Search Results

Foto: Rimbun KALTENG NETWORK, SAMPIT - Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengharapkan agar Pemkab secara gencar mensosialisasikan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di kalangan ASN agar berkembang menjadi isu negatif. Hal itu ia ungkapkan mengingat telah diberlakukannya rasionalisasi TPP karena adanya pengurangan belanja pemerintah daerah hingga 30 persen secara bertahap, yang secara otomatis juga mengurangi belanja daerah di antaranya pembayaran TPP. “Kami minta supaya ini tidak menjadi isu negatif atau bola liar, maka sekretaris daerah agar memerintahkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing untuk mensosialisasikan aturan berkaitan dengan TPP,” kata Rimbun, Selasa (25/11). Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu penyelarasan tidak lebih dari lima tahun sejak UU itu ditetapkan atau paling lambat 2027. Sedangkan, saat ini anggaran belanja pegawai di Pemkab Kotim masih di kisaran 32-36 persen dari total APBD. “Karena itu, pemerintah daerah maupun DPRD tidak ada niat untuk memangkas TPP, tetapi kita mengikuti aturan dari pusat terkait pedoman pengelolaan APBD menuju 2027 yang mewajibkan anggaran belanja pegawai itu maksimal 30 persen, maka dari itu bertahap kita kurangi,” ujarnya. Ia melanjutkan, rasionalisasi atau penyesuaian TPP sebenarnya sudah diumumkan sejak awal 2025 dan sudah mulai dilakukan tahun ini juga, namun tampaknya masih banyak pegawai di lingkup Pemkab Kotim yang belum betul-betul memahami aturan tersebut. Hal ini diketahui dari berbagai unggahan di media sosial yang mengungkapkan kekecewaan ASN Kotim atas pengurangan TPP. Oleh karena itu, menurutnya perlu sosialisasi yang lebih gencar guna memberikan pemahaman kepada para ASN terkait aturan tersebut, sebab ini bukan semata-mata kebijakan pemerintah daerah tetapi merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat. -red

Ketua DPRD Kotim, Rimbun KALTENG NETWORK, SAMPIT - Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengungkapkan rasa salut dan dukungannya atas upaya polres Kotim menggandeng ojol dan Buruh dalam menjaga kamtibmas di daerah ini. Menurutnya inovasi tersebut patut diacungi jempol dan didukung oleh semua pihak, demikian dikatakan Rimbun saat ditemui, Selasa (25/11). Langkah yang dilakukan Polres Kotim beberapa waktu lalu menurutnya adalah langkah efektif dalam menciptakan kamtimbas di tengah keterbatasan jumlah personil keamanan dibandingkan luas wilayah dan semakin beragamnya masalah kamtibmas. "Ini patut diapresiasi, karena ojol dan Buruh memiliki kelebihan tersendiri jika diperbantukan untuk menjadi pengawal kamtibmas. Selain jumlah mereka cukup banyak, mereka juga memiliki sebaran dimana-mana," kata Rimbun. Selain itu pada ojol juga diberikan tempat mangkal oleh polees kotim sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi baik sesama mereka maupun dengan polres kotim sendiri. Menurut Rimbun, inovasi yang dilakukan Polres Kotim ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya buruh dan komunitas ojol dalam upaya menjaga kamtibmas yang sangat penting dalam pembangunan dan keberlangsungan suatu daerah. "Kita juga berterima kasih kepada Polres Kotim yang telah memberikan tempat mangkal bagi mereka sehingga lebih bersemangat dalam membantu menjadi informan jika ada gangguan kamtibmas, " katanya. Menurutnya keberadaan Ojol Kamtibmas Mart merupakan pemanfaatan fasilitas daerah yang positif sekaligus sebagai wadah menyatukan komunitas ojol lokal maupun nasional agar dapat saling berkomunikasi, bertukar informasi dan menjalin silaturahmi yang baik. “Kita manfaatkan fasilitas pemerintah daerah ini sehingga silaturahmi bisa berjalan dengan baik seluruh aplikasi penyedia jasa transportasi untuk pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kotim,” tambahnya. Rimbun berharap, wadah komunikasi dan tempat silaturahmi yang disediakan oleh Polres Kotim ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pekerja di sektor transportasi dan buruh tersebut. Ia juga berharap dengan pendekatan yang dilakukan Polres Kotim ini maka para buruh dan komunitas ojol di Kota Sampit, yang memiliki mobilitas tinggi, dapat menjadi agen informasi cepat bagi kepolisian dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Bumi Habaring Hurung. “Semoga melalui fasilitas yang telah disediakan, sinergi antara aparat dan masyarakat dapat terjalin kuat sehingga terbentuk kolaborasi yang baik dalam rangka bersama-sama menjaga kamtibmas yang tentunya sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan daerah,” katanya. -red

Foto: Akhyannoor KALTENG NETWORK, SAMPIT - Setelah mendapat laporan bahwa kondisi depo sampah di samping SMPN-3 Sampit sudah lebih sehat berdasarkan informasi dari DLH, komisi II DPRD Kotim terjun langsung melakukan peninjauan beberapa waktu lalu. Ketua komisi II DPRD Kotim, Akhyanoor mengungkapkan pihaknya bersama komisi II melakukan peninjauan langsung dan saat berada TKP bau busuk pada sampah memang jauh berkurang setelah pihak DLH menerapkan sistem baru, yang mempercepat pengambilan sampah sehingga bau nya berkurang. "Bau nya memang tidak hilang sama sekali, tapi dengan sistem pengambilan sampah yang baru oleh Dinas Lingkungan Hidup, ternyata efektif mengurangi bau yang ditimbulkan sampah seperti yang dikeluhkan selama ini, " katanya. Namun pihaknya akan mengajukan anggaran bersama DLH untuk perbaikan beberapa struktur bangunan depo sampah tersebut yang menurutnya memang menjadi penyebab merebaknya bau sampah hingga ke sekolah. Salah satunya adalah kebocoran atas depo tersebut sehingga menyebabkan genangan air yang terserap oleh tanah di sekitarnya. Dalam kegiatan itu, Akhyannoor turut didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Supian Hadi, serta anggotanya yakni Andi Lala, Hendra Sia, Zainuddin, Pardamean Gultom dan Seto Hadi lo Sementara itu, Kepala SMPN 3 Sampit Siti Khadijah membeberkan adanya perubahan sejak ia menyurati Bupati Kotim pada September 2025 lalu terkait keluhan atau aspirasi pihak sekolah maupun wali murid mengenai depo sampah yang menimbulkan bau menyengat. -red

Ketua DPRD kotim, Rimbun KALTENG NETWORK, SAMPIT - Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengungkapkan kerja sama antara daerah kabupaten Kotim - Seruyan mendapat apresiasi penuh dari DPRD. Karena dengan kerjasama tersebut terbangun sinergitas kedua belah pihak dalam saling dukung pembangunannya. "Karena kedua daerah ini secara geografis sangat berdekatan, tentunya kebijakan dalam pembangunan nya akan berdampak kepada kedua belah pihak. Jadi saya rasa kerjasama antar kabupaten ini adalah langkah yang sangat tepat, " kata Rimbun, Senin lalu. Kebijakan tersebut menurutnya akan sangat dirasakan terutama oleh masyarakat kedua kabupaten yang berada di perbatasan. Apalagi, Kotim dan Seruyan secara geografis bersentuhan langsung, sehingga dengan kerja sama ini pihak yang memiliki kewenangan bisa bertanggung jawab penuh terhadap wilayah masing-masing, terutama berkaitan dengan wilayah perbatasan. “Sehingga jalan sinergitasnya bisa berjalan dengan baik dan untuk memberikan solusi supaya bisa mencari solusi untuk pemecahan, baik masalah positif maupun negatif, bisa ditangani dengan baik,” tegasnya. Dukungan dari legislatif ini menunjukkan kesepahaman bahwa kolaborasi lintas batas daerah, terutama dengan Seruyan yang secara historis memiliki keterikatan erat dengan Kotim, merupakan kunci untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan, khususnya di wilayah perbatasan. -red

Proses registrasi peserta MTQH XXXIII tingkat Provinsi Kalteng KALTENG NETWORK, MUARA TEWEH – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) XXXIII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah memasuki tahap registrasi peserta pada Sabtu pagi (15/11/2025). Bertempat di Masjid Islamic Center H. Muhammad Sidik Muara Teweh, peserta dari 14 kafilah kabupaten/kota se-Kalteng mengikuti pendaftaran ulang sesuai jadwal panitia mulai pukul 08.00 hingga 16.30 WIB. Ketua Harian LPTQ Kalteng, Khairil Anwar, yang turut memantau langsung jalannya registrasi, memberikan apresiasi atas kelancaran proses yang berlangsung. “Alhamdulillah, para peserta dari 14 kabupaten/kota saat ini sedang melaksanakan pendaftaran untuk mengikuti MTQH ke-33 tahun 2025 di Muara Teweh. Dari pantauan kami, proses berlangsung lancar dan tertib, serta peserta telah melengkapi seluruh persyaratan. Meski ada satu dua peserta yang sakit atau mengundurkan diri, secara keseluruhan kegiatan berjalan sangat baik,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan tahun ini diharapkan dapat menampilkan peserta terbaik, terlebih dengan dukungan Dewan Hakim yang lengkap dan kompeten. “Setiap cabang diisi oleh sembilan Dewan Hakim dari tiga bidang penilaian. Komposisi ini membuat proses seleksi berjalan lebih ketat sehingga mampu menghasilkan peserta terbaik. Harapannya, para juara dapat mewakili Kalimantan Tengah pada MTQ Nasional di Semarang tahun 2026,” tambahnya. Khairil pun mengingatkan seluruh peserta untuk tampil optimal, menjunjung sportivitas, serta menjaga adab selama perlombaan. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalteng sekaligus Sekretaris Umum LPTQ Kalteng, M. Yusi Abdhian, menyampaikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “MTQH bukan hanya ajang perlombaan, tetapi juga momentum memperkuat syiar Al-Qur`an di Kalimantan Tengah. Kami bangga melihat semangat para kafilah dari seluruh kabupaten/kota. Pelaksanaan registrasi yang tertib menunjukkan kesiapan peserta untuk berkompetisi secara profesional dan berakhlak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan MTQH sebagai wadah pembinaan generasi Qur’ani. “Melalui MTQH, kita berharap lahir qari, qariah, serta hafiz dan hafizah yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga menjadi teladan akhlak. Semoga kegiatan ini memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur`an dan membawa keberkahan bagi Barito Utara serta seluruh Kalimantan Tengah,” jelasnya. Rangkaian MTQH XXXIII Kalteng dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, pada 16 November 2025 di Arena Utama Tiara Batara, Muara Teweh. Menjelang pembukaan, berbagai kegiatan pendukung turut berlangsung seperti Malam Ta’aruf dan Silaturahmi Kafilah, Pembukaan Pasar Rakyat dan MTQH Expo 2025, serta Pawai Ta’aruf Kafilah Kabupaten/Kota. Menutup keterangannya, M. Yusi Abdhian mengajak seluruh pihak menjadikan MTQH sebagai ruang memperluas syiar Al-Qur’an. “Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai syiar Al-Quran di Bumi Muara Teweh dan seluruh Kalimantan Tengah. Semoga masyarakat semakin mencintai, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. -red Foto: mmc.kalteng

Asisten Ekbang Herson B. Aden saat membuka Rapat Koordinasi Pokja REDD+ Kalteng KALTENG NETWORK, PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng, Herson B. Aden, dan berlangsung di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Kamis (13/11/2025). Dalam sambutannya, Herson B. Aden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan komitmen, kontribusi, dan peran aktif dalam memperkuat kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkokoh fondasi tata kelola, dan memperkuat arah pembangunan hijau yang berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila yang kita cintai,” ujarnya. Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis dalam agenda mitigasi perubahan iklim nasional dan global, mengingat lebih dari separuh wilayahnya merupakan kawasan hutan yang menyimpan potensi karbon besar. Selain itu, keberadaan lahan gambut tropis terluas di Indonesia menjadikan daerah ini sangat berpengaruh terhadap masa depan iklim global. Karena itu, setiap upaya menjaga, memulihkan, dan mengelola hutan di Kalimantan Tengah berdampak langsung pada upaya pengendalian perubahan iklim. Herson juga menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi cukup besar, termasuk tekanan terhadap lahan, deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Pendekatan REDD+ dinilai sangat relevan karena tidak hanya mengupayakan penurunan emisi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. REDD+ memberikan peluang bagi daerah untuk menunjukkan kepemimpinan dalam pembangunan rendah karbon dengan menjadikan hutan sebagai modal alam (natural capital) yang mendukung perekonomian hijau. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng sekaligus Ketua Harian Pokja REDD+, Joni Harta, menjelaskan bahwa Pokja REDD+ terdiri dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, dan Dinas Perkebunan. Pokja ini bekerja bersama lembaga perantara Penabulu sebagai penjamin penyaluran dana Results-Based Payment (RBP). Joni menegaskan pentingnya setiap dinas mempersiapkan output secara terpadu untuk mendukung percepatan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Ia juga menyinggung potensi peluang ke depan seperti penguatan hutan sosial, hutan adat, dan kemungkinan pembentukan BLU (Badan Layanan Umum). Joni menyampaikan bahwa dari anggaran sebesar 80 miliar, hingga saat ini baru terealisasi sekitar 11 miliar. “Hal ini sangat penting bagi kita untuk memperkuat pondasi tim Pokja dengan menjaga kekompakan dan kebersamaan, sehingga dapat membawa maju dan membangun Pokja REDD+ lebih baik lagi,” tegasnya. Rakor yang berlangsung selama tiga hari, 13–15 November 2025, diikuti oleh perwakilan OPD terkait, Direktur Program RBP Yayasan Penabulu, akademisi, fasilitator, serta Tim Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah. -red Foto: mmc.kalteng

Foto: Paliansah KALTENG NETWORK, SAMPIT - Dinilai tak berfungsi baik, DPRD Kotim mengusulkan anggaran perbaikan drainase di Jalan Muchran Ali, kecamatan Baamang dimasukkan pada APBD 2026. “Di beberapa titik drainase di Jalan tersebut terlihat tersumbat dan tidak berfungsi secara normal lagi, bahkan ada yang dangkal dan ini buruk bagi upaya penanganan banjir di dalam kota, " kata Paliansah, anggota DPRD Kotim dapil 2, Senin lalu. Menurutnya sejak dirinya SD dan kini berumur 60 tahun kondisi drainase di kawasan tersebut memang sudah tidak layak lagi dan mesti diperbaiki. Menurut nya drainase tersebut dulunya di bangun dengan menggunakan batako namun itupun sudah sangat lama. Setelah puluhan tahun kondisi drainase di kanan dan kiri jalan itu sudah banyak yang rusak, hingga hampir tak terlihat bentuk infrastrukturnya. Pada beberapa titik tersumbat sehingga aliran air tidak lancar. Selain itu, terjadi sedimentasi, yakni proses pengendapan material padat seperti pecahan batuan, tanah atau bahan organik yang diangkut oleh air yang menyebabkan pendangkalan. Alhasil, ketika air sungai pasang atau ketika hujan deras, atau keduanya terjadi secara bersamaan maka drainase di Jalan Muchran Ali akan meluap dan membanjiri jalan raya. “Makanya itu, harapan saya itu bisa diperbaiki, karena kalau terus menerus terendam banjir otomatis infrastruktur jalan cepat rusak dan itu sudah terlihat sekarang di sisi kiri dan kanan jalan itu banyak yang rusak atau miring sehingga jalan tidak rata,” ujarnya. -red

Foto: Hj. Mariani KALTENG NETWORK, SAMPIT - Anggaran Pokir di angka yang rendah dianggap salah satu penyebab kurang efektifnya implementasi dari penyaluran aspirasi rakyat. Hal itu diungkapkan oleh Ketua komisi IV DPRD Kotin, Mariani, Senin (24/11). "Semisal pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan ini juga agak sulit karena keterbatasan anggaran Pokir, " katanya. Untuk itu ia menyarankan agar dipikirkan bersama lagi kegiatan yang menggunakan dana Pokir seperti pembangunan jembatan. Menurut dirinya, banyak jembatan di kabupaten setempat ukurannya kecil dan kondisinya memprihatinkan. Sementara dana pokir kalangan DPRD Kotim yang, tersedia tidak cukup untuk membangun jembatan yang kuat dan permanen. Untuk itu, dia mengatakan besaran dana pokir yang cenderung minim seringkali menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan jembatan yang kokoh dan optimal. "Pendapat saya, pemda dan dan DPRD wajib duduk bersama guna meninjau ulang skala prioritas pembangunan yang didanai melalui mekanisme pokir," kata Mariani. Ia pun menekankan perlunya sinkronisasi antara tingkat kebutuhan riil di lapangan dengan kapasitas anggaran yang mampu disediakan. Sebab, jika kalangan dewan dipaks melaksanakan dengan ketersediaan dana yang terbatas, hasilnya tidak akan maksimal. "Jadi, kita harus mencari solusi inovatif agar jembatan yang dibangun tetap dapat berfungsi maksimal, meskipun dengan alokasi biaya yang tidak terlalu besar," ujarnya. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini memaparkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak jembatan kecil di desa-desa yang sangat membutuhkan intervensi serius. -red

Ketua DPRD Kotin, Rimbun KALTENG NETWORK, SAMPIT - Ketua DPRD Kotin, Rimbun sangat setuju dengan langkah gubernur Kalteng untuk menggali PAD dari sektor perkebunan dan kehutanan. “Harus didukung penuh inisiasi Gubernur Agustiar Sabran agar kita satu frekuensi menggali PAD dari sektor perkebunan, khususnya pihak ketiga. Jadinya mesti ada sinergi dengan investor, dan kepala daerah, " katanya Senin (24/11). Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan, penandatanganan Pakta Integritas bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng yang diinisiasi oleh Gubernur Agustiar Sabran. Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 merupakan upaya memperkuat komitmen bersama dalam peningkatan PAD, khususnya sektor perkebunan dan kehutanan. Melalui penandatanganan ini, seluruh pihak sepakat untuk bersinergi mewujudkan tata kelola pajak dan retribusi daerah yang transparan dan berkeadilan, guna mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan. Menurut Rimbun, langkah ini sudah tepat. Kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota dan bupati harus satu pemikiran dalam menekan perusahaan agar melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku agar dapat membantu daerah masing-masing. “Terutama dalam hal pajak, seperti plat kendaraan, pihak perusahaan sebelum menjalin kerja sama dengan penyedia jasa angkutan atau armada harus membuat kesepakatan bahwa kendaraan yang digunakan wajib berplat KH dulu. Jangan menggunakan plat luar yang akhirnya pajaknya justru mengalir ke luar,” lanjutnya. -red

Foto: M. Kurniawan KALTENG NETWORK, SAMPIT - Legislator dapil I DPRD Kotim, M. Kurniawan menagih kesungguhan PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan di desa Bengkuang Makmur, kecamatan MB. Ketapang. Hal itu ia ungkapkan pada saat rakor komisi I DPRD Kotim, di aula DPRD setempat dengan PLN, Senin (24/11). Menurutnya sudah sejak 2023 lalu ada permintaan masyarakat untuk masuknya aliran PLN si desa tersebut. "Bahkan pada 2024 telah dilakukan survey oleh pihak PLN, namun hingga sekarang mana realisasinya?" ucapnya di hadapan sejumlah perwakilan PLN regional kalimantan. Menurutnya jika memang ada hal khusus yang harus dilakukan sehingga PLN bisa merealisasikan pembangunan yang sejak. 2 tahun lalu dinantikan masyarakat, ia berharap pihak PLN mengatakannya. "Terus terang sebagai legislator dapil I saya selalu ditanya masyarakat kapan janji itu bisa ditepati, " katanya. Ia juga mempertanyakan apa dasarnya PLN menetapkan 12 desa yang akan dibangun jaringan listrik yang ada di daerah Kotim, sementara desa Bengkuang Makmur tidak termasuk di dalamnya padahal pihaknya sudah mengusulkan. Menurutnya jika pihak PLN tidak juga merealisasikan harapan masyarakat, maka dirinya sendiri yang akan langsung ke pusat melakukan koordinasi. "Saya akan berangkat ke kementerian dan melakukan lobi sendiri di sana kalau perlu dengan biaya sendiri untuk berangkat, jika belum ada juga komitmen dari pihak PLN, " katanya. -red

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menghadiri sesi ketiga KTT G20 di Johannesburg Expo Centre, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025). (Foto: Sekretariat Wakil Presiden) KALTENGNETWORK, JOHANNESBURG - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa artificial intelligence (AI) akan menjadi faktor penentu kekuatan ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang. Hal itu disampaikan Gibran dalam pidato pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Minggu (23/11/2025). Dalam pidatonya, Gibran menyoroti ketimpangan pemanfaatan AI yang saat ini masih terkonsentrasi pada segelintir perusahaan di negara-negara maju. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memperdalam kesenjangan digital antarnegara jika tidak segera diatasi. “AI akan menentukan kekuatan ekonomi selama beberapa dekade mendatang. Namun manfaatnya masih timpang. Jika ketimpangan ini berlanjut, kesenjangan digital akan semakin dalam,” ujarnya. Gibran menekankan bahwa revolusi teknologi harus membawa manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Ia menyerukan agar G20 membangun tata kelola AI yang etis dan memastikan akses yang setara bagi para inovator di seluruh dunia, termasuk akses terhadap data, sistem pelatihan, serta platform global. Selain menyoroti persoalan digital, Gibran juga menyampaikan bahwa AI sangat bergantung pada mineral penting yang banyak berasal dari negara berkembang. Ia menegaskan bahwa negara-negara berkembang harus memperoleh nilai ekonomi yang adil dari kekayaan alamnya. Indonesia, kata Gibran, kini berfokus membangun industri di dalam negeri dan mendorong kemitraan yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan mineral kritis. “Ini bukan tentang menutup pintu, tetapi membuka kemitraan yang adil,” tegasnya. Menutup pidatonya, Gibran menyampaikan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan negara-negara G20 untuk memastikan masa depan yang inklusif dan berkeadilan. Ia berharap G20 menjadi jembatan antara inovasi dan keadilan, sehingga perkembangan teknologi dapat dirasakan oleh seluruh dunia. “Indonesia percaya bahwa masa depan harus dibangun atas dasar keadilan—dalam pengelolaan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam, dan perlindungan bagi para pekerja,” pungkasnya. -red

Foto: Abdul Kadir KALTENG NETWORK, SAMPIT - Anggota DPRD Kotim Badul Kadir mendesak agar RSUD dr. Murdjani Sampit berbenah khususnya pelayanan dasar yang selama ini cenderung dikeluhkan masyarakat. "Hal yang paling sering kita dengar adalah keterbatasan fasilitas kesehatan dan minimnya dokter spesialis di rumah sakit tersebut, " ungkapnya, Senin (24/11). Menurut politisi partai Golkar tersebut hal itu menandakan lemahnya tata kelola di bidang kesehatan. "Ini bukan hanya masalah teknis, tapi lebih dari itu. Karenanya kami mendesak agar rumah sakit melakukan pembenahan secara mendasar, " katanya. Selama ini ungkapnya yang terdengar adalah masalah yang itu-itu juga. Baik yang disampaikan masyarakat secara langsung maupun melalui media digital. Untuk itu ia berharap agar pemkab kotim pun ikut mendorong perubahan ke arah lebih baik di inatitusi kesehatan tersebut. "Yang pertama adalah lakukan evaluasi terhadap kelemahan yang ada, kemudian tentukan langkah-langkah yang konkrit apa yang mesti dilakukan ke depannya. Lakukan terobosan-terobosan baru yang bertujuan menguatkan sistem pelayanan kesehatan, " lanjutnya. Menurutnya hal yang paling urgen adalah peningkatan kualitas pelayanan melalui ketersediaan fasilitas dan dokter spesialis, serta perbaikan siatem, bukan hanya sekedar kemewahan bangunan yang hanya terlihat dari luar, namun di dalamnya banyak menuai keluhan. -red