengenai arti penting pendataan ekonomi. Sebagai bentuk dukungan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Saiful berharap seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Katingan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan daerah di masa mendatang. “Dengan mendukung sensus ini, sesungguhnya kita sedang berupaya membangun Kabupaten Katingan yang kita cintai bersama,” pungkasnya. -red Penulis: Angel Editor: Ivonne Hana

Kelompok masyarakat Desa Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu, menunjukkan kolam budidaya ikan nila yang dikembangkan melalui program pemberdayaan PT Mentaya Sawit Mas (Wilmar Group). (Foto. Dok. Istimewa) KALTENG NETWORK, SAMPIT – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program pemberdayaan ekonomi terus dilakukan PT Mentaya Sawit Mas (MSM) yang merupakan bagian dari Wilmar Group. Kali ini, perusahaan mendukung pengembangan budidaya ikan nila bagi kelompok masyarakat di Desa Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui program tersebut, perusahaan menyalurkan bantuan berupa kolam terpal, benih ikan nila, pakan, serta pendampingan teknis oleh tenaga pendamping (coach) guna memastikan kegiatan budidaya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Ketua kelompok penerima manfaat, Stenly Apeles Lendombela, mengatakan bantuan tersebut membuka peluang usaha baru bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Dengan adanya bantuan budidaya ikan nila ini, kami memiliki potensi mata pencaharian baru yang diharapkan dapat berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya. Menurut Stenly, ikan nila yang dibudidayakan diperkirakan dapat dipanen setelah menjalani masa pemeliharaan selama sekitar enam bulan. Ke depan, kelompoknya juga berencana mengembangkan usaha pembenihan agar mampu memproduksi benih secara mandiri. “Kami berharap ke depannya dapat memproduksi benih ikan sendiri sehingga usaha ini bisa berkembang lebih besar. Hasil panen nantinya juga akan dipasarkan kepada masyarakat desa dan wilayah sekitar,” katanya. Sementara itu, Manager Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mentaya Sawit Mas, Widiyanto, menjelaskan bahwa program budidaya ikan nila merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif yang berkelanjutan. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya bertujuan menambah sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. “Dengan adanya bantuan yang memadai, kami berharap kelompok masyarakat dapat mengembangkan usaha ini secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Widiyanto. Ia menambahkan, program serupa sebelumnya juga telah dijalankan di Desa Biru Maju, Kecamatan Telawang sejak akhir tahun lalu. Budidaya ikan dinilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena permintaan pasar yang stabil dan nilai ekonominya yang mampu mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Selain menjadi sumber penghasilan tambahan, usaha budidaya ikan juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Melalui program pemberdayaan tersebut, PT Mentaya Sawit Mas berharap masyarakat desa dapat memiliki alternatif usaha yang produktif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga serta perekonomian desa. -red Penulis: Angel Editor: Wiyandri

Layanan tersebut memudahkan wajib pajak memperoleh formulir pelaporan, informasi perpajakan, hingga kode pembayaran secara cepat tanpa harus datang ke kantor pelayanan, Senin (22/6/2026). (Foto. Dok. MC Kota Palangka Raya) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan layanan “Lapor dan Bayar Pajak Daerah Lebih Praktis” melalui WhatsApp di nomor 0877-4498-3375. Layanan tersebut diluncurkan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengakses berbagai layanan administrasi perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda. Melalui layanan WhatsApp tersebut, wajib pajak dapat memperoleh formulir pelaporan, informasi administrasi perpajakan, hingga kode pembayaran pajak daerah secara cepat dan praktis. Kepala Bapenda Kota Palangka Raya melalui Kepala Subbidang Pelayanan, Heri Purwantoro, mengatakan inovasi layanan digital ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. “Dengan adanya layanan WhatsApp ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan praktis tanpa harus datang ke kantor. Kami berharap inovasi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan kenyamanan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak daerah,” ujarnya, Senin (22/6/2026). Layanan tersebut diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan laporan omzet usaha untuk sejumlah jenis pajak daerah. Beberapa jenis pajak yang dapat dilayani melalui fasilitas tersebut meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Jasa Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Selain membantu proses pelaporan, petugas juga akan memberikan informasi terkait formulir SPTPD, laporan omzet usaha, hingga kode bayar yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui berbagai kanal elektronik, termasuk mobile banking. Menurut Heri, pemanfaatan layanan digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Bapenda Kota Palangka Raya juga mengimbau seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan publik yang lebih modern dan responsif. Pajak daerah yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya. Melalui inovasi layanan berbasis digital ini, Bapenda berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. -red Penulis: Angel Editor: Ivonne Hana

Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran bersama Ketua TP PKK Kabupaten Gunung Mas Mimie Mariatie Jaya S. Monong menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Posyandu Melati saat kegiatan Pembinaan Posyandu 6 Bidang SPM di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kabupaten Gunung Mas, Senin (22/6/2026). (Foto: Istimewa) KALTENG NETWORK, KUALA KURUN – Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan peran Posyandu sebagai pusat layanan dasar masyarakat melalui implementasi Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Posyandu Melati, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kabupaten Gunung Mas, Senin (22/6/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Gunung Mas, Mimie Mariatie Jaya S. Monong, serta unsur istri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pembinaan diikuti kader PKK dan kader Posyandu dari berbagai wilayah di Kabupaten Gunung Mas sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi Posyandu yang kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga menjadi pusat layanan dasar masyarakat yang lebih terpadu. Posyandu 6 Bidang SPM mencakup layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Aisyah Thisia Agustiar Sabran mengatakan Posyandu memiliki peran strategis dalam mendekatkan berbagai layanan dasar kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. “Posyandu bukan sekadar tempat layanan kesehatan, tetapi juga ruang masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan dasar secara terpadu,” ujarnya. Menurutnya, keberhasilan implementasi Posyandu 6 Bidang SPM sangat bergantung pada sinergi dan kekompakan para kader yang menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat. “Dengan penguatan 6 SPM ini, kita berharap terwujud masyarakat desa dan kelurahan yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut, TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung pelaksanaan Posyandu 6 Bidang SPM di Posyandu Melati. Bantuan bidang pendidikan berupa 30 paket alat tulis. Untuk bidang kesehatan disalurkan timbangan bayi, stadiometer, timbangan digital, dan tensimeter digital. Sementara bidang pekerjaan umum mendapat bantuan pompa air, bidang perumahan rakyat berupa bak sampah, bidang ketenteraman dan perlindungan masyarakat berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta bidang sosial berupa 30 paket sembako. Melalui pembinaan dan bantuan tersebut, TP PKK Kalteng berharap Posyandu dapat semakin berperan sebagai pusat layanan masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup warga di Kalimantan Tengah. Penguatan Posyandu 6 Bidang SPM juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar yang dibutuhkan secara cepat, mudah, dan tepat sasaran. -red Penulis: Angel Editor: Wiyandri

Kepala Disdagperin Kalimantan Tengah Norhani menerima kunjungan jajaran BSPJI Banjarbaru dalam pertemuan sinkronisasi program pengembangan industri di Palangka Raya, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan standar mutu, sertifikasi, serta peningkatan daya saing industri daerah. (Foto. Dok. Wiyandri) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan sektor industri daerah melalui peningkatan kolaborasi dengan berbagai lembaga teknis. Salah satunya dilakukan melalui pertemuan antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi program serta penguatan kerja sama guna mendukung pengembangan industri yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga pelatihan dan pendampingan bagi industri lokal. Kepala Disdagperin Kalimantan Tengah, Norhani, mengatakan sinergi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pengembangan sektor industri, khususnya dalam meningkatkan kualitas produk dan kapasitas pelaku usaha. “Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan program pengembangan industri berjalan selaras, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha. Kami berharap koordinasi dengan BSPJI Banjarbaru terus diperkuat, terutama dalam peningkatan standar mutu, sertifikasi, serta penguatan kapasitas industri daerah,” ujarnya. Menurut Norhani, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terus berupaya menciptakan ekosistem industri yang lebih inovatif dan berdaya saing melalui berbagai program yang terintegrasi dengan kebutuhan pelaku usaha. Penguatan standar mutu produk, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga kemudahan akses terhadap sertifikasi menjadi bagian dari strategi untuk membantu industri lokal berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, koordinasi dengan BSPJI Banjarbaru juga diharapkan dapat membuka peluang pendampingan teknis bagi pelaku industri kecil dan menengah dalam memenuhi berbagai standar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk. Melalui sinergi tersebut, Disdagperin Kalteng berharap program pengembangan industri dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri lokal. Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi industri daerah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. -red Penulis: Angel Editor: Wiyandri

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak membuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2026 di Aula Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Senin (22/6/2026). Program tersebut diikuti 40 pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. (Foto. Dok. MC Kota Palangka Raya) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya di Aula Disnaker, Senin (22/6/2026). Kegiatan yang diikuti 40 pencari kerja itu dibuka Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dan akan berlangsung selama 35 hari kerja, mulai 22 Juni hingga 7 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Arbert mengatakan perkembangan teknologi, transformasi digital, serta kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berubah menuntut tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar. Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja. “Jadikan pelatihan ini sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta membangun karakter kerja yang profesional sehingga mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja maupun menciptakan peluang usaha secara mandiri,” ujarnya. Arbert menegaskan Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus mendukung berbagai program peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing. Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Palangka Raya, Amandus Frenaldy, menjelaskan program pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan daya saing para pencari kerja. “Pelatihan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pencari kerja, agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” katanya. Ia menjelaskan terdapat tiga bidang pelatihan yang dibuka pada program tersebut, yakni Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pelatihan Operator Komputer Muda, Kejuruan Bisnis dan Manajemen melalui pelatihan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, serta Kejuruan Teknik Otomotif melalui pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional. Selain materi teknis sesuai bidang kejuruan, peserta juga akan mendapatkan pelatihan soft skill selama delapan jam pelajaran yang mencakup pembentukan karakter, etos kerja, disiplin, komunikasi, dan kemampuan bekerja dalam tim. Seluruh materi teori dan praktik akan disampaikan instruktur UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Palangka Raya dengan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi. Pada akhir program, peserta akan mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai skema sertifikasi masing-masing bidang keahlian. Amandus menambahkan, Disnaker melalui UPTD BLK juga akan melakukan monitoring dan evaluasi pascapelatihan untuk mengetahui tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja maupun perkembangan peserta yang memilih berwirausaha secara mandiri. “Kami berharap melalui pelaksanaan program ini akan melahirkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, profesional, dan memiliki daya saing tinggi. Dengan demikian mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. -red Penulis: Angel Editor: Emuna Asie

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong saat menghadiri peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun, Senin (22/6/2026). (Foto: Istimewa) KALTENG NETWORK, KUALA KURUN – Memasuki usia ke-24 tahun, Kabupaten Gunung Mas didorong untuk semakin mandiri dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Mulai dari sektor sumber daya alam, pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif hingga kekayaan budaya Dayak dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun, Senin (22/6/2026). Menurut Agustiar, berbagai potensi yang dimiliki Gunung Mas harus dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. “Apabila seluruh potensi dikelola optimal dan berkelanjutan, niscaya kabupaten ini tumbuh semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya. Kabupaten Gunung Mas resmi berdiri pada 21 Juni 2002 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Dalam perjalanannya selama lebih dari dua dekade, daerah tersebut dinilai telah menunjukkan perkembangan di berbagai sektor pembangunan. Peringatan hari jadi tahun ini mengusung tema “Ekonomi Tumbuh, Gunung Mas Mandiri”, yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan dan kearifan lokal. Agustiar menegaskan, semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah. Ia mengingatkan bahwa di tengah persaingan global, daerah harus mampu membangun kekuatan ekonomi dari potensi yang dimiliki sendiri. “Daerah yang kuat adalah daerah yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. “Tantangan ke depan adalah menciptakan lapangan kerja lebih luas, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, seni, dan olahraga,” katanya. Sementara itu, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong mengatakan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Gunung Mas telah berlangsung sejak 15 Juni dan ditutup pada 22 Juni 2026 di Stadion Mini Kuala Kurun. Menurutnya, momentum hari jadi tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. “Melalui peringatan hari jadi ini, kita ingin memperkuat semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun Gunung Mas yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Jaya. Berbagai kegiatan turut memeriahkan peringatan hari jadi tahun ini, mulai dari Pesta Pasar Rakyat, Festival Budaya Mihing Manasa, hingga sejumlah kegiatan hiburan dan budaya yang melibatkan masyarakat. Sebagai penutup rangkaian perayaan, masyarakat juga diundang menghadiri malam hiburan rakyat yang akan dimeriahkan penampilan grup musik Hijau Daun di Stadion Mini Kuala Kurun. -red Penulis: Angel Editor: Wiyandri

Petugas Bapas Kelas II Sampit bersama pemerintah desa dan aparat setempat saat melakukan visitasi serta koordinasi pengawasan klien pemasyarakatan di Desa Karang Tunggal, Senin (22/6/2026). (Foto. Dok. Istimewa) KALTENG NETWORK, SAMPIT – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sampit memperkuat pengawasan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dengan menggandeng pemerintah desa, badan pengawas desa, serta aparat kepolisian. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan visitasi bersama di Desa Karang Tunggal, Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin (22/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Karang Tunggal itu dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Sampit, Kepala Desa Karang Tunggal, unsur Badan Pengawas Desa, Bhabinkamtibmas, serta penjamin klien yang sedang menjalani program Pembebasan Bersyarat (PB). Kepala Bapas Kelas II Sampit, Prayudha Rachmadany, mengatakan sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemasyarakatan, tetapi juga membutuhkan dukungan lingkungan tempat klien menjalani masa pembimbingan. “Melalui kegiatan visitasi ini, kami ingin memastikan pengawasan terhadap klien berjalan optimal sekaligus membangun kolaborasi dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Prayudha. Dalam kunjungan tersebut, petugas memperoleh informasi dari pihak penjamin bahwa klien yang sedang menjalani program integrasi sudah tidak lagi berdomisili di Desa Karang Tunggal. Informasi itu menjadi perhatian karena keberadaan klien sebelumnya sempat menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar akibat sejumlah perilaku yang dilakukannya. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pemerintah desa telah menerbitkan surat keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyampaian pengaduan masyarakat kepada pihak Bapas untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain menelusuri keberadaan klien, Bapas Sampit juga melakukan koordinasi terkait mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan bersama pemerintah desa dan aparat setempat. Salah satu upaya yang didorong adalah melibatkan klien dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan guna membantu proses adaptasi dan penerimaan kembali di lingkungan tempat tinggalnya. “Peran pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pengawasan maupun pembinaan klien. Kami berharap klien dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial yang positif sehingga memiliki lingkungan yang sehat dan mampu kembali diterima di tengah masyarakat,” tambahnya. Bapas Sampit menilai kegiatan visitasi perlu dilakukan secara berkala, setidaknya setiap enam bulan sekali. Selain untuk memantau kepatuhan klien terhadap kewajiban yang harus dijalani selama masa integrasi, kegiatan tersebut juga membantu petugas dalam memperbarui data dan kondisi klien di lapangan. Melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat, Bapas Sampit berharap proses pembimbingan serta pengawasan klien pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung keberhasilan reintegrasi sosial secara berkelanjutan. -red Penulis: Angel Editor: Wiyandri

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah bersama peserta rapat teknis aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana Karhutla Tahun 2026 di Aula Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (22/6/2026). (Foto. Dok. MMC Kalteng) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Posko PDB Karhutla) Tahun 2026. Langkah ini menjadi tindak lanjut dari penetapan Status Siaga Darurat Karhutla yang berlaku selama 158 hari, mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, saat membuka Rapat Teknis Aktivasi Posko PDB Karhutla di Aula Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (22/6/2026). Menurut Darliansjah, penetapan status siaga darurat merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh unsur terkait dapat bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi karhutla yang meningkat pada musim kemarau. “Penetapan Status Siaga Darurat dan Posko PDB Karhutla merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya. Ia menjelaskan, melalui status siaga darurat tersebut, seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan dapat digerakkan dalam satu sistem komando yang terpadu. Posko PDB Karhutla memiliki peran penting dalam mendukung penanganan darurat, mulai dari melakukan kajian kebutuhan, menyusun rencana operasi, mengoordinasikan instansi terkait, mengendalikan pelaksanaan operasi, hingga melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Darliansjah menegaskan seluruh pelaksanaan operasi harus mengedepankan prinsip efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel. Prinsip tersebut, menurutnya, menjadi dasar dalam penyusunan strategi penanganan maupun pengelolaan sumber daya yang tersedia. “Seluruh operasi PDB Karhutla harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam penyusunan rencana operasi, pengerahan sumber daya, pelaksanaan kegiatan di lapangan, maupun pengelolaan anggaran,” tegasnya. Dalam rapat tersebut, seluruh peserta diminta fokus menyusun rencana operasi yang mencakup pembagian tugas, strategi pencegahan dan pemadaman, serta penempatan personel secara efektif dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan petugas di lapangan. Selain itu, integrasi sumber daya dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta berbagai pihak terkait lainnya juga menjadi perhatian utama agar seluruh upaya penanganan berjalan dalam satu komando yang terkoordinasi. Darliansjah juga menekankan pentingnya penyusunan kebutuhan anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), secara cermat dan akuntabel untuk mendukung efektivitas penanganan karhutla selama masa siaga darurat berlangsung. “Keberhasilan penanganan Karhutla sangat ditentukan oleh kesatuan komando, kecepatan bertindak, dan sinergi seluruh pihak. Dengan pemahaman yang sama terhadap tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan rencana operasi yang terpadu, kita dapat mengendalikan risiko Karhutla secara lebih efektif dan mewujudkan Kalimantan Tengah yang bebas dari kabut asap,” pungkasnya. Rapat teknis tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib, kepala perangkat daerah terkait, instansi vertikal, asosiasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. -red Penulis: Angel Editor: Emuna Asie