Search Results

PALANGKA RAYA, KALTENG NETWORK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut positif pelaksanaan kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Kasatpel), yayasan, serta mitra SPPG se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Kamis (22/1/2026). Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BGN atas perhatian serta pendampingan yang terus diberikan dalam pelaksanaan Program MBG di wilayah Kalimantan Tengah. Ia menilai kegiatan pengarahan dan evaluasi ini menjadi momentum strategis untuk memastikan Program MBG berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BGN. Wagub menekankan bahwa pelaksanaan Program MBG wajib memenuhi standar kebersihan dan sanitasi dapur SPPG, serta mampu menjamin penyajian dan pendistribusian makanan yang sehat, higienis, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengakui masih adanya sejumlah tantangan di lapangan, khususnya terkait distribusi ke wilayah pedalaman serta belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sebagian SPPG. “Berbagai kendala tersebut harus disikapi secara bijak. Semua membutuhkan proses dan evaluasi berkelanjutan agar kualitas pelaksanaan Program MBG terus mengalami peningkatan,” tegasnya. Lebih lanjut, Wagub menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung dan menyukseskan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional guna mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas melalui komitmen, sinergi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Brigjen TNI Rudi Setiawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan pengarahan dan evaluasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme, regulasi, prosedur, serta rencana kerja yang wajib dipatuhi oleh SPPG, yayasan, dan mitra dalam operasional dapur Program MBG. Ia mengungkapkan bahwa dari total 63 SPPG yang telah beroperasi di Kalimantan Tengah, sebanyak 59 SPPG masih menghadapi permasalahan pada aspek infrastruktur. Selain itu, ditemukan pula kendala pada sisi manajemen, administrasi, sumber daya manusia, serta kualitas gizi. “Kami telah memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada masing-masing SPPG untuk melakukan pemantauan dan perbaikan atas kekurangan yang ada. Apabila perbaikan tidak dilaksanakan, akan diberikan surat peringatan hingga penghentian operasional secara permanen,” tegasnya. BGN juga menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan operasional Program MBG wajib berpedoman pada Petunjuk Teknis terbaru Nomor 4.0.1.1 yang diterbitkan pada 29 Desember 2025. Dalam sesi pengarahan dan evaluasi tersebut, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa Kepala SPPG merupakan pemimpin sekaligus manajer yang memperoleh mandat langsung dari negara untuk menyukseskan Program MBG. “Kepala SPPG bukan bawahan yayasan atau mitra. Mereka diberikan kewenangan langsung oleh Presiden Republik Indonesia untuk memimpin satuan pelayanan infrastruktur gizi. Jika terdapat tekanan atau perlakuan yang tidak semestinya dari pihak mana pun, segera laporkan,” tegasnya. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran terhadap standar kebersihan dapur, mutu pangan, maupun tata kelola program. SPPG atau mitra yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin kerja sama. “Program Makan Bergizi Gratis ini ditujukan untuk anak-anak Indonesia. Ini merupakan program yang sangat mulia dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XII/Tambun Bungai yang diwakili oleh Aster Kasdam XII/Tambun Bungai Kolonel Infanteri Arif Hidayat, Kapolda Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Karoops Polda Kalteng Kombes Pol Sugeng Riyadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BPOM Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Tengah, serta seluruh tamu undangan lainnya. -red Foto : mmc.kalteng

PALANGKA RAYA, KALTENG NETWORK – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 tercatat mengalami penurunan yang cukup drastis. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Kalteng harus mempersempit fokus pembangunan dengan memprioritaskan sektor-sektor yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat, seiring terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), total APBD Kalteng tahun 2026 turun sebesar 34,71 persen. Jika pada 2025 anggaran daerah berada di angka Rp 8,3 triliun, maka pada 2026 nilainya menyusut menjadi sekitar Rp 5,4 triliun. Penurunan besar ini membuat ruang gerak keuangan pemerintah daerah semakin sempit dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif serta terukur. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung, menyampaikan bahwa situasi tersebut menuntut pemerintah daerah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara lebih ketat dalam pemanfaatan anggaran. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026). “Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” ujarnya. Leonard menegaskan, demi menjaga agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan, Pemerintah Provinsi Kalteng menerapkan kebijakan penghematan disertai penetapan skala prioritas yang jelas. Alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. “Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, Pemprov Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya. Ia juga menjelaskan bahwa penurunan APBD berdampak pada tiga aspek utama. Salah satunya adalah perlunya penyesuaian program pembangunan dengan menempatkan prioritas yang sudah ditetapkan melalui pertimbangan matang sebagai acuan utama. “Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” jelasnya. Karena itu, arah pembangunan Kalteng pada tahun 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Sementara itu, belanja yang tidak bersifat mendesak ditekan seminimal mungkin. “Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” tambah Leonard. Di sisi lain, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam menghadapi penurunan APBD tahun anggaran 2026. “Pertama, kita melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” ujar Edy. Selain itu, Wagub mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, misalnya melalui pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. “Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” ungkapnya. Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya optimalisasi program prioritas pemerintah pusat yang dijalankan di daerah. Menurutnya, sinergi dengan kebijakan nasional menjadi faktor penting untuk memperkuat pembangunan daerah. “Kami juga mendorong peningkatan PAD dengan inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” tuturnya. -red

PALANGKA RAYA, KALTENG NETWORK - Perubahan besar di sektor pendidikan Kalimantan Tengah (Kalteng) pada masa kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Mengutip Kompas.com , Jumat (9/1/2026), Survei Teropong Daerah yang dilaksanakan Litbang Kompas secara tatap muka pada 6–10 Oktober 2025 mencatat respons publik yang hampir sempurna terhadap Program Pendidikan Huma Betang. Survei tersebut melibatkan 200 responden yang dipilih secara purposif, terdiri dari pelajar dan tenaga pendidik tingkat pendidikan menengah di seluruh wilayah Kalteng. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Program Pendidikan Huma Betang mencapai 97,8 persen, yang menandakan hampir seluruh responden menilai program ini telah berjalan sesuai ekspektasi. Program Pendidikan Huma Betang dinilai sebagai langkah strategis Pemprov Kalteng untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan. Sejalan dengan capaian tersebut, apresiasi masyarakat terhadap kinerja Gubernur Agustiar Sabran juga tercatat sangat tinggi, yakni sebesar 97,6 persen. Survei ini menelaah berbagai faktor yang memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja Pemprov Kalteng. Temuan tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran objektif terkait evaluasi masyarakat sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pendidikan pada masa mendatang. Penilaian publik difokuskan pada Program Pendidikan Huma Betang yang mencakup digitalisasi pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, Kelas Digital Huma Betang, serta program beasiswa pendidikan. Digitalisasi diwujudkan melalui distribusi televisi interaktif dan penyediaan layanan internet gratis di sekolah, sedangkan peningkatan sarana diarahkan pada renovasi serta pembaruan fasilitas pendidikan. Kelas Digital Huma Betang dibentuk sebagai platform pembelajaran daring oleh Dinas Pendidikan Kalteng untuk memperluas akses pembelajaran jarak jauh. Sementara program beasiswa diterapkan melalui kebijakan sekolah gratis serta bantuan seragam bagi siswa yang membutuhkan. Keempat program tersebut memperoleh penilaian efektivitas yang baik dari masyarakat. Program digitalisasi menjadi yang paling mendapat apresiasi dengan tingkat kepuasan mencapai 95 persen. Responden menilai program ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, memudahkan akses informasi, serta membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efisien. Sebagian besar responden juga mengaku merasakan perubahan nyata pada kondisi sekolah, dengan angka persetujuan sebesar 79,9 persen. Ketersediaan fasilitas umum, jaringan internet, dan pasokan listrik menjadi indikator utama peningkatan yang paling dirasakan. Namun demikian, survei turut mencatat adanya tantangan dalam pelaksanaan program, seperti kesiapan guru dan siswa, keterbatasan suplai listrik, serta belum meratanya akses internet di sejumlah daerah. Responden menilai peningkatan kapasitas tenaga элемента tenaga pendidik dan pendampingan terhadap siswa perlu segera diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan optimal serta bertanggung jawab. Pelatihan berkelanjutan bagi guru dan pendampingan siswa dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi kendala utama bagi pelaksanaan Kelas Digital Huma Betang di wilayah tertentu. Meski begitu, masyarakat tetap meyakini Pemprov Kalteng mampu menyelesaikan tantangan tersebut secara bertahap. Sebagai catatan, Program Pendidikan Huma Betang resmi diluncurkan pada 10 September 2025 setelah disusun sejak 2024, dan direncanakan untuk diperluas pada 2026. Evaluasi publik yang dilakukan Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 6,89 persen. Survei juga memperlihatkan tingkat optimisme masyarakat sebesar 96,1 persen, serta dukungan publik terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Huma Betang mencapai 98 persen. Tingginya dukungan ini menjadi modal penting bagi Pemprov Kalteng untuk melanjutkan agenda transformasi pendidikan. Keberhasilan Program Pendidikan Huma Betang pun dipandang sebagai salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, terutama dalam menghadirkan kebijakan pendidikan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. -red Foto : mmc.kalteng

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, hadir sebagai narasumber inspiratif dalam sesi “Jumpa Tokoh” pada Jambore Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Bumi Perkemahan (Buper) Nyaru Menteng, Palangka Raya, pada 27–30 Desember 2025 dan diikuti oleh perwakilan dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Sebagai Purna Dewan Kerja Daerah (DKD) Kalteng, Dina Maulidah membagikan kisah perjalanan hidupnya yang sarat makna dan motivasi. Ia menegaskan peran penting Gerakan Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus menumbuhkan jiwa kepemimpinan. “Pramuka bukan hanya sekadar kegiatan ekstrakurikuler, tetapi wadah yang sangat efektif dalam pembinaan karakter. Di sana kita ditempa untuk disiplin, belajar bekerja sama, memahami cara memimpin, serta menanamkan nilai-nilai luhur yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal berharga di masa depan,” tutur Dina Maulidah penuh semangat, Minggu (28/12) kemarin. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan harapannya agar Jambore Daerah mampu mendorong lebih banyak generasi muda Kalimantan Tengah untuk terlibat aktif dalam kegiatan kepramukaan. “Saya meyakini Pramuka dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” katanya. Kehadiran Dina Maulidah sebagai pembicara dalam kegiatan itu diharapkan dapat menumbuhkan motivasi serta memberikan inspirasi bagi seluruh peserta Jambore Daerah, khususnya generasi muda Kalimantan Tengah. Harapannya, mereka terus mengasah potensi diri, meraih berbagai prestasi, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa. -red

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK - Bupati Murung Raya, Heriyus, selaku Majelis Pembina Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Murung Raya bersama Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, secara resmi melepas kontingen Pramuka Murung Raya untuk mengikuti Jambore Daerah (Jamda) Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng, Palangka Raya. Kegiatan pelepasan tersebut dilaksanakan di halaman Rumah Jabatan Bupati Murung Raya, Jalan Jenderal Sudirman, pada Jumat (26/12/2025). Dalam sambutannya, Bupati Heriyus menegaskan bahwa Jambore Daerah tidak hanya sebatas kegiatan perkemahan, tetapi merupakan sarana strategis dalam membentuk karakter generasi muda, termasuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, serta semangat nasionalisme. Ia menekankan bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran vital dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh, berintegritas, dan mampu bersaing. "Adik-adik merupakan duta Kabupaten Murung Raya. Tunjukkan kedisiplinan, solidaritas, dan semangat kebersamaan. Pegang teguh nilai-nilai kepramukaan serta jaga nama baik daerah selama mengikuti Jambore Daerah," tegas Heriyus. Ia juga berpesan agar para peserta memanfaatkan momentum Jamda untuk memperluas wawasan, mempererat tali persaudaraan dengan sesama Pramuka se-Kalimantan Tengah, serta memperoleh pengalaman berharga yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan kepramukaan. Ia menilai Pramuka sebagai salah satu pilar utama dalam pembinaan generasi muda yang berkarakter kuat, bermental tangguh, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. "Partisipasi Pramuka Murung Raya dalam Jambore Daerah ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mencintai daerahnya," ujar Rumiadi. Rumiadi menambahkan bahwa kontingen Pramuka Kabupaten Murung Raya yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi dan pembinaan secara bertahap. Selama pelaksanaan Jamda, para peserta akan mengikuti beragam kegiatan edukatif, rekreatif, dan kompetitif, mulai dari pengembangan keterampilan kepramukaan, penguatan wawasan kebangsaan, hingga pembinaan karakter dan kepemimpinan. -red

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK - Kabik Amaz Jasikha, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh umat Kristiani serta masyarakat Murung Raya. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Natal merupakan momen penting untuk memperdalam refleksi iman, sementara Tahun Baru menjadi titik awal untuk membangun daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Mengangkat tema Natal “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” (Matius 1:21–24), Kabik Amaz Jasikha mengajak masyarakat agar memaknai Natal tidak sekadar sebagai perayaan seremonial, melainkan sebagai momentum untuk meneguhkan nilai kasih, mempererat persatuan, serta memperkuat tanggung jawab dalam lingkup keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. “Natal mengingatkan kita bahwa Allah benar-benar hadir dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam keluarga. Dari keluargalah tumbuh kekuatan iman, pembentukan karakter, serta harapan untuk masa depan Murung Raya,” ungkapnya pada Rabu (17/12/2025). Selain itu, politisi muda PDI-P tersebut turut mengajak seluruh masyarakat Murung Raya menjadikan Tahun Baru 2026 sebagai awal yang baru. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, memperkuat toleransi, dan mengedepankan kerja nyata demi mewujudkan Murung Raya yang lebih maju. Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan daerah hanya dapat diatasi melalui persatuan dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Sebagai representasi rakyat, Kabik Amaz Jasikha menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan keluarga, kemajuan pendidikan, serta penguatan nilai-nilai sosial yang berakar pada budaya lokal. Ia berharap semangat Natal dan Tahun Baru dapat menjadi energi positif dalam mendorong kemajuan Murung Raya ke depan. -red

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK - Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Rumiadi, turun langsung menyikapi konflik yang telah berlangsung lama antara PT Sapta Indra Sejati (SIS) dan warga Muara Tuhup yang tergabung dalam CV Barito Tuhup Gemilang (BTG). Perselisihan tersebut berkaitan dengan kerja sama layanan jasa transportasi atau angkutan travel. Rumiadi hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) Kabupaten Murung Raya di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Murung Raya, Rabu (17/12). Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Mura menilai persoalan antara kedua pihak sudah terlalu lama berlarut tanpa kejelasan penyelesaian. Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam mediasi serta hasil pengamatannya di lapangan, konflik itu telah berlangsung lebih dari satu tahun. “Perlu saya tegaskan, kehadiran saya di sini bukan untuk membela salah satu pihak. Saya berharap semua pihak dapat menyamakan persepsi, baik PT SIS maupun warga Muara Tuhup yang tergabung dalam CV BTG, agar persoalan ini tidak terus berlarut,” tegas Rumiadi. Politikus PDI Perjuangan tersebut berharap mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah melalui TPKS mampu menghasilkan solusi nyata. Terutama bagi PT SIS sebagai pihak yang memiliki kewenangan menentukan kerja sama, dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan bagi masyarakat lokal serta lingkungan sekitar wilayah operasional perusahaan. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat tercapai kesepakatan bersama, baik terkait komitmen pengusaha travel lokal di Muara Tuhup yang tergabung dalam CV Barito Tuhup Gemilang maupun bentuk perhatian dari PT SIS. Apalagi saat ini bertepatan dengan momentum Natal 2025,” ujarnya. Rumiadi juga menyoroti sejumlah persyaratan yang diberlakukan PT SIS dalam kerja sama jasa transportasi, salah satunya terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 49422 yang mensyaratkan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Menurutnya, ketentuan tersebut bukan hal yang mudah dipenuhi oleh para pengusaha travel lokal di Muara Tuhup. Meski demikian, ia menegaskan perlunya solusi yang adil dan realistis agar pelaku usaha lokal yang tergabung dalam CV BTG tetap memiliki ruang untuk menjalankan usaha jasa angkutan di wilayah tersebut. “Tentu prosesnya tidak mudah bagi warga. Namun setidaknya harus ada solusi yang tepat dan berpihak pada keberlanjutan usaha masyarakat lokal,” tandasnya. -red

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Dina Maulidah, menegaskan bahwa anak harus ditempatkan sebagai subjek dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek, dalam setiap kebijakan maupun program pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Murung Raya yang digelar di GPU Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, Jumat (12/12/2025). Menurut Dina Maulidah, momentum Hari Anak Nasional menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ia menegaskan bahwa DPRD Murung Raya terus mendorong pemerintah daerah agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut mencakup peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan ruang yang aman dan ramah anak, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. “Anak-anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, aspirasi dan kebutuhan mereka harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap perencanaan pembangunan,” ujar Dina. Dina Maulidah juga menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal. Ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak serta membangun budaya saling menghargai dan menolak perundungan sejak usia dini. Terkait kegiatan Gebyar PAUD, Waket I DPRD Mura tersebut menilai bahwa pendidikan anak usia dini memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian anak. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan PAUD agar semakin holistik, inklusif, dan merata hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil. -red

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan retribusi, terutama pada sektor usaha jasa. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie S Sos SH MM M AP, saat ditemui awak media di ruang kerjanya. Ia menegaskan pihaknya memberi perhatian serius terhadap praktik pemungutan retribusi di lapangan yang dinilai masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal ketertiban penerapan tarif serta mekanisme pemungutannya. Menurutnya, DPRD menilai pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan komprehensif. “Selama ini pengawasan di lapangan kami anggap belum berjalan maksimal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tarif, kelemahan administrasi, bahkan penyimpangan dalam proses pemungutan,” ujarnya tegas. Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menekankan pentingnya dinas teknis menyiapkan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan akuntabel. Hal itu mencakup pendokumentasian setiap transaksi pungutan, penggunaan bukti pembayaran resmi, serta pembaruan data wajib retribusi secara berkala di lapangan. Selain itu, pembinaan melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas pemungut dinilai sangat diperlukan guna meningkatkan kompetensi serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. “Evaluasi terhadap kinerja petugas harus dilakukan secara berkala. Jika terdapat kekurangan, segera dilakukan pembinaan. Namun apabila ditemukan penyimpangan, harus ada langkah tegas yang diambil,” pungkasnya. -red

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK - DPRD Murung Raya (Mura) mengajak generasi muda agar terus mengasah dan menyalurkan kreativitasnya melalui keterlibatan aktif di berbagai organisasi kepemudaan. Ajakan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Mura, Lita Norfiana, yang menilai organisasi pemuda memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter sekaligus peningkatan kapasitas generasi muda. Menurut Lita, kalangan muda menyimpan potensi besar sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Gagasan-gagasan kreatif yang muncul dari anak muda dinilai mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, sekaligus menciptakan peluang baru, terutama di sektor ekonomi kreatif. Ia menegaskan pentingnya keberadaan Karang Taruna maupun organisasi kepemudaan lainnya sebagai sarana pembelajaran kepemimpinan, kerja sama tim, serta penanaman tanggung jawab sosial. “Melalui organisasi kepemudaan, para pemuda bisa menyalurkan bakat, minat, dan ide-ide inovatif secara positif dan terarah,” kata Lita, Senin (8/12/2025). Politikus Partai Demokrat tersebut juga mendorong terjalinnya sinergi antara pemuda, pemerintah daerah, dan dunia usaha agar kreativitas generasi muda dapat diwujudkan dalam bentuk program konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, Lita mengimbau generasi muda untuk tetap menjaga persatuan serta semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Murung Raya. Ia menilai nilai kebersamaan menjadi fondasi penting dalam menciptakan suasana daerah yang aman, harmonis, dan kondusif. “Dengan kreativitas serta partisipasi aktif pemuda, kami yakin Murung Raya akan semakin maju dan memiliki daya saing yang kuat,” tutupnya. - red

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK - Anggota DPRD Murung Raya, H. Fahriadi, menegaskan bahwa kerajinan rotan perlu didorong menjadi salah satu produk unggulan daerah karena memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus menjadi representasi kearifan lokal masyarakat Murung Raya. Pernyataan tersebut disampaikan H. Fahriadi dalam menanggapi pelaksanaan pelatihan anyaman rotan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Menurutnya, rotan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai budaya yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan sentuhan kreativitas dan inovasi dalam proses pengolahannya, produk kerajinan rotan dinilai mampu bersaing, baik di pasar regional maupun nasional. “Kerajinan rotan harus kita dorong menjadi produk unggulan daerah. Selain ketersediaan bahan bakunya yang melimpah, ini juga merupakan identitas budaya yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat,” ujar Fahriadi yang akrab disapa H. Yandi, Rabu 10 Desember 2025. Ia menilai, pelatihan keterampilan semacam ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pengrajin, agar mampu menghasilkan produk yang bermutu, memiliki desain yang menarik, serta sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar. Ia juga meminta Pemerintah Daerah agar terus memberikan dukungan, baik melalui pendampingan berkelanjutan, kemudahan akses permodalan, maupun fasilitasi promosi dan pemasaran produk kerajinan rotan asal Murung Raya. “DPRD Murung Raya siap mendukung setiap program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal,” tutupnya. -red

TABALONG, KALTENG NETWORK - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., menghadiri Puncak Peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tabalong yang digelar pada Senin (8/12/2025) di halaman Pendopo Bersinar, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak. Kegiatan tersebut berlangsung secara khidmat dan tertib dengan mengangkat tema “Kolaborasi, Sinergi, dan Inovasi untuk Tabalong SMaRT.” Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi dan dunia usaha. Kehadiran Ketua DPRD Murung Raya sebagai tamu kehormatan menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antardaerah sekaligus memperkuat koordinasi di tingkat regional. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Tabalong Smart, kemudian dilanjutkan dengan tarian pembuka, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta doa bersama. Selanjutnya, acara diisi dengan sambutan resmi dari Bupati Tabalong dan Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Tabalong menegaskan bahwa capaian pembangunan daerah tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan. “Kolaborasi dan sinergi seluruh elemen, termasuk jajaran Polres Tabalong, menjadi kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi serta mendukung program nasional. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat Tabalong,” ujar Bupati. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. “Perjalanan enam dekade Kabupaten Tabalong harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, adil, dan transparan. Transformasi digital serta peningkatan mutu pelayanan publik perlu terus dilanjutkan,” tuturnya. Setelah mengikuti seluruh rangkaian acara, Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, S.E., S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan atas kemajuan Kabupaten Tabalong. “Atas nama DPRD Kabupaten Murung Raya, kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tabalong. Berbagai capaian pembangunan yang diraih menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap sinergi dan koordinasi antardaerah di Kalimantan semakin diperkuat demi mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Rumiadi. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antarpemerintah daerah merupakan salah satu faktor strategis dalam mempercepat pembangunan kawasan. “Hubungan baik yang telah terbangun harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Kerja sama lintas sektor diyakini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi Kabupaten Tabalong, tetapi juga bagi daerah sekitarnya, termasuk Kabupaten Murung Raya,” tambahnya. Sebagai bagian dari peringatan tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan kerja sama, pemotongan kue perayaan, serta pencatatan Rekor MURI Sajian Paliat Terbanyak sebanyak 21.400 porsi. Dari total tersebut, 13.920 porsi didistribusikan ke seluruh kecamatan, sementara 7.080 porsi disajikan langsung kepada masyarakat di lokasi kegiatan. Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan dukungan pengamanan terpadu dari personel Polres Tabalong. -red